CPNS SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT 2023

Pengumuman dan Formasi CPNS & PPPK S-1 Kesehatan Masyarakat - Pada Kesempatan ini Cuco ingin memberikan sebuah informasi LOKER untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara.

Berikut ini kami akan membahas berapa formasi yang dapat kalian lamar sebagai Lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat pada pengadaan Tahun Anggaran 2023/2024.

Formasi CPNS S-1 Kesehatan Masyarakat | Husaini Blog

1. Pengumuman CPNS dan PPPK

Berikut ini adalah formasi yang dapat kalian lamar untuk lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat (S-1).

• Pengumuman Pembukaan CPNS  : 19 Sept - 3 Okt (Tergantung Pada Instansi)
• Formsi dibuka : Akan Ada Versi Tabel dibawah
• Tanggal Pendaftaran : 20 Sept - 9 Okt (Sesusai dengan instansi)
• Jadwal Ujian SKD :  Sesusai dengan instansi
• Jadwal Ujian SKB :  Sesusai dengan instansi
• Informasi CPNS https://sscasn.bkn.go.id/

Berikut ini adalah hasil pencarian kami dari halaman resmi SSCASN Pemerintah Indonesia, postingan ini bertujuan untuk mempermudah sobat dalam mencari formasi untuk jurusan kalian. Semoga bermanfaat.

2. Tabel Formasi Untuk Sarjana Kesehatan Masyarakat 2023/2024

Untuk formasi S-1 Kesehatan Masyarakat dibuka sebanyak 390 formasi  lebih (tanggal 23 September 2023 jam 10:50 WIB). Bagi formasi yang tidak ada pada tabel ini dapat sobat cari di halaman Resmi https://sscasn.bkn.go.id/

Jabatan	Instansi	Unit Kerja	Jenis Pengadaan	Disabilitas	Penghasilan (juta)	Jumlah Kebutuhan
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI - DIREKTORAT BAHAN BAKAR MINYAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	3
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA - DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI - DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI - DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI - DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA - BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA TEKMIRA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	Badan Pengawas Obat dan Makanan	DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BALAI BESAR POM DI SEMARANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	Badan Pengawas Obat dan Makanan	DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Setjen WANTANNAS	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Biro Umum	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 8,09	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Kementerian Perindustrian	POLITEKNIK ATI MAKASSAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI PADANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI BANDA ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Kementerian Perindustrian	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Kementerian Perindustrian	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	2
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL, LOGAM, DAN MARITIM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	2
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KARET, KULIT, PLASTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI BANDAR LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	7
AHLI PERTAMA - GURU KIMIA ANALISIS	Kementerian Perindustrian	SMK SMAK MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	4
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	3
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR (A)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	3
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	SMK SMAK MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	2
AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	2
AHLI PERTAMA - GURU KIMIA ANALISIS	Kementerian Perindustrian	SMK SMAK MAKASSAR	PPPK Teknis Umum	Ya	6,75 - 8,55	1
AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI BANDAR LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Ya	6,75 - 8,55	1
AHLI PERTAMA - GURU KIMIA ANALISIS	Kementerian Perindustrian	SMK SMAK MAKASSAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,75 - 8,55	1
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	SMK SMAK MAKASSAR	PPPK Teknis Umum	Ya	6,75 - 8,55	1
AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI BANDAR LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,75 - 8,55	1
AHLI PERTAMA - GURU KIMIA	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI BANDA ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	1
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , BIDANG PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , BIDANG PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , BIDANG PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 8,66	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , BIDANG PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 8,66	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL, LOGAM, DAN MARITIM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN	PPPK Teknis Umum	Ya	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS RADIASI	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,25 - 9	19
AHLI PERTAMA - PENGAWAS RADIASI	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN	PPPK Teknis Umum	Ya	6,25 - 9	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,68 - 6,09	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID. PERKEBUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,68 - 6,09	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,68 - 6,09	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID. KETAHANAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,68 - 6,09	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID. KETAHANAN PANGAN	PPPK Teknis Umum	Ya	5,68 - 6,09	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID. PERKEBUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,68 - 6,09	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Kerja Sama	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Kepegawaian dan Organisasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hukum	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hubungan Masyarakat	PPPK Teknis Umum	Ya	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Sekretariat Inspektorat Jenderal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DAN KEBUDAYAAN , SEKSI KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,41 - 6,69	2
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DAN KEBUDAYAAN , SEKSI KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,41 - 6,69	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Magetan	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3- 8 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA, STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA, STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN, DATA DAN INFORMASI INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kota Magelang	WALIKOTA MAGELANG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Sukamara	BUPATI SUKAMARA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	3- 5 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kota Magelang	WALIKOTA MAGELANG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PERSAMPAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Sukamara	BUPATI SUKAMARA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3- 5 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Pasuruan	BUPATI PASURUAN , KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PASURUAN , PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,98 - 8,01	8
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Pasuruan	BUPATI PASURUAN , KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PASURUAN , PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,98 - 8,01	4
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Pasuruan	BUPATI PASURUAN , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB. PASURUAN , PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,98 - 8,01	3
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Pasuruan	BUPATI PASURUAN , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB. PASURUAN , PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,98 - 8,01	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN HASIL PERKEBUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , BIDANG TANAMAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	3
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Purworejo	BUPATI , DLHP , KABID KONSERVASI DAN PENATAAN LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,58 - 4,21	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Purworejo	BUPATI , SATPOL PPDAMKAR , KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN , KASI PEMADAM, PENYELAMATAN DAN INVESTIGASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,58 - 4,21	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,55 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kota Palembang	WALIKOTA PALEMBANG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,54 - 4,17	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	101
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	57
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	42
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	41
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XI (SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	28
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	25
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	23
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XII (GORONTALO, SULAWESI UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	19
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	15
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	15
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XIII (MALUKU, MALUKU UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	11
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XIV (PAPUA, PAPUA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	5
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Jembrana	BUPATI JEMBRANA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 3,92	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Jembrana	BUPATI JEMBRANA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 3,92	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Jembrana	BUPATI JEMBRANA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 3,92	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Kesehatan	PUSAT KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Kesehatan	PUSAT KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	PPPK Teknis Umum	Ya	3,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Barat	WAKIL BUPATI KUTAI BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI PENCEGAHAN PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 7	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Banjarnegara	BUPATI BANJARNEGARA , DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN , BIDANG TANAMAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,47 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Kesehatan	DIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 8,6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN , BIDANG PEMADAM PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Ya	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	6
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	5
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN , BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 6,6	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Cimahi	WALI KOTA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 11,69	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kota Cimahi	WALI KOTA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 11,69	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 5,72	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, BIDANG USAHA KECIL MENENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH, PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG TATA LINGKUNGAN, PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS PERTANIAN, BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENYULUHAN, ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU , UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V KELAS A	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU , BIDANG TANAMAN PANGAN , SEKSI PRODUKSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU , BIDANG TANAMAN PANGAN , SEKSI PRODUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU , UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV KELAS A	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU , UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II KELAS A	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU , UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III KELAS A	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	BUPATI TASIKMALAYA , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,24 - 3,65	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	BUPATI TASIKMALAYA , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,24 - 3,65	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS PERKEBUNAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,24 - 5,64	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,23 - 5,63	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Dharmasraya	BUPATI DHARMASRAYA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,83	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , KABID PENCEGAHAN , KASI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	20
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , KABID PENCEGAHAN , KASI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 4,2	10
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN PENINGKATAN KAPASITAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN PENINGKATAN KAPASITAS	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kota Surakarta	WALIKOTA SURAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAA SAMPAH DAN LIMBAH B3	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,4	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kota Surakarta	WALIKOTA SURAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA KELOLA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,4	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kota Surakarta	WALIKOTA SURAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , UPTD PENGELOLAAN TPA SAMPAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,4	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Magetan	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,15 - 4,1	10
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Magetan	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Ya	3,15 - 4,1	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Magetan	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,15 - 4,1	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Magetan	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,15 - 4,1	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Sumenep	BUPATI SUMENEP , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,8	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Sumenep	BUPATI SUMENEP , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Sintang	BUPATI SINTANG, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Sintang	BUPATI SINTANG, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN , SEKSI PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Pidie	BUPATI PIDIE , SEKRETARIAT DAERAH 1 , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,08 - 3,73	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Pidie	BUPATI PIDIE , SEKRETARIAT DAERAH 1 , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,08 - 3,73	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERDAGANGAN , BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,02 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Barito Selatan	BUPATI BARITO SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 5 Juta	6
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS PERTANIAN KAB.LUMAJANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4 Juta	5
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Gresik	BUPATI GRESIK , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4 - 4 Juta	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN SDA , KABAG PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 4 Juta	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	03-Apr	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	WALIKOTA LUBUKLINGGAU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 5 Juta	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	BUPATI REJANG LEBONG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH , KABID PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3, PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH DLHK PROV. JATENG , KASI PENGENDALIAN KERUSAKAN LH DLHK PROV JATENG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4 Juta	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,8	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	BUPATI KONAWE KEPULAUAN , WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI SARANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4 Juta	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Sukabumi	BUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Sukabumi	BUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Sukabumi	BUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG KEMITRAAN DAN PENATAAN HUKUM LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UM , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	BUPATI KONAWE KEPULAUAN , WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI SARANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN , KABID TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI , PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA , KETUA SATUAN PELAKSANA ANALISIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-8 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UM , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN , BIDANG PENDATAAN, SARANA PRASARANA DAN KELEMBAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Jepara	BUPATI JEPARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 5 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH DAN ANEKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN MANUFAKTUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	3
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS KESEHATAN , BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 5,77	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH DAN ANEKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN MANUFAKTUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Way Kanan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,99 - 3,99	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Way Kanan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,99 - 3,99	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kota Pekalongan	WALIKOTA PEKALONGAN , SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,99 - 3,78	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Denpasar	WALIKOTA DENPASAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) , BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 10,37	21
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Tuban	BUPATI TUBAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,3	12
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	BUPATI ACEH TAMIANG , PELAKSANA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	9
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,64	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,22	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Morowali Utara	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	7
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Denpasar	WALIKOTA DENPASAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) , BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 10,37	6
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAM DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	6
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Banjar	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	6
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAM DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	6
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,22	6
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	5
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,77	5
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,22	4
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,22	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Daerah D I Yogyakarta	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,97	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kota Palangka Raya	WALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,85	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Tual	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TUAL,	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Morowali Utara	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Palangka Raya	WALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,85	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Lahat	BUPATI LAHAT , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	BUPATI MALUKU BARAT DAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,65	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Buol	BUPATI , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUOL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,93	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Banjarmasin	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,36	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN , SEKSI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,85	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Bireuen	BUPATI BIREUEN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA DAN SARANA - DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kota Pagar Alam	WALIKOTA PAGAR ALAM , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN PENINGKATAN KAPASITAS	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS DAMKAR DAN PENYELAMATAN , KABID PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN , KASI PEMADAMAN DAN INVESTIGASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,84	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Tual	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TUAL,	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Metro	WALIKOTA METRO , WAKIL WALIKOTA METRO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Kementerian Pertanian	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN , BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,47	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kota Palangka Raya	WALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,85	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Maros	BUPATI MAROS , WAKIL BUPATI MAROS , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS PENANGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN INVESTIGASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Palangka Raya	WALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,85	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Banjar	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Batang Hari	BUPATI BATANG HARI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG LINGKUNGAN HIDUP , SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN, PENATAAN LINGKUNGAN, PEMULIHAN, PEMBINAAN SARANA TEKNIS DAN KOMUNIKASI LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS DAMKAR DAN PENYELAMATAN , KABID PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN , KASI PEMADAMAN DAN INVESTIGASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,84	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	WALIKOTA TEBING TINGGI , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH , SEKSI PENANGANAN DAN PENGOLAHAN AKHIR SAMPAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Bantul	BUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kab. Buol	BUPATI , DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,93	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, KEPELA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG SARANA PRASARANA, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU PASURUAN , SEKSI PENGEMBANGAN TEKNIS INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU PASURUAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENAATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT INDUSTRI KULIT DAN PRODUK KULIT MAGETAN , SEKSI PENGEMBANGAN TEKNIS INDUSTRI KULIT DAN PRODUK KULIT UPT INDUSTRI KULIT DAN PRODUK KULIT MAGETAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	BUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Buol	BUPATI , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUOL	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,93	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN , BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENATAAN, PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Banjarmasin	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANJARMASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,41	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kota Sawahlunto	WALIKOTA SAWAHLUNTO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Natuna	BUPATI NATUNA, DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO , BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, KEPELA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG TATA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	BUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Lombok Timur	BUPATI LOMBOK TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Riau	GUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , SEKSI PENGUJIAN PUPUK, PESTISIDA DAN IDENTIFIKASI ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERTANIAN , BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA - DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	BUPATI ACEH TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	BUPATI MUSI RAWAS UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KABID PEMBINAAN LINMAS DAN PBK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kota Palangka Raya	WALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,85	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kotabaru	BUPATI KOTABARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,65	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Bandung	BUPATI BANDUNG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,1	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kab. Luwu Utara	BUPATI LUWU UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PPPK Teknis Khusus	Ya	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN , BIDANG HORTIKULTURA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Kotabaru	BUPATI KOTABARU , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,65	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Bulungan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Sekadau	BUPATI SEKADAU, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,96	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERTANIAN , BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA - DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,24	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi NTB	GUBERNUR NTB , DINAS PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG PASAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Morowali Utara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP , SEKSI PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Manggarai	BUPATI MANGGARAI, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BIDANG PEMBINAAN USAHA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN, SUBSTANSI PEMBINAAN USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Karimun	BUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kota Pasuruan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA DAN SARANA - DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Ya	2,97 - 7,64	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN SIDOARJO , SEKSI PENGEMBAGAN TEKNIS INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN SIDOARJO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KOTA SURABAYA , BAGIAN ORGANISASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 , SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN SURABAYA , SEKSI PENGEMBANGAN TEKNIS ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Tuban	BUPATI TUBAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,3	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	BUPATI TIMOR TENGAH UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Bantul	BUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	BUPATI TIMOR TENGAH UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Riau	GUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , UPT PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN , SEKSI SERTIFIKASI DAN MUTU PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 , SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,37	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	DINAS PENDIDIKAN	PPPK Teknis Umum	Ya	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP , SEKSI PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Serang	WALI KOTA SERANG , SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,27	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Pemerintah Provinsi NTB	GUBERNUR NTB , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASET	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Bandung	BUPATI BANDUNG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,1	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,67	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sragen	BUPATI SRAGEN , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN DAN USAHA MIKRO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,86	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Bogor	BUPATI BOGOR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN , BIDANG HORTIKULTURA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENAATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara	BUPATI MUSI RAWAS UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KABID PEMBINAAN LINMAS DAN PBK	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Sekadau	BUPATI SEKADAU, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN, PENEGAKAN HUKUM DAN INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS, SEKSI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,96	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, KEPELA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Bantul	BUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Bandung	BUPATI BANDUNG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG KONSERVASI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,1	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA , SEKSI PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Tanah Laut	BUPATI TANAH LAUT , DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , KABID TATA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KOTA SURABAYA , BAGIAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS KETAHANAN PANGAN KAB.HSS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Bantul	BUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Batang	BUPATI BATANG , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang	BUPATI SIDENRENG RAPPANG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN , BIDANG PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bengkalis	BUPATI BENGKALIS , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTERIAN , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,17	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 7,64	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Lombok Timur	BUPATI LOMBOK TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Yogyakarta	WALIKOTA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,7	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENATAAN, PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS KETAHANAN PANGAN , BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN , SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Belitung Timur	BUPATI BELITUNG TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,9	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Tuban	BUPATI TUBAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,3	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Buol	BUPATI , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN , PEGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,93	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Mesuji	BUPATI MESUJI , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,91 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,91 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS KETAHANAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,91 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,91 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,91 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,91 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,91 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Kementerian Ketenagakerjaan	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MAKASSAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 7	5
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Kementerian Ketenagakerjaan	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 7	5
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Prabumulih	WALIKOTA PRABUMULIH , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,7	4
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Kementerian Ketenagakerjaan	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 7	3
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Kementerian Ketenagakerjaan	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BANDUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 7	3
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Kementerian Ketenagakerjaan	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SAMARINDA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 7	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Malang	WALIKOTA MALANG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , UPT PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 3,3	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	ROKAN HILIR OPD BARU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS PERTANIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 3	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	ROKAN HILIR OPD BARU , SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT , BIDANG SUMBER DAYA APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	BUPATI MALUKU TENGGARA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	Kementerian Ketenagakerjaan	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MEDAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 7	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	ROKAN HILIR OPD BARU , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	Pemerintah Kota Banjar	WALIKOTA , DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN , BIDANG PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	Pemerintah Kota Prabumulih	WALIKOTA PRABUMULIH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL , ASSESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,65 - 5,17	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kota Bandung	WALIKOTA BANDUNG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN , BIDANG KEBERSIHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kota Bandung	WALIKOTA BANDUNG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN , BIDANG KEBERSIHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,5 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Muna	BUPATI MUNA , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,5 - 3	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Muna	BUPATI MUNA , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 3	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Pangkajene dan Kepulauan	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2-4 Juta	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	2-4 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	BUPATI , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	1-1 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	BUPATI , DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	1-1 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KABAG PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	4
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	3
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	0 - 0	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	0 - 0	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KABAG PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	0 - 0	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Ya	0 - 0	1

Sedikit Peringatan atau notice :

Validasi Formasi saat ini masih berlangsung, data yang tampil adalah data yang sudah valid Formasi Instansi. (Sc. ASN Karier)

Untuk cara mencarinya kami akan menyediakan tutorial berupa vidio dan juga tulisan : Cooming Sooon

Silakan Wa Ke : 089603474427 untuk File nya.

3. Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK Sarjana Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami alur pendaftaran CPNS yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda ikuti:

a. Pendaftaran Akun di SSCASN BKN

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun di SSCASN BKN. Kunjungi website SSCASN BKN dan ikuti petunjuk pendaftaran akun dengan benar. Pastikan Anda menggunakan informasi yang valid dan akurat.

b. Pengisian Data Diri dan Upload Dokumen

Setelah berhasil membuat akun, lengkapi data diri Anda dengan benar. Isi informasi yang diminta dengan lengkap dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya.

c. Memilih Formasi CPNS Sarjana Teknik Kesehatan Masyarakat

Pada tahapan ini, Anda akan diminta untuk memilih formasi CPNS yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda. Teliti dengan baik formasi yang tersedia dan pilihlah yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian Anda.

d. Mengikuti Seleksi Administrasi

Setelah mendaftar dan memilih formasi, Anda akan mengikuti proses seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim penerimaan CPNS akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang Anda unggah. Pastikan dokumen yang Anda sertakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

e. Mengikuti Ujian Seleksi

Jika lulus seleksi administrasi, Anda akan diundang untuk mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi terdiri dari beberapa tahapan, seperti ujian tulis, ujian kompetensi, dan wawancara. Persiapkan diri Anda dengan baik dan pelajari materi yang akan diujikan sesuai dengan formasi yang Anda pilih.

4. Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS

Untuk berhasil dalam seleksi CPNS, persiapkan diri Anda dengan baik. Berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan:

a. Pelajari Materi Ujian

Materi ujian CPNS meliputi berbagai aspek, termasuk pengetahuan umum, keahlian teknis, dan kompetensi yang relevan dengan formasi yang Anda pilih. Pelajari materi-materi tersebut dengan seksama dan gunakan sumber belajar yang terpercaya.

b. Latihan Soal CPNS

Agar lebih siap menghadapi ujian, latihan soal CPNS sangat dianjurkan. Cari sumber latihan soal yang relevan dengan formasi yang Anda pilih dan luangkan waktu untuk berlatih secara berkala. Hal ini akan membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menjawab soal.

c. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris

Kemampuan bahasa Inggris sering menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan membaca buku, menonton film atau acara berbahasa Inggris, dan berlatih berbicara dengan orang yang mahir berbahasa Inggris.

d. Perhatikan Kesehatan dan Kondisi Fisik

Selama proses seleksi CPNS, pastikan Anda menjaga kesehatan dan kondisi fisik Anda. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga stamina dan fokus saat mengikuti ujian.

5. Informasi Terkini seputar CPNS dan PPPK Sarjana Kesehatan Masyarakat

Selalu pantau informasi terkini seputar penerimaan CPNS untuk lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat. Kunjungi website resmi https://sscasn.bkn.go.id/ secara berkala dan ikuti akun media sosial resmi yang terkait dengan penerimaan CPNS. Dengan mengikuti informasi terkini, Anda akan mendapatkan update tentang jadwal, persyaratan, dan berbagai hal penting terkait penerimaan CPNS.

6. Kesimpulan

Penerimaan CPNS untuk jurusan Sarjana Kesehatan Masyarakat tahun 2023/2024 menjadi kesempatan yang besar bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara. Persiapkan diri Anda dengan baik, ikuti alur pendaftaran dengan benar, dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terkini dari website resmi.

Dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Anda memiliki peluang besar untuk meraih posisi CPNS atau PPPK. Sukses dalam perjalanan Anda menuju jabatan ASN yang mulia!

Terimakasih telah berkunjung ke halaman kami yang berjudul "CPNS SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT 2023" semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian.

Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya, namun jika ada diantara sobat yang ingin memberikan ide, saran dan komentar dapat meninggalkannya di bawah atau dapat melalui email kami : sharelaju@gmail.com

Keywords: 

CPNS Sarjana Kesehatan Masyarakat, PPPK Sarjana Teknik, 2023, Aceh, Formasi, Teknik Kimia PNS, Umum, Formasi, CPNS, PUPR, Loker, Lowongan Kerja, Donwload Formasi

Kata Kunci

• Penerimaan CPNS Lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat 2023/2024
• Seleksi CPNS Sarjana Kesehatan Masyarakat
• Persiapan CPNS Sarjana Kesehatan Masyarakat
• Informasi CPNS Sarjana Kesehatan Masyarakat
• Pengumuman CPNS Sarjana Kesehatan Masyarakat
• Download Formasi CPNS dan PPPK Sarjana Kesehatan Masyarakat
• Seleksi PPPK Sarjana Kesehatan Masyarakat
• Informasi PPPK Sarjana Kesehatan Masyarakat
• Pengumuman PPPK Sarjana Kesehatan Masyarakat