CPNS TEKNIK MESIN 2023

By MANTAN ANAK KOMUNIKASI Friday, September 22, 2023 Post a Comment

CPNS TEKNIK MESIN 2023 - Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi Lowongan Kerja menjadi Abdi Negara untuk lulusan Teknik Mesin (S-1) pada seleksi CPNS dan PPPK Tahun Anggaran 2023/2024.

PENGUMUMAN DAN FORMASI CPNS TEKNIK MESIN 2023

Pengumuman CPNS Teknik Mesin | Husaini Blog

1. Pengumuman CPNS dan PPPK

Berikut ini adalah lowongan kerja yang dapat kalian lamar untuk lulusan Teknik Mesin (Sarjana)

Pengumuman Pembukaan CPNS : 19 Sept - 3 Okt (Tergantung Pada Instansi)
Formsi dibuka : Akan Ada Versi Tabel dibawah
Tanggal Pendaftaran : 20 Sept - 9 Okt (Sesusai dengan instansi)
Jadwal Ujian SKD : Sesusai dengan instansi
Jadwal Ujian SKB : Sesusai dengan instansi
Informasi CPNS https://sscasn.bkn.go.id/

Berikut ini adalah hasil pencarian kami dari halaman resmi SSCASN Pemerintah Indonesia, postingan ini bertujuan untuk mempermudah sobat dalam mencari formasi untuk jurusan kalian. Semoga bermanfaat.

2. Tabel Formasi Untuk Sarjana Teknik Mesin 2023/2024

Untuk formasi Sarjana Teknik Mesin dibuka sebanyak 946 formasi (tanggal 23 September 2023 jam 9:50 WIB). Bagi formasi yang tidak ada pada tabel ini dapat sobat cari di halaman Resmi https://sscasn.bkn.go.id/

Jabatan	Instansi	Unit Kerja	Jenis Pengadaan	Khusus Disabilitas	Penghasilan (juta)	Jumlah Kebutuhan
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pertahanan dan Keamanan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	1-9 Juta	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI - DIREKTORAT BAHAN BAKAR MINYAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI - DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - BALAI DIKLAT TAMBANG BAWAH TANAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI - DIREKTORAT KONSERVASI ENERGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN - DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN 3	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,33 - 9,68	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , PUSAT PEMBERDAYAAN KEMITRAAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 18,95	3
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 18,95	3
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 18,95	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWAS KEPATUHAN , DIREKTUR PENGAWASAN KEPATUHAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN DAN PROFESI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 18,95	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO UMUM	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,15 - 18,95	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO UMUM , BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN , SUB BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,15 - 18,95	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 18,95	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 18,95	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 18,95	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PEMERIKSAAN , DIREKTUR ANALISIS DAN PEMERIKSAAN III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 18,95	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PEMERIKSAAN , BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 18,95	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KERJA SAMA , DIREKTUR STRATEGI DAN KERJA SAMA DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 18,95	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWAS KEPATUHAN , DIREKTUR PENGAWASAN KEPATUHAN PENYEDIA JASA KEUANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 18,95	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,15 - 18,95	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BIRO UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERHUBUNGAN , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,8 - 9,01	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Setjen WANTANNAS	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Biro Umum	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 8,09	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN , BIDANG PROMOSI, PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,96 - 7,19	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN , BIDANG PROMOSI, PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,96 - 7,19	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN , BIDANG PROMOSI, PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,96 - 7,19	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN , BIDANG PROMOSI, PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,96 - 7,19	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Kementerian Perindustrian	POLITEKNIK ATI MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Kementerian Perindustrian	POLITEKNIK STMI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Kementerian Perindustrian	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perindustrian	BALAI DIKLAT INDUSTRI PADANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	2
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	2
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KARET, KULIT, PLASTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	5
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR (A)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	3
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI BANDAR LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,75 - 8,55	2
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR (C)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	2
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR (D)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	1
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR (B)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	1
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	6
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL, LOGAM, DAN MARITIM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - METROLOG	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS RADIASI	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,25 - 9	19
AHLI PERTAMA - PENGAWAS RADIASI	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN	PPPK Teknis Umum	Ya	6,25 - 9	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 jt	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO UMUM, BAGIAN TU DAN RUMGA, SUBBAGIAN RUMAH TANGGA, PERLENGKAPAN, DAN LAYANAN PENGADAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-9 jt	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO UTARA	PPPK Teknis Khusus	Ya	6-8 jt	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	4
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Bojonegoro	BUPATI BOJONEGORO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BOJONEGORO	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,7 - 6,5	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Kerja Sama	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Kepegawaian dan Organisasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hukum	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hubungan Masyarakat	PPPK Teknis Umum	Ya	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Sekretariat Inspektorat Jenderal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,4 - 7,5	4
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,4 - 7,5	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS KEBAKARAN KOTA TERNATE , BIDANG PENCEGAHAN DAN DATA INFORMASI PENYULUHAN KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,4 - 7,5	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,4 - 7,5	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,4 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,4 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,4 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PERTANIAN KOTA TERNATE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,4 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT PENDANAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5-10 jt	4
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT PENGELOLAAN GEDUNG, KAWASAN, DAN PERKANTORAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5-10 jt	4
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT PENDANAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 jt	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG BINA MARGA DAN JASA KONSTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 jt	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-7 jt	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDA ACEH - STUDIO PRODUKSI RRI SABANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDA ACEH - STUDIO PRODUKSI RRI SINGKIL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KENDARI - STUDIO PRODUKSI RRI BAUBAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KUPANG - STUDIO PRODUKSI ROTE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PALU - STUDIO PRODUKSI RRI AMPANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PEKANBARU - STUDIO PRODUKSI RRI BENGKALIS	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TARAKAN - STUDIO PRODUKSI RRI MALINAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MATARAM - STUDIO PRODUKSI RRI BIMA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BENGKULU - STUDIO PRODUKSI RRI BINTUHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SURABAYA - STUDIO PRODUKSI RRI KEDIRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SAMARINDA - STUDIO PRODUKSI RRI LONG BAGUN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI WAMENA - STUDIO PRODUKSI RRI OKSIBIL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SUMENEP - STUDIO PRODUKSI RRI SAMPANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TUAL - STUDIO PRODUKSI RRI SAUMLAKI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SAMARINDA - STUDIO PRODUKSI RRI SENDAWAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAYAPURA - STUDIO PRODUKSI RRI SKOW	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAMBI - STUDIO PRODUKSI RRI SUNGAI PENUH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MANADO - STUDIO PRODUKSI RRI TALAUD	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SORONG - STUDIO PRODUKSI RRI TEMINABUAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	PUSAT PEMBERITAAN - LPP RRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PEKANBARU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MAMUJU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SINGARAJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PURWOKERTO	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI NABIRE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SAMARINDA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TANJUNGPINANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SUNGAILIAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BIAK	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI FAKFAK - STUDIO PRODUKSI RRI KAIMANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TARAKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI GORONTALO	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI DENPASAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SORONG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TAKENGON	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU - LPP RRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI AMBON	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TUAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BUKITTINGGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN SIARAN LUAR NEGERI - LPP RRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MATARAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI ENDE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PADANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI WAMENA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SEMARANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PONTIANAK	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SERUI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MALANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MEDAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SIBOLGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MAKASSAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TOLI-TOLI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BATAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TAHUNA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BENGKULU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BOGOR	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PALANGKARAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SINTANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDA ACEH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANTEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PALEMBANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MANOKWARI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI ENTIKONG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MADIUN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SURAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BOVENDIGOEL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI CIREBON	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI GUNUNG SITOLI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI RANAI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SUMENEP	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI FAKFAK	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KUPANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MEULABOH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MERAUKE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KENDARI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MANADO - STUDIO PRODUKSI RRI MIANGAS	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI GUNUNG SITOLI - STUDIO PRODUKSI RRI NIAS SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TERNATE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI AMBON - STUDIO PRODUKSI RRI BULA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI NUNUKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAMBI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MANADO	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAYAPURA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SUNGAILIAT - STUDIO PRODUKSI RRI BELITUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANJARMASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI ATAMBUA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KUPANG - STUDIO PRODUKSI RRI SUMBA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG - STUDIO PRODUKSI RRI WAY KANAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JEMBER	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PONTIANAK - STUDIO PRODUKSI RRI SANGGAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI LHOKSEUMAWE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PALU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN , BIDANG PENGELOLAAN LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA, STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN , BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kota Balikpapan	WALIKOTA BALIKPAPAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN KOTA BALIKPAPAN , BIDANG SARANA PRASARANA PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,52 - 5,09	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT TEKNIK - LPP TVRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	4
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN PAPUA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN BALI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN DKI JAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	BUPATI KAPUAS HULU, PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,11 - 4,53	3
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN, SEKSI PROMOSI DAN METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,11 - 4,53	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	BUPATI KAPUAS HULU, PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,11 - 4,53	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Seruyan	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	04-Jun	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT , BIDANG BINA MARGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT , BIDANG BINA MARGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,71 - 6,21	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,71 - 6,21	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Alor	BUPATI ALOR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN , UNIT PELAKSANA TEKNIS METEROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,61 - 3,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	4
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD WILAYAH I MANADO, MINAHASA, MINAHASA UTARA, MINAHASA TENGGARA, MINAHASA SELATAN, BITUNG, TOMOHON	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD WILAYAH IV TALAUD	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD BALAI BINA TEKNIK KELAS A	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD WILAYAH II BOLAANG MONGONDOW, BOLAANG MONGONDOW UTARA, BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Purworejo	BUPATI , DKUKMP , KABID PERIJINAN, BARANG POKOK DAN PENTING, DAN KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,58 - 4,21	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Purworejo	BUPATI , SATPOL PPDAMKAR , KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN , KASI PEMADAM, PENYELAMATAN DAN INVESTIGASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,58 - 4,21	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Administrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Pusat Data dan Teknologi Informasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,56 - 11,03	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Pusat Pembinaan Penerjemah	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Inspektorat	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,54 - 5,94	6
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,54 - 5,94	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	101
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	57
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	42
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	41
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XI (SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	28
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	25
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	23
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XII (GORONTALO, SULAWESI UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	19
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	15
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	15
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XIII (MALUKU, MALUKU UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	11
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XIV (PAPUA, PAPUA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	5
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Lamongan	BUPATI LAMONGAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 5,41	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Banjarnegara	BUPATI BANJARNEGARA , DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN , BIDANG TANAMAN PANGAN , SEKSI USAHA TANAMAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Banjarnegara	BUPATI BANJARNEGARA , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Banjarnegara	BUPATI BANJARNEGARA , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Klungkung	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN , SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 7,83	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Manado	WALIKOTA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	BUPATI TASIKMALAYA , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG SARANA PRASARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 3,92	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	BUPATI BENGKULU UTARA , DINAS PERDAGANGAN , BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA , SEKSI METROLOGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Kutai Barat	WAKIL BUPATI KUTAI BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 7	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Subang	BUPATI SUBANG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	BUPATI PADANG PARIAMAN , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Konawe Utara	BUPATI KONAWE UTARA , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Barat	WAKIL BUPATI KUTAI BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI PENCEGAHAN PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 7	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Aceh Besar	BUPATI ACEH BESAR , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , KELAPA UPTD METROLOGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,45 - 4,06	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Aceh Besar	BUPATI ACEH BESAR , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , KELAPA UPTD METROLOGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,45 - 4,06	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Dharmasraya	BUPATI DHARMASRAYA , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,45 - 4,06	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Kolaka Utara	BUPATI KOLAKA UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,44 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Kesehatan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 8,6	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Kesehatan	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 8,6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN , BIDANG PEMADAM PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Tebo	BUPATI TEBO , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,38 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Tebo	BUPATI TEBO , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,38 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR , DINAS SUMBER DAYA AIR BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI , BIDANG BINA KONSTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEMASYARAKATAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR , DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG , BIDANG TATA RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	6
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	5
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PANGAN, TANAMAN PANGANDAN HORTIKULTURA , BIDANG PRODUKSI TANAMAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 6,6	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Padang Panjang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4,21	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Cimahi	WALI KOTA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 11,69	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Cimahi	WALI KOTA , SEKRETARIAT DPRD	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 11,69	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD WILAYAH IV TALAUD	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,33 - 5,73	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD WILAYAH III SITARO DAN SANGIHE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,33 - 5,73	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,33 - 5,73	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD WILAYAH I MANADO, MINAHASA, MINAHASA UTARA, MINAHASA TENGGARA, MINAHASA SELATAN, BITUNG, TOMOHON	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,33 - 5,73	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD WILAYAH IV TALAUD	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,33 - 5,73	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,33 - 5,73	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD WILAYAH II BOLAANG MONGONDOW, BOLAANG MONGONDOW UTARA, BOLAANG MONGONDOW TIMUR DAN KOTAMOBAGU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,33 - 5,73	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA, PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,32 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN, ANALIS KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN, ANALIS KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI MALUKU , UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG KELAS A	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Lamongan	BUPATI LAMONGAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,27 - 5,17	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Lamongan	BUPATI LAMONGAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,27 - 5,17	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kab. Jembrana	BUPATI JEMBRANA , DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,24 - 3,65	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,23 - 5,63	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	BUPATI OGAN ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	BUPATI OGAN ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAM DAN PENYELAMATAN , SEKSI PENGENDALI OPERASI DAN KOMUNIKASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Jombang	BUPATI , DINAS PERTANIAN , BIDANG SARANA PRASARANA, TANAMAN PANGAN, PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,22 - 6,46	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	BUPATI OGAN ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN , SEKSI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI MUDA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO HUKUM DAN HUMAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 7,96	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Bombana	BUPATI BOMBANA , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,85	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Bombana	BUPATI BOMBANA , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,85	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , KABID PENCEGAHAN , KASI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	20
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , KABID PENCEGAHAN , KASI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 4,2	10
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KABID BINA MARGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	3
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN , KABID TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kendal	BUPATI KENDAL , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SEKRETARIAT , KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 3,82	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kendal	BUPATI KENDAL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SEKRETARIAT DISPERKIM , KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 3,82	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kendal	BUPATI KENDAL , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DPRD , BAGIAN UMUM , KASUBAG RT DAN PERLENGKAPAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 3,82	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kendal	BUPATI KENDAL , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN , PENDIDIKAN DAN PELATIHAN , SEKRETARIAT BKPP KENDAL , KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 3,82	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kendal	BUPATI KENDAL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERHUBUNGAN , SEKRETARIAT , KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 3,82	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kendal	BUPATI KENDAL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA , SEKRETARIAT , KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 3,82	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kendal	BUPATI KENDAL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIAT , KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 3,82	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kendal	BUPATI KENDAL , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BPBD , SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 3,82	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kendal	BUPATI KENDAL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN , SEKRETARIAT , KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 3,82	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , UPT METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	4
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Magetan	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,15 - 4,1	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Sumenep	BUPATI SUMENEP , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Pamekasan	BUPATI PAMEKASAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Ya	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Pidie	BUPATI PIDIE , SEKRETARIAT DAERAH 1 , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,08 - 3,73	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Pidie	BUPATI PIDIE , SEKRETARIAT DAERAH 1 , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,08 - 3,73	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,02 - 3,7	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,02 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Buton Utara	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,5	15
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Buton Utara	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	10
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Barito Selatan	BUPATI BARITO SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-5 jt	6
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Katingan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , KABID KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-5 jt	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-8 jt	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN, DAN SOSIAL , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 jt	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN SDA , KABAG PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 jt	3
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 jt	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - PEREKAYASA	Kementerian Pertahanan	UO KEMHAN (Tenaga Teknis)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-6 jt	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN BIDANG PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN, DAN SOSIAL , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 jt	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Cirebon	WALIKOTA CIREBON , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIREBON , BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Katingan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , KABID KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-5 jt	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Jepara	BUPATI JEPARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG CIPTA KARYA , SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-5 jt	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG ROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,6	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 jt	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,6	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KABID PEMADAM KEBAKARAN , KASI PENCEGAHAN KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	03-Apr	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Banyuwangi	BUPATI BANYUWANGI , DINAS KOPERASI , USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN , KABID. PRASARANA, SARANA , DAN PENYULUHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 jt	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Sikka	BUPATI SIKKA, DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, PENGAWAS KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-5 jt	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Buton Utara	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	BUPATI KONAWE KEPULAUAN , WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI SARANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO , UPT METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-8 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN LUMAJANG , BIDANG BINA MARGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KABID PEMADAM KEBAKARAN , KASI PENCEGAHAN KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Cirebon	WALIKOTA CIREBON , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERHUBUNGAN KOTA CIREBON , BIDANG KESELAMATAN DAN TEKNIK SARANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KABID PEMADAM KEBAKARAN , KASI PEMADAM DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UM , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	BUPATI KONAWE KEPULAUAN , WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI SARANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , KABID. PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UM , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kota Cirebon	WALIKOTA CIREBON , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA CIREBON , BIDANG KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Pacitan	BUPATI PACITAN , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Buton Utara	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DISTANBUN PROVINSI JAWA TENGAH , BIDANG PRASARANA DAN SARANA DISTANBUN PROV JATENG , SEKSI ALAT MESIN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN DISTANBUN PROV JATENG	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA DAN SARANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH , BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN , SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	5
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	5
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH , SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	5
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH DAN ANEKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN MANUFAKTUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	3
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH , BIDANG PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBTAN , SEKSI PEMBANGUNAN JEMBATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH , UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I , SEKSI PELAYANAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH DAN ANEKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN ACEH , UPTD MEKANISASI PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Malaka	BUPATI MALAKA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,1	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN MANUFAKTUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Way Kanan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,99 - 3,99	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Kupang	BUPATI KUPANG, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,99 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Way Kanan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,99 - 3,99	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Denpasar	WALIKOTA DENPASAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) , BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 10,37	21
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	12
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	BUPATI ACEH TAMIANG , PELAKSANA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	9
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Bima	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	9
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,64	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Morowali Utara	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	7
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	GUBERNUR , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAMAN KEBAKARAN , BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,44	6
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Denpasar	WALIKOTA DENPASAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) , BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 10,37	6
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAM DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	6
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAM DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Yogyakarta	WALIKOTA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,7	5
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI , BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	5
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Sawahlunto	WALIKOTA SAWAHLUNTO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	5
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,77	5
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	5
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG INFRASTRUKTUR, KEWILAYAHAN, PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	BUPATI HULU SUNGAI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,2	4
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Gunung Mas	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.GUNUNG MAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,87	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Bantul	BUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Sumba Barat	BUPATI , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	3
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA	Kementerian Perhubungan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 7,97	3
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEKRETARIAT JENDERAL , BIRO UMUM , BAGIAN RUMAH TANGGA KEMENTERIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	3
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Badung	BUPATI BADUNG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,24	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Badung	BUPATI BADUNG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,24	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Morowali Utara	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Palangka Raya	WALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,85	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Ambon	WALIKOTA AMBON , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA AMBON , BIDANG PENGENDALIAN OPERASI PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN , SEKSI OPERASI PEMADAMAN DAN INVESTIGASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,9	3
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG BINA MARGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Batu	WALIKOTA BATU , BADAN PENDAPATAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kota Sawahlunto	WALIKOTA SAWAHLUNTO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,97	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN , BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG CIPTA KARYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN , BIDANG PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Sumba Barat	BUPATI , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA , PENYULUH PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG BINA MARGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,47	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	BUPATI MANGGARAI TIMUR, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG PEMADAM KEBAKARAN, SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,45	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Banjarmasin	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,36	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN , SEKSI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,85	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Bireuen	BUPATI BIREUEN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Batang Hari	BUPATI BATANG HARI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	2
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kab. Nganjuk	BUPATI NGANJUK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PASAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,3	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Buol	BUPATI , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,93	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Kaur	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Sumba Timur	BUPATI SUMBA TIMUR, DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,91	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS DAMKAR DAN PENYELAMATAN , KABID PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN , KASI PEMADAMAN DAN INVESTIGASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,84	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kota Batu	WALIKOTA BATU , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Kaur	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Tual	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TUAL, , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TUAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Provinsi NTB	GUBERNUR NTB , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Morowali Utara	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG METROLOGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,6	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Pagar Alam	WALIKOTA PAGAR ALAM , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN , KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA PAGAR ALAM , BIDANG METROLOGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	2
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kota Tual	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TUAL,	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Banggai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Gunung Mas	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,87	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Metro	WALIKOTA METRO , WAKIL WALIKOTA METRO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Kementerian Pertanian	DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA , DIREKTORAT PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL HORTIKULTURA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,47	2
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kab. Bima	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kota Sawahlunto	WALIKOTA SAWAHLUNTO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Sawahlunto	WALIKOTA SAWAHLUNTO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Bantul	BUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Pemerintah Kota Tual	SEKRETARIAT DAERAH, , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Sawahlunto	WALIKOTA SAWAHLUNTO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,97	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Boalemo	BUPATI BOALEMO , SEKRETARIAT , DINAS KOPERASI UKM. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , UPTD METROLOGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,85	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , KABID KEMETROLOGIAN , KASI PENGAWASAN DAN PENYELIDIKAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Bima	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , BIDANG HORTIKULTURA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Palangka Raya	WALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,85	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG FASILITASI DAN INFORMASI INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG CIPTA KARYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,47	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Cianjur	BUPATI CIANJUR , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG PEMBANGUNAN JALAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,72	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER , BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Gunung Mas	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.GUNUNG MAS	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,87	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Badung	BUPATI BADUNG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS DAMKAR DAN PENYELAMATAN , KABID PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN , KASI PEMADAMAN DAN INVESTIGASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,84	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Morowali Utara	DINAS KOPRASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Tebing Tinggi	WALIKOTA TEBING TINGGI , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Buol	BUPATI , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BUOL	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,93	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DPRD	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Landak	BUPATI LANDAK, SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LANDAK, SEKRETARIAT BAPPEDA, SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , CAMAT TANAH ABANG , SEKRETARIAT CAMAT TANAH ABANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS KETAHANAN PANGAN , SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Buol	BUPATI , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,93	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	GUBERNUR SUMATERA SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN , UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG , SEKSI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kab. Buol	BUPATI , DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,93	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PU BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN DINAS PU BINA MARGA PROV.JATIM	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Banggai	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG SARANA PRASARANA, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Natuna	BUPATI NATUNA, DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 7	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BOGOR , SUB BAGIAN TATA USAHA , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	BUPATI TIMOR TENGAH UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , BIDANG KEARSIPAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU PASURUAN , SEKSI PENGEMBANGAN TEKNIS INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU PASURUAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Tapin	BUPATI TAPIN , DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , BADAN PENDAPATAN DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	BUPATI MALUKU TENGAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Toraja Utara	BUPATI TORAJA UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN , SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kota Tual	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TUAL,	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , UPT PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT INDUSTRI KULIT DAN PRODUK KULIT MAGETAN , SEKSI PENGEMBANGAN TEKNIS INDUSTRI KULIT DAN PRODUK KULIT UPT INDUSTRI KULIT DAN PRODUK KULIT MAGETAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	WALIKOTA PANGKALPINANG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN , BIDANG METROLOGI , SUB KOORDINATOR PENGAWASAN KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Pringsewu	BUPATI PRINGSEWU , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL - DISKOPUKMPERDAGPERIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,72	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Luwu Utara	BUPATI LUWU UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Nganjuk	BUPATI NGANJUK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG METROLOGI , SEKSI UKURAN TAKARAN TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,3	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Banjarmasin	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANJARMASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,41	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kota Sawahlunto	WALIKOTA SAWAHLUNTO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Morowali Utara	DINAS KOPRASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Natuna	BUPATI NATUNA, DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO , BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	GUBERNUR SUMATERA SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN , UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG , SEKSI JAMINAN MUTU DAN KALIBRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	GUBERNUR , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , SEKSI PELAYANAN JASA ALAT DAN MESIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,44	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - RIAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM , SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Morowali	BUPATI , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN MOROWALI , BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Sawahlunto	WALIKOTA SAWAHLUNTO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	BUPATI MALUKU TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Badung	BUPATI BADUNG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BADUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,24	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Tual	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL, , SEKRETARIAT DPRD	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	BUPATI ACEH TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Bantul	BUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , UPTD METROLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Morowali Utara	DINAS KOPRASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Pemerintah Kota Tual	SEKRETARIAT DAERAH, , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Tual	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TUAL,	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kotabaru	BUPATI KOTABARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,65	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA DAN SARANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Bulungan	DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Badung	BUPATI BADUNG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN BADUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,24	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR , BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , DIREKTORAT PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PARIWISATA , SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , SEKRETARIAT DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kota Banjarmasin	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BANJARMASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,41	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kab. Luwu Utara	BUPATI LUWU UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PPPK Teknis Khusus	Ya	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Bulungan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Sawahlunto	WALIKOTA SAWAHLUNTO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kota Banjarbaru	WALIKOTA BANJARBARU , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN , KEPALA BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN , KEPALA SEKSI TANAMAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , BIDANG PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG METROLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Tapin	BUPATI TAPIN , DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Manggarai	BUPATI MANGGARAI, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BIDANG STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, SUBSTANSI KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Tual	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA TUAL,	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Kotabaru	BUPATI KOTABARU , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,65	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , BIDANG PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Tual	SEKRETARIAT DAERAH, , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , RS UMUM DAERAH TALANG UBI , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG METROLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Bulungan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,24	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Belitung Timur	BUPATI BELITUNG TIMUR , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,9	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Banyumas	BUPATI BANYUMAS , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , KABID METROLOGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA PROVINSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Bulungan	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi NTB	GUBERNUR NTB , DINAS PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG PASAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Cianjur	BUPATI CIANJUR , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG PEMBANGUNAN JALAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,72	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Tual	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	GUBERNUR , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , SEKSI PENERAPAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI, KELEMBAGAAN DAN PELATIHAN ALAT MESIN PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,44	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Bengkalis	BUPATI BENGKALIS , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTERIAN , BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,17	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kab. Maluku Tengah	BUPATI MALUKU TENGAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG BINA MARGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Bandung	BUPATI BANDUNG , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG KEMETROLOGIAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,1	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Samarinda	WALIKOTA SAMARINDA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN , UPT METROLOGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BIDANG METEROLOGI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , BADAN PENDAPATAN DAERAH , SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , KABID KEMETROLOGIAN , KASI SARANA DAN PRASARANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	BUPATI HULU SUNGAI TENGAH , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN , SUB BAGIAN TATA USAHA , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Manggarai	BUPATI MANGGARAI, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BIDANG PEMBINAAN USAHA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN, SUBSTANSI PEMBINAAN USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Karimun	BUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , CAMAT ABAB , SEKRETARIAT CAMAT ABAB	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Bengkalis	BUPATI BENGKALIS , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTERIAN , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,17	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEKRETARIAT JENDERAL , PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION JAWA , BIDANG EVALUASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION , SUB BIDANG EVALUASI DAMPAK PEMBANGUNAN EKOREGION	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , INSPEKTORAT , SEKRETARIAT INSPEKTORAT , SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PEKERJAAN UMUM, DAN PENATAAN RUANG, BIDANG BINA MARGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,33	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM, BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN, SUBBAGIAN TATA USAHA MENTERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,81	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM, BAGIAN PROTOKOL DAN TATA USAHA PIMPINAN, SUBBAGIAN TATA USAHA SEKRETARIAT KEMENTERIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,81	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Kementerian Pertanian	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN, POLITEKNIK ENJENERING PERTANIAN INDONESIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,47	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Ya	2,97 - 7,64	1
AHLI PERTAMA - PEREKAYASA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	GUBERNUR SUMATERA SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN , UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG , SEKSI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kota Sawahlunto	WALIKOTA SAWAHLUNTO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN SIDOARJO , SEKSI PENGEMBAGAN TEKNIS INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN SIDOARJO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN SURABAYA , SEKSI PENGEMBANGAN TEKNIS ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEKRETARIAT JENDERAL , PUSAT KETEKNIKAN KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN , BIDANG SARANA PRASARANA PENGELOLAAN HUTAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG BINA MARGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kab. Nganjuk	BUPATI NGANJUK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,3	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Nganjuk	BUPATI NGANJUK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG METROLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,3	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Gorontalo	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Tual	ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,	PPPK Teknis Khusus	Ya	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	BUPATI PADANG LAWAS UTARA , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	BUPATI TIMOR TENGAH UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN HUKUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	BUPATI MANGGARAI TIMUR, DINAS PERTANIAN, BIDANG PRASARANA PERTANIAN, JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PRASARANA PENDUKUNG PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,45	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Morowali Utara	DINAS KOPRASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Provinsi NTB	GUBERNUR NTB , DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	GUBERNUR SUMATERA SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA , SEKSI PUPUK, PESTISIDA DAN ALSINTAN PERKEBUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Banjarmasin	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARMASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,14	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kab. Seram Bagian Timur	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Pidie Jaya	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DPRD KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Serang	WALI KOTA SERANG , SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,27	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , CAMAT TALANG UBI , SEKRETARIAT CAMAT TALANG UBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Kotabaru	BUPATI KOTABARU , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,65	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Samarinda	WALIKOTA SAMARINDA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN , UPT METROLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,67	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN , BIDANG PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH , UPTD METROLOGI LEGAL , SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD METROLOGI LEGAL DPKUKM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sragen	BUPATI SRAGEN , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN DAN USAHA MIKRO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,86	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PEREKAYASA	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , CAMAT PENUKAL UTARA , SEKRETARIAT CAMAT PENUKAL UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	BUPATI MALUKU BARAT DAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN , BIDANG PERUMAHAN RAKYAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Buol	BUPATI , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,93	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA , SEKSI PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - JAMBI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Manggarai	BUPATI MANGGARAI, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BIDANG STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, SUBSTANSI KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN, BIDANG PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERKEBUNAN:	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - BENGKULU	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kota Tual	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TUAL,	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Maros	WAKIL BUPATI MAROS , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Provinsi Riau	GUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG CIPTA KARYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	BUPATI HULU SUNGAI TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - ACEH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Bantul	BUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , UPTD METROLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN SERIBU , SUB BAGIAN TATA USAHA , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Pekalongan	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KESEHATAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bengkalis	BUPATI BENGKALIS , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTERIAN , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,17	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 7,64	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Malaka	BUPATI MALAKA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kota Samarinda	WALIKOTA SAMARINDA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , CAMAT PENUKAL , SEKRETARIAT CAMAT PENUKAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Tual	SEKRETARIAT DAERAH, , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN KOTA TUAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Tual	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TUAL,	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kota Yogyakarta	WALIKOTA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,7	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kota Tual	DINAS SOSIAL KOTA TUAL,	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Tual	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TUAL,	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Luwu Utara	BUPATI LUWU UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN , TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - GORONTALO	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	BUPATI TIMOR TENGAH UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Mesuji	BUPATI MESUJI , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Manggarai	BUPATI MANGGARAI, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BIDANG STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN, SUBSTANSI KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Soppeng	BUPATI SOPPENG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , KABID TEKNIK DAN JASA KONSTRUKSI , PEMBINA JASA KONTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG BINA PROGRAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN , SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	BUPATI TIMOR TENGAH UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Luwu Utara	BUPATI LUWU UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI , SUB BAGIAN TATA USAHA , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Sukoharjo	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,96 - 3,96	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Sukoharjo	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN , BAGIAN UMUM , SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN ASET	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,96 - 3,96	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Sukoharjo	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,96 - 3,96	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Sukoharjo	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,96 - 3,96	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , UPT METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,91 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , UPT METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,91 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA , BIDANG PENATAAN RUANG DAN PENATAAN BANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,91 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA , BIDANG PERUMAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,91 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Bali	GUBERNUR BALI , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 9,5	25
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Prabumulih	WALIKOTA PRABUMULIH , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,7	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PENANGANAN KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Malang	WALIKOTA MALANG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , UPT PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 3,3	3
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	BUPATI MALUKU TENGGARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, DAN KETENAGAKERJAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Tulungagung	BUPATI TULUNGAGUNG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,9	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Halmahera Utara	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS PERTANIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	BUPATI MALUKU TENGGARA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS PERTANIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 3	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG SARANA, KAWASAN, DAN DATA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3	2
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 3	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Maluku Tenggara	BUPATI MALUKU TENGGARA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Provinsi Bali	GUBERNUR BALI , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 9,5	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Sigi	BUPATI SIGI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Buton	DINAS , DINAS , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Buton Tengah	DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 3	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kota Banjar	WALIKOTA , DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , UPTD UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sleman	BUPATI SLEMAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Banjar	WALIKOTA , DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , UPTD UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Buton	SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , BIDANG PERUMAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Buton	DINAS , DINAS , DINAS PERDAGANGAN , BIDANG STABILITASI HARGA, STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Bali	GUBERNUR BALI , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 9,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Tabalong	BUPATI TABALONG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,8 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Tabalong	BUPATI TABALONG , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,8 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Majene	BUPATI MAJENE , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,65 - 4,21	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Majene	BUPATI MAJENE , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,65 - 4,21	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL , ASSESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,65 - 5,17	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	DINAS CIPTA KARYA BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Muna	BUPATI MUNA , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,5 - 3	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Muna	BUPATI MUNA , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 3	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kayong Utara	BUPATI KAYONG UTARA, DINAS PERTANIAN DAN PANGAN, BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PERTANIAN, PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Kolaka	BUPATI KOLAKA , KADIS.PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Kapuas	BUPATI KAPUAS , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2 - 3,2	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kolaka	BUPATI KOLAKA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , KABID. PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.	BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI - BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI LEMIGAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	11,93 - 13,47	4
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	BUPATI , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	1-1 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	BUPATI , DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	1-1jt	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS ALAT DAN MESIN PERTANIAN	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	BUPATI , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	01-Jan	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KABAG PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	4
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	4
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KABAG PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	0 - 0	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	0 - 0	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	0 - 0	1

Untuk cara mencarinya kami akan menyediakan tutorial berupa vidio dan juga tulisan : Cooming Sooon

Tulisan akan terlihat jelas untuk view di laptop atau komputer, namun untuk HP atau perangkat lain sobat juga tetap dapat melihat menyeluruh dengan menggeser ke samping.

Sedikit Peringatan atau notice :
Validasi Formasi saat ini masih berlangsung, data yang tampil adalah data yang sudah valid Formasi Instansi. (Sc. ASN Karier)

Silakan Wa Ke : 089603474427 untuk File nya.

Jika Formasi yang anda inginkan tidak ada diatas mungkin belum terinput. Kalian juga bisa cek langsung ke Instansi atau kementrian yang sobat inginkan.

3. Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK Teknik MesinTahun 2023

Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami alur pendaftaran CPNS yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda ikuti:

a. Pendaftaran Akun di SSCASN BKN

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun di SSCASN BKN. Kunjungi website SSCASN BKN dan ikuti petunjuk pendaftaran akun dengan benar. Pastikan Anda menggunakan informasi yang valid dan akurat.

b. Pengisian Data Diri dan Upload Dokumen

Setelah berhasil membuat akun, lengkapi data diri Anda dengan benar. Isi informasi yang diminta dengan lengkap dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya.

c. Memilih Formasi CPNS Sarjana Teknik Mesin

Pada tahapan ini, Anda akan diminta untuk memilih formasi CPNS yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda. Teliti dengan baik formasi yang tersedia dan pilihlah yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian Anda.

d. Mengikuti Seleksi Administrasi

Setelah mendaftar dan memilih formasi, Anda akan mengikuti proses seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim penerimaan CPNS akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang Anda unggah. Pastikan dokumen yang Anda sertakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

e. Mengikuti Ujian Seleksi

Jika lulus seleksi administrasi, Anda akan diundang untuk mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi terdiri dari beberapa tahapan, seperti ujian tulis, ujian kompetensi, dan wawancara. Persiapkan diri Anda dengan baik dan pelajari materi yang akan diujikan sesuai dengan formasi yang Anda pilih.

4. Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS

Untuk berhasil dalam seleksi CPNS, persiapkan diri Anda dengan baik. Berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan:

a. Pelajari Materi Ujian

Materi ujian CPNS meliputi berbagai aspek, termasuk pengetahuan umum, keahlian teknis, dan kompetensi yang relevan dengan formasi yang Anda pilih. Pelajari materi-materi tersebut dengan seksama dan gunakan sumber belajar yang terpercaya.

b. Latihan Soal CPNS

Agar lebih siap menghadapi ujian, latihan soal CPNS sangat dianjurkan. Cari sumber latihan soal yang relevan dengan formasi yang Anda pilih dan luangkan waktu untuk berlatih secara berkala. Hal ini akan membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menjawab soal.

c. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris

Kemampuan bahasa Inggris sering menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan membaca buku, menonton film atau acara berbahasa Inggris, dan berlatih berbicara dengan orang yang mahir berbahasa Inggris.

d. Perhatikan Kesehatan dan Kondisi Fisik

Selama proses seleksi CPNS, pastikan Anda menjaga kesehatan dan kondisi fisik Anda. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga stamina dan fokus saat mengikuti ujian.

5. Informasi Terkini seputar CPNS dan PPPK Teknik Mesin

Selalu pantau informasi terkini seputar penerimaan CPNS untuk lulusan Sarjana Teknik Mesin. Kunjungi website resmi https://sscasn.bkn.go.id/ secara berkala dan ikuti akun media sosial resmi yang terkait dengan penerimaan CPNS. Dengan mengikuti informasi terkini, Anda akan mendapatkan update tentang jadwal, persyaratan, dan berbagai hal penting terkait penerimaan CPNS.

6. Kesimpulan

Penerimaan CPNS untuk jurusan Sarjana Teknik Mesintahun 2023/2024 menjadi kesempatan yang besar bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara. Persiapkan diri Anda dengan baik, ikuti alur pendaftaran dengan benar, dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terkini dari website resmi.

Dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Anda memiliki peluang besar untuk meraih posisi CPNS atau PPPK. Sukses dalam perjalanan Anda menuju jabatan ASN yang mulia!

Terimakasih telah berkunjung ke halaman kami yang berjudul "CPNS TEKNIK MESIN 2023" semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian.

Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya, namun jika ada diantara sobat yang ingin memberikan ide, saran dan komentar dapat meninggalkannya di bawah atau dapat melalui email kami : sharelaju@gmail.com

Keywords:

CPNS Sarjana Teknik Mesin, PPPK Teknik Mesin, 2023, Aceh, Formasi PNS, Umum, Formasi, CPNS, Loker CPNS, Loker PPPK

Kata Kunci

Penerimaan CPNS Lulusan Teknik Mesin2023/2024
Seleksi CPNS S-1 Teknik Mesin
Persiapan CPNS S-1 Teknik Mesin
Informasi CPNS S-1 Teknik Mesin
Pengumuman CPNS S-1 Teknik Mesin
Download Formasi CPNS dan PPPK S-1 Teknik Mesin
Seleksi PPPK S-1 Teknik Mesin
Informasi PPPK S-1 Teknik Mesin
Pengumuman PPPK Sarjana Teknik Mesin