FORMASI CPNS 2023 JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

By MANTAN ANAK KOMUNIKASI Thursday, September 21, 2023 Post a Comment

FORMASI CPNS dan PPPK 2023 JURUSAN TEKNIK ELEKTRO - Pada kesempatan ini kami akan memberikan sebuah informasi mengenai Lowongan Kerja menjadi Abdi Negara pada Instansi Pemerintah Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 / 2024.

Berikut ini kami rangkum dari sumber resmi CASN tahun 2023 mengenai penerimaan Formasi Teknik Elektro (S - 1) Tahun Anggaran 2023 / 2024 untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara.

Pengumuman CPNS dan PPPK Teknik Elektro 2023 | ASN Karier

1. Pengumuman CPNS dan PPPK

Berikut ini adalah formasi yang dapat kalian lamar untuk lulusan Sarjana Teknik Elektro (S-1).

Pengumuman Pembukaan CPNS : 19 Sept - 3 Okt (Tergantung Pada Instansi)
Formsi dibuka : Akan Ada Versi Tabel dibawah
Tanggal Pendaftaran : 20 Sept - 9 Okt (Sesusai dengan instansi)
Jadwal Ujian SKD : Sesusai dengan instansi
Jadwal Ujian SKB : Sesusai dengan instansi
Informasi CPNS https://sscasn.bkn.go.id/

Berikut ini adalah hasil pencarian kami dari halaman resmi SSCASN Pemerintah Indonesia, postingan ini bertujuan untuk mempermudah sobat dalam mencari formasi untuk jurusan kalian. Semoga bermanfaat.

2. Tabel Formasi Untuk Sarjana Teknik Elektro 2023/2024

Untuk formasi Teknik Elektro dibuka sebanyak 700 formasi lebih (tanggal 21 September 2023 jam 8:00 WIB). Bagi formasi yang tidak ada pada tabel ini dapat sobat cari di halaman Resmi https://sscasn.bkn.go.id/

Jabatan	Instansi	Unit Kerja	Jenis Pengadaan	Khusus Disabilitas?	Penghasilan (juta)	Jumlah Kebutuhan
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9 - 13 Juta	13
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pertahanan dan Keamanan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	10 - 13 Juta	3
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI - BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 13,47	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI - DIREKTORAT BAHAN BAKAR MINYAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN - DIREKTORAT PEMBINAAN PENGUSAHAAN KETENAGALISTRIKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN - DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN - SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN GEOLOGI - PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN - DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN - DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN 2	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN - DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM KETENAGALISTRIKAN 3	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,33 - 9,68	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI, DIREKTORAT AKSES PEMBIAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BIRO UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK, SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,08 - 8,82	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BIRO UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENYIARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANJUNG SELOR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SAMARINDA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I KUPANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I TANGERANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I BANDUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I DENPASAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II NANGROE ACEH DARUSSALAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MEDAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PADANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANJARMASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALANGKARAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN , BIDANG PROMOSI, PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,96 - 7,19	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN , BIDANG PROMOSI, PENGEMBANGAN EKSPOR DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,96 - 7,19	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Kementerian Perindustrian	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENG	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Kementerian Perindustrian	POLITEKNIK ATI MAKASSAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	2
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KARET, KULIT, PLASTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	5
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK ELEKTRONIKA	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI BANDAR LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	2
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR (C)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	2
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESIN	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR (B)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	6
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL, LOGAM, DAN MARITIM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - METROLOG	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - METROLOG	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS RADIASI	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,25 - 9	19
AHLI PERTAMA - PENGAWAS RADIASI	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN	PPPK Teknis Umum	Ya	6,25 - 9	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	06-Aug	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO UTARA	PPPK Teknis Khusus	Ya	06-Aug	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 10,01	22
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	4
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,7	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Kerja Sama	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Kepegawaian dan Organisasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hukum	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hubungan Masyarakat	PPPK Teknis Umum	Ya	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Sekretariat Inspektorat Jenderal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,4 - 7,5	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS KEBAKARAN KOTA TERNATE , BIDANG PENCEGAHAN DAN DATA INFORMASI PENYULUHAN KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,4 - 7,5	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,4 - 7,5	3
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,4 - 7,5	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,4 - 7,5	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,4 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,4 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	05-Oct	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDA ACEH - STUDIO PRODUKSI RRI SABANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDA ACEH - STUDIO PRODUKSI RRI SINGKIL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KENDARI - STUDIO PRODUKSI RRI BAUBAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KUPANG - STUDIO PRODUKSI ROTE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PALU - STUDIO PRODUKSI RRI AMPANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PEKANBARU - STUDIO PRODUKSI RRI BENGKALIS	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TARAKAN - STUDIO PRODUKSI RRI MALINAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MATARAM - STUDIO PRODUKSI RRI BIMA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BENGKULU - STUDIO PRODUKSI RRI BINTUHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SURABAYA - STUDIO PRODUKSI RRI KEDIRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SAMARINDA - STUDIO PRODUKSI RRI LONG BAGUN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI WAMENA - STUDIO PRODUKSI RRI OKSIBIL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SUMENEP - STUDIO PRODUKSI RRI SAMPANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TUAL - STUDIO PRODUKSI RRI SAUMLAKI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SAMARINDA - STUDIO PRODUKSI RRI SENDAWAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAYAPURA - STUDIO PRODUKSI RRI SKOW	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAMBI - STUDIO PRODUKSI RRI SUNGAI PENUH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MANADO - STUDIO PRODUKSI RRI TALAUD	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SORONG - STUDIO PRODUKSI RRI TEMINABUAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	PUSAT PEMBERITAAN - LPP RRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PEKANBARU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MAMUJU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SINGARAJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PURWOKERTO	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI NABIRE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SAMARINDA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TANJUNGPINANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SUNGAILIAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BIAK	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI FAKFAK - STUDIO PRODUKSI RRI KAIMANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TARAKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI GORONTALO	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI DENPASAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SORONG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TAKENGON	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU - LPP RRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI AMBON	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TUAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BUKITTINGGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN SIARAN LUAR NEGERI - LPP RRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MATARAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI ENDE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PADANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI WAMENA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SEMARANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PONTIANAK	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SERUI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MALANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MEDAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SIBOLGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MAKASSAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TOLI-TOLI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BATAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TAHUNA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BENGKULU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BOGOR	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PALANGKARAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SINTANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDA ACEH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANTEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PALEMBANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MANOKWARI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI ENTIKONG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MADIUN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SURAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BOVENDIGOEL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI CIREBON	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI GUNUNG SITOLI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI RANAI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SUMENEP	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI FAKFAK	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KUPANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MEULABOH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MERAUKE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KENDARI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MANADO - STUDIO PRODUKSI RRI MIANGAS	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI GUNUNG SITOLI - STUDIO PRODUKSI RRI NIAS SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TERNATE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI AMBON - STUDIO PRODUKSI RRI BULA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI NUNUKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAMBI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MANADO	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAYAPURA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SUNGAILIAT - STUDIO PRODUKSI RRI BELITUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANJARMASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI ATAMBUA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KUPANG - STUDIO PRODUKSI RRI SUMBA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG - STUDIO PRODUKSI RRI WAY KANAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JEMBER	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PONTIANAK - STUDIO PRODUKSI RRI SANGGAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI LHOKSEUMAWE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PALU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA, STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA, STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN, DATA DAN INFORMASI INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT TEKNIK - LPP TVRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	4
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN PAPUA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN BALI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN DKI JAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	BUPATI KAPUAS HULU, PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,11 - 4,53	3
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN, SEKSI PROMOSI DAN METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,11 - 4,53	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	BUPATI KAPUAS HULU, PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,11 - 4,53	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Sukamara	BUPATI SUKAMARA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	4 - 5 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,71 - 6,21	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Alor	BUPATI ALOR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN , UNIT PELAKSANA TEKNIS METEROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,61 - 3,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Purworejo	BUPATI , SATPOL PPDAMKAR , KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN , KASI PEMADAM, PENYELAMATAN DAN INVESTIGASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,58 - 4,21	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Administrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Pusat Data dan Teknologi Informasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,56 - 11,03	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Pusat Pembinaan Penerjemah	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Inspektorat	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	101
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	57
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	42
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	41
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XI (SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	28
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	25
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	23
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XII (GORONTALO, SULAWESI UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	19
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	15
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	15
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XIII (MALUKU, MALUKU UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	11
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XIV (PAPUA, PAPUA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	5
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Banjarnegara	BUPATI BANJARNEGARA , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Klungkung	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAB. KLUNGKUNG , WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA , BAGIAN UMUM DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 5,21	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Banjarnegara	BUPATI BANJARNEGARA , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Klungkung	DINAS PERHUBUNGAN , BIDANG PRASARANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 7,64	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Manado	WALIKOTA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Kab. Konawe Utara	BUPATI KONAWE UTARA , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Aceh Besar	BUPATI ACEH BESAR , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , KELAPA UPTD METROLOGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,45 - 4,06	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Dharmasraya	BUPATI DHARMASRAYA , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,45 - 4,06	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Kesehatan	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT FATMAWATI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 8,6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN , BIDANG PEMADAM PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Tebo	BUPATI TEBO , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,38 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR , DINAS SUMBER DAYA AIR BINA MARGA DAN BINA KONTRUKSI , BIDANG BINA KONSTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN BIDANG PEMBANGUNAN, EKONOMI DAN KEMASYARAKATAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN PENGADAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR , DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG , BIDANG TATA RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	6
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	5
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG , SEKSI PELAYANAN TEKNIS PENGUJIAN DAN KALIBRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 6,6	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Padang Panjang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4,21	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Cimahi	WALI KOTA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 11,69	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Cimahi	WALI KOTA , SEKRETARIAT DPRD	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 11,69	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,32 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kab. Jembrana	BUPATI JEMBRANA , DINAS KOPERASI UKM PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,24 - 3,65	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	BUPATI OGAN ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAM DAN PENYELAMATAN , SEKSI PENGENDALI OPERASI DAN KOMUNIKASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG PERUMAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Ogan Ilir	BUPATI OGAN ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN , SEKSI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI MUDA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO HUKUM DAN HUMAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 7,96	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , KABID PENCEGAHAN , KASI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	20
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , KABID PENCEGAHAN , KASI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 4,2	10
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 3,8	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN , KABID PERUMAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Pulau Morotai	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,8	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN , KABID KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN , KABID PERUMAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN , KABID PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , UPT METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	4
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN PEMERINTAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , DINAS KESEHATAN , SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN , SUBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,19 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN , BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	3
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Pamekasan	BUPATI PAMEKASAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Ya	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Pamekasan	BUPATI PAMEKASAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Pidie	BUPATI PIDIE , SEKRETARIAT DAERAH 1 , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SEKRETARIAT DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,08 - 3,73	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,02 - 3,7	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Mandailing Natal	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,02 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Buton Utara	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,5	15
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Buton Utara	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	10
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Barito Selatan	BUPATI BARITO SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 5 juta	6
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Katingan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , KABID KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4 - 5 juta	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN SDA , KABAG PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3- 4 Juta	3
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3- 4 Juta	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Katingan	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , KABID KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-5 Juta	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kab. Jepara	BUPATI JEPARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG CIPTA KARYA , SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SARANA PRASARANA UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-5 Juta	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG ROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , SEKSI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,6	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3- 4 Juta	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KABID PEMADAM KEBAKARAN , KASI PENCEGAHAN KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3- 4 Juta	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	BUPATI KONAWE KEPULAUAN , WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI SARANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3- 4 Juta	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3- 4 Juta	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Pacitan	BUPATI PACITAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO , UPT METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3- 4 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3- 4 Juta	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BARITO UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 8 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Indramayu	BUPATI INDRAMAYU , DINAS KOPERASI UKM, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4 Juta	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KABID PEMADAM KEBAKARAN , KASI PENCEGAHAN KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KABID PEMADAM KEBAKARAN , KASI PEMADAM DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UM , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan	BUPATI KONAWE KEPULAUAN , WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI SARANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4 Juta	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Kendari	WALIKOTA KENDARI , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA KENDARI , BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 5 Juta	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UM , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	5
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH DAN ANEKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN MANUFAKTUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DIREKTUR RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK ACEH , WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH , SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH , UPTD JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH I , SEKSI PELAYANAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH DAN ANEKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN MANUFAKTUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Way Kanan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,99 - 3,99	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Kupang	BUPATI KUPANG, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,99 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Way Kanan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,99 - 3,99	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Denpasar	WALIKOTA DENPASAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) , BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 10,37	21
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	12
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Aceh Tamiang	BUPATI ACEH TAMIANG , PELAKSANA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	9
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Bima	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	9
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,64	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,22	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Morowali Utara	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	7
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Denpasar	WALIKOTA DENPASAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) , BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 10,37	6
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAM DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	6
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Banjar	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	6
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAM DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Yogyakarta	WALIKOTA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,7	5
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI , BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	5
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Sawahlunto	WALIKOTA SAWAHLUNTO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	5
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,77	5
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,22	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Sumba Barat	BUPATI , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	3
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - INSPEKTUR KELAIKUDARAAN PESAWAT UDARA	Kementerian Perhubungan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 7,97	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Landak	BUPATI LANDAK, SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK, SEKRETARIAT, SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	3
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Badung	BUPATI BADUNG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, UKM, DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,24	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Morowali Utara	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Nunukan	BUPATI NUNUKAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN , ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Palangka Raya	WALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,85	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kota Ambon	WALIKOTA AMBON , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA AMBON , BIDANG PENGENDALIAN OPERASI PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN , SEKSI OPERASI PEMADAMAN DAN INVESTIGASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,9	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN , BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG CIPTA KARYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN UNIT LAYANAN PENGADAAN , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA BANGUNAN GEDUNG DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN , BIDANG PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	2
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Landak	BUPATI LANDAK, SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK, SEKRETARIAT, SUB BAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Bandung Barat	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,41	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kudus	BUPATI KUDUS , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	BUPATI MANGGARAI TIMUR, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, BIDANG PEMADAM KEBAKARAN, SEKSI PENANGGULANGAN KEBAKARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,45	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Banjarmasin	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,36	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN , SEKSI PENCEGAHAN DAN INSPEKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,85	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Bireuen	BUPATI BIREUEN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Batang Hari	BUPATI BATANG HARI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	2
AHLI PERTAMA - PENGUJI MUTU BARANG	Pemerintah Kab. Nganjuk	BUPATI NGANJUK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PASAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,3	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Batu	WALIKOTA BATU , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batu	WALIKOTA BATU , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Sumba Timur	BUPATI SUMBA TIMUR, DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN SUMBA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,91	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS DAMKAR DAN PENYELAMATAN , KABID PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN , KASI PEMADAMAN DAN INVESTIGASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,84	2
AHLI PERTAMA - PENERA	Pemerintah Kab. Kaur	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	2

Sedikit Peringatan atau notice :
Validasi Formasi saat ini masih berlangsung, data yang tampil adalah data yang sudah valid Formasi Instansi. (Sc. ASN Karier)

Untuk cara mencarinya kami akan menyediakan tutorial berupa vidio dan juga tulisan : Cooming Sooon

Silakan Wa Ke : 089603474427 untuk File nya.

3. Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK Sarjana Teknik Elektro Tahun 2023

Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami alur pendaftaran CPNS yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda ikuti:

a. Pendaftaran Akun di SSCASN BKN

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun di SSCASN BKN. Kunjungi website SSCASN BKN dan ikuti petunjuk pendaftaran akun dengan benar. Pastikan Anda menggunakan informasi yang valid dan akurat.

b. Pengisian Data Diri dan Upload Dokumen

Setelah berhasil membuat akun, lengkapi data diri Anda dengan benar. Isi informasi yang diminta dengan lengkap dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya.

c. Memilih Formasi CPNS Sarjana Teknik Elektro

Pada tahapan ini, Anda akan diminta untuk memilih formasi CPNS yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda. Teliti dengan baik formasi yang tersedia dan pilihlah yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian Anda.

d. Mengikuti Seleksi Administrasi

Setelah mendaftar dan memilih formasi, Anda akan mengikuti proses seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim penerimaan CPNS akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang Anda unggah. Pastikan dokumen yang Anda sertakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

e. Mengikuti Ujian Seleksi

Jika lulus seleksi administrasi, Anda akan diundang untuk mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi terdiri dari beberapa tahapan, seperti ujian tulis, ujian kompetensi, dan wawancara. Persiapkan diri Anda dengan baik dan pelajari materi yang akan diujikan sesuai dengan formasi yang Anda pilih.

4. Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS

Untuk berhasil dalam seleksi CPNS, persiapkan diri Anda dengan baik. Berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan:

a. Pelajari Materi Ujian

Materi ujian CPNS meliputi berbagai aspek, termasuk pengetahuan umum, keahlian teknis, dan kompetensi yang relevan dengan formasi yang Anda pilih. Pelajari materi-materi tersebut dengan seksama dan gunakan sumber belajar yang terpercaya.

b. Latihan Soal CPNS

Agar lebih siap menghadapi ujian, latihan soal CPNS sangat dianjurkan. Cari sumber latihan soal yang relevan dengan formasi yang Anda pilih dan luangkan waktu untuk berlatih secara berkala. Hal ini akan membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menjawab soal.

c. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris

Kemampuan bahasa Inggris sering menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan membaca buku, menonton film atau acara berbahasa Inggris, dan berlatih berbicara dengan orang yang mahir berbahasa Inggris.

d. Perhatikan Kesehatan dan Kondisi Fisik

Selama proses seleksi CPNS, pastikan Anda menjaga kesehatan dan kondisi fisik Anda. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga stamina dan fokus saat mengikuti ujian.

5. Informasi Terkini seputar CPNS dan PPPK Sarjana Teknik Elektro

Selalu pantau informasi terkini seputar penerimaan CPNS untuk lulusan Sarjana Teknik Elektro. Kunjungi website resmi https://sscasn.bkn.go.id/ secara berkala dan ikuti akun media sosial resmi yang terkait dengan penerimaan CPNS. Dengan mengikuti informasi terkini, Anda akan mendapatkan update tentang jadwal, persyaratan, dan berbagai hal penting terkait penerimaan CPNS.

6. Kesimpulan

Penerimaan CPNS untuk jurusan Sarjana Teknik Elektro tahun 2023/2024 menjadi kesempatan yang besar bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara. Persiapkan diri Anda dengan baik, ikuti alur pendaftaran dengan benar, dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terkini dari website resmi.

Dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Anda memiliki peluang besar untuk meraih posisi CPNS atau PPPK. Sukses dalam perjalanan Anda menuju jabatan ASN yang mulia!

Terimakasih telah berkunjung ke halaman kami yang berjudul "FORMASI CPNS 2023 JURUSAN TEKNIK ELEKTRO" semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian.

Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya, namun jika ada diantara sobat yang ingin memberikan ide, saran dan komentar dapat meninggalkannya di bawah atau dapat melalui email kami : sharelaju@gmail.com

Keywords:

CPNS Sarjana Teknik Elektro, PPPK Sarjana Teknik, 2023, Aceh, Formasi, Teknik Elektro PNS, Umum, Formasi, CPNS, PUPR, Loker, Lowongan Kerja, Donwload Formasi

Kata Kunci

Penerimaan CPNS Lulusan Sarjana Teknik Elektro 2023/2024
Seleksi CPNS Sarjana Teknik Elektro
Persiapan CPNS Sarjana Teknik Elektro
Informasi CPNS Sarjana Teknik Elektro
Pengumuman CPNS Sarjana Teknik Elektro
Download Formasi CPNS dan PPPK Sarjana Teknik Elektro
Seleksi PPPK Sarjana Teknik Elektro
Informasi PPPK Sarjana Teknik Elektro
Pengumuman PPPK Sarjana Teknik Elektro

Husaini Blog