FORMASI CPNS 2023 LULUSAN S1 PERTANIAN

FORMASI CPNS dan PPPK 2023 LULUSAN S1 PERTANIAN - Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi Lowongan Kerja pada Instansi Pemerintahan Republik Indonesia untuk jurusan Pertanian.

Berikut ini kami rangkum  dari sumber resmi CASN tahun 2023 mengenai penerimaan Formasi Sarjana Pertanian (S - 1) Tahun Anggaran 2023 / 2024 untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara.

Formasi CPNS dan PPPK Untuk Pertanian | Husaini

1. Pengumuman CPNS dan PPPK

Berikut ini adalah formasi yang dapat kalian lamar untuk lulusan Sarjana Pertanian (S-1).

• Pengumuman Pembukaan CPNS  : 19 Sept - 3 Okt (Tergantung Pada Instansi)
• Formsi dibuka : Akan Ada Versi Tabel dibawah
• Tanggal Pendaftaran : 20 Sept - 9 Okt (Sesusai dengan instansi)
• Jadwal Ujian SKD :  Sesusai dengan instansi
• Jadwal Ujian SKB :  Sesusai dengan instansi
• Informasi CPNS https://sscasn.bkn.go.id/

Berikut ini adalah hasil pencarian kami dari halaman resmi SSCASN Pemerintah Indonesia, postingan ini bertujuan untuk mempermudah sobat dalam mencari formasi untuk jurusan kalian. Semoga bermanfaat.

2. Tabel Formasi Untuk Sarjana Pertanian 2023/2024

Untuk formasi Sarjana Pertanian dibuka sebanyak 776 formasi  (tanggal 27 September 2023 jam 13:60 WIB). 

Jabatan	Instansi	Unit Kerja	Jenis Pengadaan	Khusus disabilitas	Penghasilan (juta)	Jumlah Kebutuhan
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Tata Ruang, Pertanahan, dan Penanggulangan Bencana	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-13 Jt	13
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-13 Jt	13
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,44 - 9,81	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEKAYAAN INTELEKTUAL	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,07 - 8,74	100
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8 - 9,5	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Biro Umum dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	PPPK Teknis Umum	Tidak	8 - 9,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Hortikultura	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,93 - 8,64	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,93 - 8,64	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Perkebunan	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,93 - 8,64	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Asisten Deputi Pangan	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,93 - 8,64	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,69 - 8,87	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Setjen WANTANNAS	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Biro Umum	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 8,09	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	4
AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	4
AHLI PERTAMA - PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	Kementerian Perdagangan	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	8
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	8
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	5
AHLI PERTAMA - ANALIS STANDARDISASI	Kementerian Agama	BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - ANALIS STANDARDISASI	Kementerian Agama	BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIOLOGI	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	6
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	7
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Penelaahan Permohonan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	6
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Penelaahan Permohonan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,8 - 6,4	3
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,8 - 6,4	3
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Yogyakarta, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	1
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Kerja Sama	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Kepegawaian dan Organisasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hukum	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hubungan Masyarakat	PPPK Teknis Umum	Ya	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Sekretariat Inspektorat Jenderal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNATE , BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,4 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kepolisian Negara	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA SULTENG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,33	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Biro Persidangan II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-7 Jt	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Bekasi	DINAS PERTANIAN , SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Seruyan	SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4-6 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT II BOLTIM DAN BOLSEL KELAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	6
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	6
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MINAHASA TENGGARA, MINAHASA SELATAN DAN TOMOHON)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	6
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	5
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	4
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS KEHUTANAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	4
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT I BOLMONG DAN BOLMUT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	4
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	4
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT VI (MANADO, MINUT DAN BITUNG)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Purworejo	BUPATI , DKUKMP , KABID PERIJINAN, BARANG POKOK DAN PENTING, DAN KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,58 - 4,21	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT III SANGIHE, TALAUD DAN SITARO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,55 - 5,95	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT V (MINAHASA, MINAHASA TENGGARA, MINAHASA SELATAN DAN TOMOHON)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,55 - 5,95	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD BALAI PERBENIHAN DAN PERSUTERAAN ALAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,55 - 5,95	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT II BOLTIM DAN BOLSEL KELAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,55 - 5,95	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD MODEL UNIT IV POIGAR (POIGAR BOLAANG MONGONDOW DAN POIGAR MINAHASA)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,55 - 5,95	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS KEHUTANAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,55 - 5,95	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT I BOLMONG DAN BOLMUT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,55 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) UNIT VI (MANADO, MINUT DAN BITUNG)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,55 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	101
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	57
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	42
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	41
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XI (SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	28
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	25
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	23
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XII (GORONTALO, SULAWESI UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	19
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	15
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	15
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XIII (MALUKU, MALUKU UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	11
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XIV (PAPUA, PAPUA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	5
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	BUPATI TASIKMALAYA , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG SARANA PRASARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 3,92	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, UPT KESATUAN PENGELOLAAH HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU UTARA, SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Kesehatan	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 8,6	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SANGGAU TIMUR, SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MELAWI, SEKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH MELAWI, SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PERKEBUNRAYAAN	Pemerintah Kab. Konawe Utara	BUPATI KONAWE UTARA , DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, UPT KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH BENGKAYANG, SEKSI PERENCANAAN PEMANFAATAN HUTAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, UPT KESATUAN PENGELOLAAH HUTAN WILAYAH KAPUAS HULU UTARA, SEKSI PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN, UNIT KAWASAN PENGELOLAAN HUTAN WILAYAH SANGGAU BARAT, SEKSI PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH , BIDANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN INFORMASI PEGAWAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 4,5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN PEMERINTAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , CAMAT KAYOA SELATAN , SEKSI PELAYANAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , DINAS SOSIAL , BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Kesehatan	BALAI BESAR LABORATORIUM KESEHATAN PALEMBANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 8,6	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH , BIDANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN INFORMASI PEGAWAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH KAB. HALMAHERA SELATAN , ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Tebo	BUPATI TEBO , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,38 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Ya	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	5
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Cimahi	WALI KOTA , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 11,69	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Cimahi	WALI KOTA , SEKRETARIAT DPRD	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 11,69	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) AMBON KELAS A	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA BARAT KELAS A	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN TIMUR KELAS A	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) SERAM BAGIAN BARAT KELAS A	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) BURU KELAS A	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS KEHUTANAN PROVINSI MALUKU , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) MALUKU TENGGARA KELAS A	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,24 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Lombok Barat	BUPATI LOMBOK BARAT , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT , BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Lombok Barat	BUPATI LOMBOK BARAT , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK , BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Lombok Barat	BUPATI LOMBOK BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KABID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL , SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KABID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KABID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Magetan	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,15 - 4,1	10
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Magetan	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Ya	3,15 - 4,1	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Magetan	BUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,15 - 4,1	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	BUPATI ACEH SELATAN , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,15 - 3,57	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Aceh Selatan	BUPATI ACEH SELATAN , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,15 - 3,57	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	4
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERHUBUNGAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , BADAN PENDAPATAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PPPK Teknis Khusus	Ya	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GAMPONG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN PEMERINTAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Aceh Barat	BUPATI ACEH BARAT , DINAS PERHUBUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 5,04	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Pidie	BUPATI PIDIE , SEKRETARIAT DAERAH 1 , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,08 - 3,73	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Pidie	BUPATI PIDIE , SEKRETARIAT DAERAH 1 , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Ya	3,08 - 3,73	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Pidie	BUPATI PIDIE , SEKRETARIAT DAERAH 1 , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,08 - 3,73	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Gayo Lues	SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,4	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH , KABID PENYULUHAN, PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN PERLINDUNGAN HUTAN DLHK PROV. JATENG , KASI PENYULUHAN DLHK PROV. JATENG	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,5	8
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH , BALAI SERTIFIKASI & PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DLHK PROV. JATENG , KASI PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER BENIH BALAI SPTH DLHK PROV. JATENG	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,5	5
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH , BALAI SERTIFIKASI & PERBENIHAN TANAMAN HUTAN DLHK PROV. JATENG , KASI SERTIFIKASI DAN PENGENDALIAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT BALAI SPTH DLHK PROV. JATENG	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,5	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	Pemerintah Provinsi Bengkulu	GUBERNUR BENGKULU , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU , UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN , SEKSI PELAYANAN TEKNIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-5 Jt	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN SDA , KABAG PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Gayo Lues	SEKRETARIAT DAERAH , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,4	3
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KABID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PERKEBUNRAYAAN	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH , BALAI KEBUN RAYA BATURRADEN DLHK PROV. JATENG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	Pemerintah Provinsi Bengkulu	GUBERNUR BENGKULU , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU , UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN , SEKSI LABORATORIUM PENGAMATAN HAMA DAN PENYAKIT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-5 Jt	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG ROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	Pemerintah Provinsi Bengkulu	GUBERNUR BENGKULU , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU , UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN , SEKSI PELAYANAN TEKNIS	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-5 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH , BALAI KEBUN RAYA BATURRADEN DLHK PROV. JATENG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH , BALAI TAHURA KGPAA MANGKUNAGORO I KARANGANYAR DLHK PROV. JATENG , KASI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BALAI TAHURA KGPAA MANGKUNAGORO I DLHK PROV. JATENG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	03-Apr	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Cirebon	WALIKOTA CIREBON , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA CIREBON. , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH , BALAI TAHURA KGPAA MANGKUNAGORO I KARANGANYAR DLHK PROV. JATENG , KASI PEMANFAATAN TAMAN HUTAN RAYA BALAI TAHURA KGPAA MANGKUNAGORO I DLHK PROV. JATENG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Jepara	BUPATI JEPARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-5 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	Pemerintah Provinsi Bengkulu	GUBERNUR BENGKULU , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN PROVINSI BENGKULU , UPTD PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN , SEKSI LABORATORIUM PENGAMATAN HAMA DAN PENYAKIT	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-5 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Buru Selatan	BUPATI BURU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN , BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG SOSIAL BUDAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Buru Selatan	BUPATI BURU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN , BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Buru Selatan	BUPATI BURU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN , BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Buru Selatan	BUPATI BURU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN , BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	4
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS KESEHATAN , BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 5,77	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM , BIRO UMUM , BAGIAN TATA USAHA , SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN DAN SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Way Kanan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,99 - 3,99	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Kupang	BUPATI KUPANG, SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH, BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,99 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Way Kanan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,99 - 3,99	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Denpasar	WALIKOTA DENPASAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) , BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 10,37	21
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	GUBERNUR SUMATERA SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEHUTANAN , BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KEHUTANAN , SEKSI PENYULUHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,03	19
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI JENEBERANG SADDANG , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	15
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BONE BOLANGO , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	14
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	12
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Morowali Utara	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	7
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL , SUB DIREKTORAT PENYIAPAN HUTAN DESA DAN KEMITRAAN KEHUTANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	6
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Denpasar	WALIKOTA DENPASAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) , BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 10,37	6
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	GUBERNUR SUMATERA SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEHUTANAN , BIDANG PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DINAS KEHUTANAN , SEKSI PENYULUHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,03	6
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BONE BOLANGO , SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	5
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM SUMATERA , SEKSI WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Pekanbaru	WALIKOTA PEKANBARU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	5
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN , SUB DIREKTORAT PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	5
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM CILIWUNG , SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	5
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI , BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	5
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	5
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Daerah D I Yogyakarta	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,97	5
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL , SUB DIREKTORAT PENYIAPAN HUTAN KEMASYARAKATAN DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	5
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL , SUB DIREKTORAT KELEMBAGAAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	5
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SAMPARA , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	5
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,22	5
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM SULAWESI , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI ASAHAN BARUMUN , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	4
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	Pemerintah Kab. Lebak	BUPATI LEBAK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,7	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN , BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VI MANADO , SEKSI SUMBER DAYA HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KALIMANTAN , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KALIMANTAN , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BONE BOLANGO , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	4
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , DIREKTORAT BINA PENGELOLAAN DAN PEMULIHAN EKOSISTEM , SUB DIREKTORAT PEMULIHAN EKOSISTEM	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA BARAT , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	3
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Pasuruan	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI TONDANO , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN , BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH IX AMBON , SEKSI PENGUKUHAN DAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MALUKU , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM SULAWESI , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SEI JANG DURIANGKANG , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Pekanbaru	WALIKOTA PEKANBARU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	PPPK Teknis Umum	Ya	2,97 - 4	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Morowali Utara	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , DIREKTORAT KONSERVASI TANAH DAN AIR , SUB DIREKTORAT TEKNIK KONSERVASI TANAH DAN AIR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH KALIMANTAN , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Nunukan	BUPATI NUNUKAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN , ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH KALIMANTAN , SEKSI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA BARAT , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENYIAPAN KAWASAN PERHUTANAN SOSIAL , SUB DIREKTORAT PENYIAPAN HUTAN DESA DAN KEMITRAAN KEHUTANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KETAHUN , SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN , BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VI MANADO , SEKSI PENGUKUHAN DAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Bogor	BUPATI BOGOR , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,97	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN-SALAK , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN , BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXII KENDARI , SEKSI SUMBER DAYA HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGGARA , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI UNDA ANYAR , SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PERDAGANGAN LUAR NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG EKONOMI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI INDRAGIRI ROKAN , SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BRANTAS SAMPEAN , SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN , SUB DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI UTARA , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI JENEBERANG SADDANG , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGAH , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAKARTA , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Daerah D I Yogyakarta	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , BALAI PENGELOLAAN TANAMAN HUTAN RAYA BUNDER	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,97	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL TAMBORA , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI UTARA , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Banjarmasin	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,36	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BATANG GADIS , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BENAIN NOELMINA , SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,85	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Bireuen	BUPATI BIREUEN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL WASUR , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Daerah D I Yogyakarta	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,97	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI WAMPU SEI ULAR , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL MANUSELA , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi NTB	GUBERNUR NTB , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM MALUKU , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Landak	BUPATI LANDAK, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bima	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL TELUK CENDRAWASIH , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	Pemerintah Kab. Lebak	BUPATI LEBAK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,7	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Nganjuk	BUPATI NGANJUK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN , BIDANG KEARSIPAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,3	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SOLO , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ACEH , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN , SUB DIREKTORAT PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN WILAYAH I , SEKSI SERTIFIKASI DAN PEMANTAUAN PEREDARAN BENIH DAN BIBIT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH VI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANGHARI , SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN BOGOR , SEKSI SARANA DAN EVALUASI PELATIHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA , SEKSI WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL MANUPEU TANAH DARU DAN LAIWANGI WANGGAMETI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Nganjuk	BUPATI NGANJUK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,3	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPUAS , SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGAH , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI UNDA ANYAR , SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , BIDANG PENGELOLAAH DAS DAN RHL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SUMATERA , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL KAYAN MENTARANG , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGAH , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAMBI , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANGHARI , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL KERINCI SEBLAT , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI WAMPU SEI ULAR , SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH , SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH IV	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BANTIMURUNG BULUSARAUNG , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KRUENG ACEH , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SOLO , SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , UPT PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN , SEKSI PENGAWASAN BARANG DAN JASA, TERTIB NIAGA DAN PENEGAKAN HUKUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BERBAK DAN SEMBILANG , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , BIDANG PERLINDUNGAN DAN KSDAE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGAH , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERAPI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH IV	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , BIDANG PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA SELATAN , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI WAMPU SEI ULAR , SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DPRD , KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,84	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL UJUNG KULON , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL , SUB DIREKTORAT KEWIRAUSAHAAN PERHUTANAN SOSIAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BATANG GADIS , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH KALIMANTAN , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KARAMA , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , DIREKTORAT REHABILITASI HUTAN , SUB DIREKTORAT PENGHIJAUAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA , SEKSI WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS KEHUTANAN PROVINSI , BIDANG PENYULUHAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN HUTAN ADAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH KALIMANTAN , SEKSI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL TAMBORA , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , KABID KEMETROLOGIAN , KASI PENGAWASAN DAN PENYELIDIKAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Nunukan	BUPATI NUNUKAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN , ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGGARA , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AKE MALAMO , SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Morowali	BUPATI , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PERENCANAAN MAKRO PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA SELATAN , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI WAMPU SEI ULAR , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI , BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM SUMATERA , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AKE MALAMO , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Riau	GUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN , BAGIAN PROTOKOL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SULAWESI, SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL LORENTZ , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL , SUB DIREKTORAT KEWIRAUSAHAAN PERHUTANAN SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BATANGHARI , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , DIREKTORAT PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN , SUB DIREKTORAT PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN MAKASSAR , SEKSI SARANA DAN EVALUASI PELATIHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI TENGGARA , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT DUABELAS , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	GUBERNUR , DINAS KEHUTANAN , KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYUTANGI , SEKSI PEMANFAATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,44	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KARAMA , SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Daerah D I Yogyakarta	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , BALAI PENGELOLAAN TANAMAN HUTAN RAYA BUNDER	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,97	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN , SUB DIREKTORAT RENCANA KEHUTANAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Bogor	BUPATI BOGOR , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DPRD	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Morowali	BUPATI , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PERENCANAAN MAKRO PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	PPPK Teknis Umum	Ya	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TENGAH , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	BUPATI ACEH TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH , ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM , KABAG ORGANISASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ACEH , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH III , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH VI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM SULAWESI , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,84	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN , SEKSI PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL SIBERUT , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI INDRAGIRI ROKAN , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bima	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BENGKULU , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK , SUB DIREKTORAT PEMANFAATAN SPESIES DAN GENETIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI , SEKSI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL KUTAI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Tanah Laut	BUPATI TANAH LAUT , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , KABID EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN , SEKSI PELAYANAN PENGELOLAAN HASIL HUTAN WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG PENGELOLAAN KOMUNIKASI PUBLIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN , BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXII KENDARI , SEKSI SUMBER DAYA HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAMBI , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kota Pangkal Pinang	WALIKOTA PANGKALPINANG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, UMKM DAN PERDAGANGAN , BIDANG METROLOGI , SUB KOORDINATOR PENGAWASAN KEMETROLOGIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , BIDANG INOVASI DAN TEKNOLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CIMANUK CITANDUY , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN , BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH VI MANADO , SEKSI PENGUKUHAN DAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MALUKU PAPUA , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG RINJANI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Tanah Laut	BUPATI TANAH LAUT , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , KABID INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN WILAYAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG CIREMAI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA , SEKSI PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TATA TERTIB NIAGA UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL MERU BETIRI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG , SEKSI PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN MALANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Landak	BUPATI LANDAK, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Morowali Utara	DINAS KOPRASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Morowali Utara	DINAS KOPRASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Provinsi NTB	GUBERNUR NTB , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT TIGAPULUH , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KAPUAS , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Morowali Utara	DINAS KOPRASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH IV	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	BUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , BIDANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PENANAMAN MODAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH KALIMANTAN , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - RIAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM RIAU , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	BUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN , SEKRETARIAT , KASUBBAG PROGRAM DAN DATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH MALUKU PAPUA , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH KALIMANTAN , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA - BUKIT RAYA , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Bantul	BUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , UPTD METROLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Morowali Utara	DINAS KOPRASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kotabaru	BUPATI KOTABARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,65	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE - LOLOBATA , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TENGAH , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN , BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH IX AMBON , SEKSI PENGUKUHAN DAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI , SEKSI WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH KALIMANTAN , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL SIBERUT , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH IV	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN TIMUR , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE - LOLOBATA , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PARIWISATA , SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE - LOLOBATA , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BOGANI NANI WARTABONE , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BUKIT BARISAN SELATAN , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH IV	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Boyolali	BUPATI BOYOLALI , SEKRETARIAT DAERAH BOYOLALI , BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,11	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PERKEBUNRAYAAN	Pemerintah Kab. Lombok Timur	BUPATI LOMBOK TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , UPTD KEBUN RAYA LEMOR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BALI , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL AKETAJAWE - LOLOBATA , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Natuna	BUPATI NATUNA, DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO , BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	BUPATI , DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM , BIDANG PERDAGANGAN , SEKSI USAHA PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT RENCANA DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN , SUB DIREKTORAT RENCANA KEHUTANAN DAN PEMBENTUKAN WILAYAH PENGELOLAAN HUTAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , SEKERTARIS BADAN , KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Banggai Laut	BUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SUMATERA , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIAT DINAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Boyolali	BUPATI BOYOLALI , SEKRETARIAT DAERAH BOYOLALI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,11	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI , BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH VIII PONTIANAK , SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,84	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MAHAKAM BERAU , SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	BUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , BADAN PENDAPATAN DAERAH , SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Tanah Laut	BUPATI TANAH LAUT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	BUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN , SEKRETARIAT , KASUBBAG KEUANGAN DAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH IV	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi NTB	GUBERNUR NTB , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA , SEKSI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TIMUR , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI AKE MALAMO , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH , BIDANG PEMERINTAHAN PENGKAJIAN PERATURAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Pertanian	DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN , SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,47	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Pertanian	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN LEMBANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Pertanian	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , BALAI PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKAN	Kementerian Pertanian	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN , DIREKTUR POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN MANOKWARI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 7,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Ya	2,97 - 3,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Ya	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Nganjuk	BUPATI NGANJUK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,3	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	BUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA , BIDANG TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI UTARA , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Barito Kuala	BUPATI BARITO KUALA , WAKIL BUPATI BARITO KUALA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , SEKRETARIAT , KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,24	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	BUPATI TIMOR TENGAH UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPTD LABORATORIUM KESEHATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Nganjuk	BUPATI NGANJUK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG METROLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,3	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	BUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT BABIRIK , SEKRETARIAT KECAMATAN , SUB BAGIAN PROGRAM DAN DATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Nganjuk	BUPATI NGANJUK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,3	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM KALIMANTAN , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , BIDANG ANGGARAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	BUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERIKANAN , SEKRETARIAT , KASUBAG KEUANGAN DAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA TENGAH , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL LORE LINDU , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH V	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SULAWESI SELATAN , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , DIREKTORAT KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI SPESIES DAN GENETIK , SUB DIREKTORAT PEMANFAATAN SPESIES DAN GENETIK , SUB DIREKTORAT PENGAWETAN SPESIES DAN GENETIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BUKIT BAKA - BUKIT RAYA , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	BUPATI , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG PERSANDIAN , SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI UNDA ANYAR , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH III , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH V	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH IV	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA BARAT , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN , BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XVIII BANDA ACEH , SEKSI SUMBER DAYA HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN , BIDANG PERUMUSAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR INSTRUMEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM SULAWESI , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	BUPATI PADANG LAWAS UTARA , BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM JAWA BARAT , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH III , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH VI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL ALAS PURWO , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PEMALI JRATUN , SEKSI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI SAMARINDA , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI , SEKSI WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN MONITORING PELAPORAN VERIFIKASI , SUB DIREKTORAT VERIFIKASI PENGURANGAN GAS RUMAH KACA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN BARAT , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM PAPUA , BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH II , SEKSI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM WILAYAH IV	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,84	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	BUPATI HALMAHERA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN UKM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM SUMATERA , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM BENGKULU , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH BALI DAN NUSA TENGGARA , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN , BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XIII PANGKAL PINANG , SEKSI PENGUKUHAN DAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , BIDANG PERBENDAHARAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Daerah D I Yogyakarta	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,97	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Boyolali	BUPATI BOYOLALI , SEKRETARIAT DAERAH BOYOLALI , BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,11	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI , SEKSI PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TATA TERTIB NIAGA UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM SUMATERA BARAT , SEKSI KONSERVASI WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - JAMBI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI INDRAGIRI ROKAN , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - BENGKULU	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ACEH , SEKSI KONSERVASI WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL GUNUNG MERBABU , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PERKEBUNRAYAAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	GUBERNUR , BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , KEBUN RAYA BANUA , SEKSI PENELITIAN DAN KONSERVASI TUMBUHAN EX-SITU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - ACEH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG GEDE PANGRANGO , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH IV	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PEMALI JRATUN , SEKSI PERENCANAAN DAN EVALUASI DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PERKEBUNRAYAAN	Pemerintah Kab. Enrekang	BUPATI ENREKANG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , UPTD KEBUN RAYA MASSENREMPULU , KASUBAG TATA USAHA KEBUN RAYA MASSENREMPULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Landak	BUPATI LANDAK, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LANDAK, BIDANG PERDAGANGAN, UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Bogor	BUPATI BOGOR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,97	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Tanah Laut	BUPATI TANAH LAUT , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , KABID SOSIAL BUDAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Gunung Mas	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDAG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,87	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BENAIN NOELMINA , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH SULAWESI , SEKSI WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BERBAK DAN SEMBILANG , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN , SEKSI KONSERVASI WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kota Samarinda	WALIKOTA SAMARINDA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN , BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XIII PANGKAL PINANG , SEKSI PENGUKUHAN DAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA DAN MONITORING PELAPORAN VERIFIKASI , SUB DIREKTORAT INVENTARISASI GAS RUMAH KACA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER , SEKSI PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TERTIB NIAGA UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN JEMBER	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN, SEKRETARIAT, SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BALI BARAT , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BALAI PELATIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PEMATANG SIANTAR , SEKSI SARANA DAN EVALUASI PELATIHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN , SUB BAGIAN DOKUMENTASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - GORONTALO	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO , SEKSI PENGAWASAN BARANG BEREDAR, JASA DAN TATA TERTIB NIAGA UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN BOJONEGORO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM , BALAI PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM SULAWESI , SEKSI WILAYAH I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BUNAKEN , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara	BUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM , KASUBBAG TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM CILIWUNG , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI MUSI , SEKSI PENGUATAN KELEMBAGAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI BESAR TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU , BIDANG PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH II , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH IV	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL WAKATOBI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Tanah Laut	BUPATI TANAH LAUT , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , KABID PERENCANAAN MAKRO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN , BIDANG PENGADAAN DAN INFORMASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PERKEBUNRAYAAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,04	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BALAI PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN WILAYAH KALIMANTAN , SEKSI WILAYAH II	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL RAWA AOPA WATUMOHAI , SEKSI PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL WILAYAH I	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Sukoharjo	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,96 - 3,96	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , UPT METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,91 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Malang	BUPATI MALANG , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , UPT METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,91 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS KEHUTANAN , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HALMAHERA UTARA , SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM (KSDAE) DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS KEHUTANAN , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU MOROTAI , SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM (KSDAE) DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 5	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS KEHUTANAN , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TERNATE - TIDORE , SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM (KSDAE) DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS KEHUTANAN , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HALMAHERA BARAT , SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM (KSDAE) DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS KEHUTANAN , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HALMAHERA TENGAH , SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM (KSDAE) DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS KEHUTANAN , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HALMAHERA TIMUR , SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM (KSDAE) DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Tulungagung	BUPATI TULUNGAGUNG , DINAS KETAHANAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,9	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS KEHUTANAN , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KEPULAUAN SULA , SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM (KSDAE) DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS KEHUTANAN , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TIDORE KEPULAUAN , SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM (KSDAE) DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kota Banjar	WALIKOTA , DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , UPTD UPTD METROLOGI LEGAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Tulungagung	BUPATI TULUNGAGUNG , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Tulungagung	BUPATI TULUNGAGUNG , DINAS PERTANIAN	PPPK Teknis Umum	Ya	2,9 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Tanjung Jabung Barat	BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN DAN PASAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KEHUTANAN	Pemerintah Provinsi Maluku Utara	GUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS KEHUTANAN , UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU TALIABU , SEKSI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM EKOSISTEM (KSDAE) DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 3	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Buton	SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	GUBERNUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PENGENDALIAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung	GUBERNUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PENGENDALIAN PERDAGANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Dompu	BUPATI DOMPU , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DOMPU , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,9 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Sibolga	WALIKOTA SIBOLGA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,8 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	DINAS CIPTA KARYA BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4	5
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pemerintah Kab. Tolitoli	BUPATI TOLITOLI , BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH , BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pemerintah Kab. Kayong Utara	BUPATI KAYONG UTARA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,5 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	DINAS CIPTA KARYA BINA KONSTRUKSI DAN TATA RUANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	BADAN PENDAPATAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4	1
KLEREK - PENELAAH TEKNIS INTELIJEN	Badan Intelijen Negara	SUBDIREKTORAT PERTANIAN DAN PERTANAHAN, DIREKTORAT ANALISIS EKONOMI, DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PRODUKSI INTELIJEN	CPNS Umum	Tidak	2,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pemerintah Kab. Kayong Utara	BUPATI KAYONG UTARA, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMANFAATAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	Pemerintah Kab. Tolitoli	BUPATI TOLITOLI , BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH , BIDANG TEKNOLOGI DAN INOVASI DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara	DINAS KEHUTANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	1-1 Jt	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	BUPATI , BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	1-1 Jt	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Halmahera Timur	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN II BIDANG PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	1-1 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KABAG PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	4
AHLI PERTAMA - PENGAWAS PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KABAG PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	0 - 0	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS KEMETROLOGIAN	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	0 - 0	1

Sedikit Peringatan atau notice :

Validasi Formasi saat ini masih berlangsung, data yang tampil adalah data yang sudah valid Formasi Instansi. (Sc. ASN Karier)

Untuk cara mencarinya kami akan menyediakan tutorial berupa vidio dan juga tulisan : Cooming Sooon

Silakan Wa Ke : 089603474427 untuk File nya.

3. Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK Sarjana Pertanian Tahun 2023

Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami alur pendaftaran CPNS yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda ikuti:

a. Pendaftaran Akun di SSCASN BKN

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun di SSCASN BKN. Kunjungi website SSCASN BKN dan ikuti petunjuk pendaftaran akun dengan benar. Pastikan Anda menggunakan informasi yang valid dan akurat.

b. Pengisian Data Diri dan Upload Dokumen

Setelah berhasil membuat akun, lengkapi data diri Anda dengan benar. Isi informasi yang diminta dengan lengkap dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya.

c. Memilih Formasi CPNS Sarjana Pertanian

Pada tahapan ini, Anda akan diminta untuk memilih formasi CPNS yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda. Teliti dengan baik formasi yang tersedia dan pilihlah yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian Anda.

d. Mengikuti Seleksi Administrasi

Setelah mendaftar dan memilih formasi, Anda akan mengikuti proses seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim penerimaan CPNS akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang Anda unggah. Pastikan dokumen yang Anda sertakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

e. Mengikuti Ujian Seleksi

Jika lulus seleksi administrasi, Anda akan diundang untuk mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi terdiri dari beberapa tahapan, seperti ujian tulis, ujian kompetensi, dan wawancara. Persiapkan diri Anda dengan baik dan pelajari materi yang akan diujikan sesuai dengan formasi yang Anda pilih.

4. Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS

Untuk berhasil dalam seleksi CPNS, persiapkan diri Anda dengan baik. Berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan:

a. Pelajari Materi Ujian

Materi ujian CPNS meliputi berbagai aspek, termasuk pengetahuan umum, keahlian teknis, dan kompetensi yang relevan dengan formasi yang Anda pilih. Pelajari materi-materi tersebut dengan seksama dan gunakan sumber belajar yang terpercaya.

b. Latihan Soal CPNS

Agar lebih siap menghadapi ujian, latihan soal CPNS sangat dianjurkan. Cari sumber latihan soal yang relevan dengan formasi yang Anda pilih dan luangkan waktu untuk berlatih secara berkala. Hal ini akan membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menjawab soal.

c. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris

Kemampuan bahasa Inggris sering menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan membaca buku, menonton film atau acara berbahasa Inggris, dan berlatih berbicara dengan orang yang mahir berbahasa Inggris.

d. Perhatikan Kesehatan dan Kondisi Fisik

Selama proses seleksi CPNS, pastikan Anda menjaga kesehatan dan kondisi fisik Anda. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga stamina dan fokus saat mengikuti ujian.

5. Informasi Terkini seputar CPNS dan PPPK Sarjana Pertanian

Selalu pantau informasi terkini seputar penerimaan CPNS untuk lulusan Sarjana Pertanian. Kunjungi website resmi https://sscasn.bkn.go.id/ secara berkala dan ikuti akun media sosial resmi yang terkait dengan penerimaan CPNS. Dengan mengikuti informasi terkini, Anda akan mendapatkan update tentang jadwal, persyaratan, dan berbagai hal penting terkait penerimaan CPNS.

6. Kesimpulan

Penerimaan CPNS untuk jurusan Sarjana Pertanian tahun 2023/2024 menjadi kesempatan yang besar bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara. Persiapkan diri Anda dengan baik, ikuti alur pendaftaran dengan benar, dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terkini dari website resmi.

Dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Anda memiliki peluang besar untuk meraih posisi CPNS atau PPPK. Sukses dalam perjalanan Anda menuju jabatan ASN yang mulia!

Terimakasih telah berkunjung ke halaman kami yang berjudul "FORMASI CPNS 2023 LULUSAN S1 PERTANIAN" semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian.

Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya, namun jika ada diantara sobat yang ingin memberikan ide, saran dan komentar dapat meninggalkannya di bawah atau dapat melalui email kami : sharelaju@gmail.com

Keywords: 

CPNS Sarjana  Pertanian, PPPK Sarjana Pertanian, 2023, Aceh, Formasi, Agroteknologi PNS, Umum, Formasi, CPNS, PUPR, Loker, Lowongan Kerja, Donwload Formasi

Kata Kunci

• Penerimaan CPNS Lulusan Sarjana Pertanian 2023/2024
• Seleksi CPNS Sarjana Pertanian
• Persiapan CPNS Sarjana Pertanian
• Informasi CPNS Sarjana Pertanian
• Pengumuman CPNS Sarjana Pertanian
• Download Formasi CPNS dan PPPK Sarjana Pertanian
• Seleksi PPPK Sarjana Pertanian
• Informasi PPPK Sarjana Pertanian
• Pengumuman PPPK Sarjana Pertanian