FORMASI CPNS LULUSAN SASTRA INGGRIS

By cucu online Wednesday, September 27, 2023 Post a Comment

FORMASI CPNS dan PPPK LULUSAN SASTRA INGGRIS - Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi Lowongan Kerja (LOKER) pada Instansi Pemerintahan Republik Indonesia untuk jurusan Sastra Inggris.

Berikut ini kami rangkum dari sumber resmi CASN tahun 2023 mengenai penerimaan Formasi Sarjana Sastra Inggris(S - 1) Tahun Anggaran 2023 / 2024 untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara.

PENGUMUMAN FORMASI CPNS dan PPPK LULUSAN SASTRA INGGRIS Pdf

Formasi CPNS dan PPPK Untuk Jurusan Sastra Inggris | Husaini, ST

1. Pengumuman CPNS dan PPPK

Berikut ini adalah formasi yang dapat kalian lamar untuk lulusan Sastra Inggris (S-1).

Pengumuman Pembukaan CPNS : 19 Sept - 3 Okt (Tergantung Pada Instansi)
Formsi dibuka : Akan Ada Versi Tabel dibawah
Tanggal Pendaftaran : 20 Sept - 9 Okt (Sesusai dengan instansi)
Jadwal Ujian SKD : Sesusai dengan instansi
Jadwal Ujian SKB : Sesusai dengan instansi
Informasi CPNS https://sscasn.bkn.go.id/

Berikut ini adalah hasil pencarian kami dari halaman resmi SSCASN Pemerintah Indonesia, postingan ini bertujuan untuk mempermudah sobat dalam mencari formasi untuk jurusan kalian. Semoga bermanfaat.

2. Tabel Formasi Untuk Sarjana Sastra Inggris 2023/2024

Untuk formasi Sarjana Sastra Inggris dibuka sebanyak 776 formasi (tanggal 27 September 2023 jam 14:50WIB).

Jabatan	Instansi	Unit Kerja	Jenis Pengadaan	Khusus disabilitas	Penghasilan (juta)	Jumlah Kebutuhan
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pangan dan Pertanian	PPPK Teknis Khusus	Tidak	1-9 Jt	10
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT PEMASARAN, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN GEOLOGI - PUSAT SUMBER DAYA MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	SEKRETARIAT JENDERAL - BIRO PERENCANAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI - SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL EBTKE	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, DIREKTORAT KOMUNIKASI PEMASARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, DIREKTORAT KOMUNIKASI PEMASARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN, DIREKTORAT HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN, DIREKTORAT STANDARDISASI KOMPETENSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PPPK Teknis Umum	Ya	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PRODUK WISATA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS), DIREKTORAT PERTEMUAN, INSENTIF, KONVENSI, DAN PAMERAN (MICE)	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, DIREKTORAT PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL II	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PRODUK WISATA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS), DIREKTORAT WISATA MINAT KHUSUS	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN, DIREKTORAT HUBUNGAN ANTARLEMBAGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF, DIREKTORAT PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL INDUSTRI KREATIF	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PRODUK WISATA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS), DIREKTORAT EVENT NASIONAL DAN INTERNASIONAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PRODUK WISATA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS), DIREKTORAT EVENT DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BADAN POM 2	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	17
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BADAN POM 1	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	9
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BALAI BESAR POM DI PEKANBARU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PRODUK WISATA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS), SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PRODUK WISATA DAN PENYELENGGARA KEGIATAN (EVENTS), BAGIAN UMUM, SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,08 - 8,82	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PEMASARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,08 - 8,82	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS, BAGIAN UMUM, SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,08 - 8,82	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN, BAGIAN UMUM, SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,08 - 8,82	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, DIREKTORAT PEMASARAN EKONOMI KREATIF	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,94 - 8,68	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, DIREKTORAT PEMASARAN PARIWISATA NUSANTARA	PPPK Teknis Khusus	Ya	7,94 - 8,68	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, DIREKTORAT PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,94 - 8,68	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, DIREKTORAT PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,94 - 8,68	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, DIREKTORAT KOMUNIKASI PEMASARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,94 - 8,68	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR, BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN UMUM, SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,94 - 8,68	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK, SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,94 - 8,68	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Dalam Negeri	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 10	3
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Dalam Negeri	INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 10	2
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Dalam Negeri	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Umum	Ya	7,56 - 10	1
AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	4
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perdagangan	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Perpustakaan Nasional RI	SEKRETARIAT UTAMA - BIRO HUKUM, ORGANISASI, KERJA SAMA, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,47 - 7,83	1
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	28
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	20
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	10
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	9
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	7
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	4
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	4
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BIRO UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perindustrian	POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perindustrian	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Perindustrian	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTIL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	BIRO KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI - SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,83 - 8,73	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Perindustrian	POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,6	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	6
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL , PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI , BIDANG DATA DAN LAYANAN INFORMASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,5 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL , PUSAT ANALISIS DAN LAYANAN INFORMASI , BIDANG DATA DAN LAYANAN INFORMASI	PPPK Teknis Umum	Ya	6,5 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,34 - 6,76	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT, DEPUTI BIDANG KERJASAMA INTERNASIONAL, DIREKTORAT KERJASAMA BILATERAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	6-9 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	7
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Penelaahan Permohonan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	6
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Penelaahan Permohonan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,8 - 6,4	3
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,8 - 6,4	3
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Yogyakarta, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	1
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 10,01	3
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hubungan Masyarakat	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Kerja Sama	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Kepegawaian dan Organisasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hukum	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hubungan Masyarakat	PPPK Teknis Umum	Ya	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Sekretariat Inspektorat Jenderal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kepolisian Negara	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA SUMUT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,33	2
AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT INVESTASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	3
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Biro Sekretariat Pimpinan	PPPK Teknis Khusus	Ya	5-7 Jt	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Timur	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-7 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN SIARAN LUAR NEGERI - LPP RRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - NEGOSIATOR PERDAGANGAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT BIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PROGRAM DAN BERITA - LPP TVRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	5
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN MALUKU	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN BALI	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAWA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAMBI	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN GORONTALO	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN ACEH	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN PAPUA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	4
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	101
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	57
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	42
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	41
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XI (SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	28
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	25
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	23
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XII (GORONTALO, SULAWESI UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	19
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	15
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	15
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XIII (MALUKU, MALUKU UTARA)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	11
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL XIV (PAPUA, PAPUA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	8
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH)	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 9,33	5
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Klungkung	DINAS KEBUDAYAAN , SEKRETARIAT DINAS KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 7,64	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANA	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	REGIONAL III (BENGKULU, JAMBI)	PPPK Teknis Umum	Ya	3,51 - 9,33	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Klungkung	DINAS PARIWISATA , SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 7,64	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Kesehatan	KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS I SOEKARNO HATTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 8,6	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Kesehatan	RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. I.G.N.G. NGOERAH DENPASAR	PPPK Teknis Umum	Ya	3,5 - 8,6	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH , BIDANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN INFORMASI PEGAWAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 4,5	2
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN , BIDANG DESTINASI DAN INDUSTRI PARIWISATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kab. Halmahera Selatan	BUPATI HALMAHERA SELATAN , DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PROMOSI DAN PEMASARAN PARIWISATA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Cimahi	WALI KOTA , SEKRETARIAT DPRD	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 11,69	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Pemuda dan Olahraga	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,3 - 6,8	2
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Pemuda dan Olahraga	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN PEMUDA, ASISTEN DEPUTI KEMITRAAN PEMUDA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,3 - 6,8	2
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Pemuda dan Olahraga	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, BIRO HUKUM DAN KERJA SAMA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KABAG KERJASAMA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG ROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KABAG TATA PEMERINTAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KABAG KERJASAMA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kab. Bengkayang	BUPATI BENGKAYANG, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, BIDANG INFORMASI PUBLIK	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,15 - 5,15	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN , SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN , SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN , SEKSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG ROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Cirebon	WALIKOTA CIREBON , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON , BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KOTA CIREBON	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , SEKRETARIAT BRIDA PROV. JATENG , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BRIDA PROV. JATENG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kab. Sukabumi	BUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN KERJA SAMA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DPMPTSP PROVINSI JAWA TENGAH , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Cirebon	WALIKOTA CIREBON , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KOTA CIREBON	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Cirebon	WALIKOTA CIREBON , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Cirebon	WALIKOTA CIREBON , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON , BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KOTA CIREBON	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	12
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,22	10
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	6
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	5
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Badung	BUPATI BADUNG , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,24	5
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI , BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	5
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,99	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Ya	2,97 - 5,99	4
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,22	3
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,99	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	BUPATI MANGGARAI BARAT, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MANGGARAI BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Batu	WALIKOTA BATU , BADAN PENDAPATAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	3
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Sekadau	BUPATI SEKADAU, SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,96	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,22	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batu	WALIKOTA BATU , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	BUPATI MANGGARAI BARAT, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,1	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DPRD , KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,84	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Gunung Mas	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,87	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Landak	BUPATI LANDAK, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, KABAG FASILITASI PENGGANGARAN DAN PENGAWASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kab. Gunung Mas	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,87	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PERUMUSAN DAN PENILAIAN KESESUAIAN STANDAR INSTRUMEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DPRD	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,84	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kab. Bima	DISPAR , BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	BUPATI MANGGARAI BARAT, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Ya	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batu	WALIKOTA BATU , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Tanah Laut	BUPATI TANAH LAUT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN SUMBER DAYA ALAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Badung	BUPATI BADUNG , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,24	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SURABAYA , BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - RIAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Gunung Mas	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN KAB.GUNUNG MAS , DIREKTUR RSUD KUALA KURUN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,87	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kab. Bima	DISPAR , BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PARIWISATA , SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , RS UMUM DAERAH DR. R. SOEPRAPTO CEPU , BAGIAN UMUM , SUBBAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT DAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Tapin	BUPATI TAPIN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Manggarai Barat	BUPATI MANGGARAI BARAT, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL KELIMUTU , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIAT DINAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , BADAN PENDAPATAN DAERAH , SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENDAPATAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kab. Gunung Mas	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,87	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Ya	2,97 - 3,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, KABID. PEMASARAN DAN KEMITRAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,34	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Badung	BUPATI BADUNG , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,29	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Badung	BUPATI BADUNG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BADUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , RSUD DR. MOHAMAD SOEWANDHIE	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , INSPEKTORAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Landak	BUPATI LANDAK, SEKRETARIAT DAERAH, SEKRETARIAT DPRD, KABAG FASILITASI PENGGANGARAN DAN PENGAWASAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Tanah Laut	BUPATI TANAH LAUT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Batu	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - JAMBI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ADMINISTRASI , BAGIAN UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - BENGKULU	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Tanah Laut	BUPATI TANAH LAUT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN PEMERINTAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Badung	BUPATI BADUNG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PARIWISATA KABUPATEN BADUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,29	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Tanah Laut	BUPATI TANAH LAUT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - ACEH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,22	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batu	WALIKOTA BATU , DINAS PARIWISATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , RSUD DR. MOHAMAD SOEWANDHIE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - GORONTALO	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Buton	SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Kementerian Ketenagakerjaan	KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,9 - 7	1
KLEREK - PENELAAH TEKNIS INTELIJEN	Badan Intelijen Negara	SUBDIREKTORAT KERJASAMA INTERNASIONAL KAWASAN ASIA DAN PASIFIK, DIREKTORAT KERJASAMA INTERNASIONAL, DEPUTI BIDANG INTELIJEN LUAR NEGERI	CPNS Umum	Tidak	2,5 - 5	2
KLEREK - PENELAAH TEKNIS INTELIJEN	Badan Intelijen Negara	SUBDIREKTORAT PERBATASAN DAN KEJAHATAN LINTAS NEGARA, DIREKTORAT ANALISIS KEAMANAN NASIONAL, DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PRODUKSI INTELIJEN	CPNS Umum	Tidak	2,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENERJEMAH BAHASA INGGRIS	Pemerintah Kab. Tolitoli	BUPATI TOLITOLI , DINAS PARIWISATA , BIDANG PEMASARAN PARIWISATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,5 - 4	1
KLEREK - PENELAAH TEKNIS INTELIJEN	Badan Intelijen Negara	SUBDIREKTORAT EROPA I, DIREKTORAT AMERIKA DAN EROPA, DEPUTI BIDANG INTELIJEN LUAR NEGERI	CPNS Umum	Tidak	2,5 - 5	1
KLEREK - PENELAAH TEKNIS INTELIJEN	Badan Intelijen Negara	SUBDIREKTORAT AMERIKA DAN EROPA, DIREKTORAT ANALISIS LUAR NEGERI, DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PRODUKSI INTELIJEN	CPNS Umum	Tidak	2,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI - SEKRETARIAT BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	14,85 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Badan Pemeriksa Keuangan	Badan Pemeriksa Keuangan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	14 - 18	4
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	0 - 0	2
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Serdang Bedagai	BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	0 - 0	1

Sedikit Peringatan atau notice :
Validasi Formasi saat ini masih berlangsung, data yang tampil adalah data yang sudah valid Formasi Instansi. (Sc. ASN Karier)

Untuk cara mencarinya kami akan menyediakan tutorial berupa vidio dan juga tulisan : Cooming Sooon

Silakan Wa Ke : 089603474427 untuk File nya.

3. Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK Sarjana Sastra Inggris Tahun 2023

Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami alur pendaftaran CPNS yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda ikuti:

a. Pendaftaran Akun di SSCASN BKN

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun di SSCASN BKN. Kunjungi website SSCASN BKN dan ikuti petunjuk pendaftaran akun dengan benar. Pastikan Anda menggunakan informasi yang valid dan akurat.

b. Pengisian Data Diri dan Upload Dokumen

Setelah berhasil membuat akun, lengkapi data diri Anda dengan benar. Isi informasi yang diminta dengan lengkap dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya.

c. Memilih Formasi CPNS Sarjana Sastra Inggris

Pada tahapan ini, Anda akan diminta untuk memilih formasi CPNS yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda. Teliti dengan baik formasi yang tersedia dan pilihlah yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian Anda.

d. Mengikuti Seleksi Administrasi

Setelah mendaftar dan memilih formasi, Anda akan mengikuti proses seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim penerimaan CPNS akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang Anda unggah. Pastikan dokumen yang Anda sertakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

e. Mengikuti Ujian Seleksi

Jika lulus seleksi administrasi, Anda akan diundang untuk mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi terdiri dari beberapa tahapan, seperti ujian tulis, ujian kompetensi, dan wawancara. Persiapkan diri Anda dengan baik dan pelajari materi yang akan diujikan sesuai dengan formasi yang Anda pilih.

4. Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS

Untuk berhasil dalam seleksi CPNS, persiapkan diri Anda dengan baik. Berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan:

a. Pelajari Materi Ujian

Materi ujian CPNS meliputi berbagai aspek, termasuk pengetahuan umum, keahlian teknis, dan kompetensi yang relevan dengan formasi yang Anda pilih. Pelajari materi-materi tersebut dengan seksama dan gunakan sumber belajar yang terpercaya.

b. Latihan Soal CPNS

Agar lebih siap menghadapi ujian, latihan soal CPNS sangat dianjurkan. Cari sumber latihan soal yang relevan dengan formasi yang Anda pilih dan luangkan waktu untuk berlatih secara berkala. Hal ini akan membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menjawab soal.

c. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris

Kemampuan bahasa Inggris sering menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan membaca buku, menonton film atau acara berbahasa Inggris, dan berlatih berbicara dengan orang yang mahir berbahasa Inggris.

d. Perhatikan Kesehatan dan Kondisi Fisik

Selama proses seleksi CPNS, pastikan Anda menjaga kesehatan dan kondisi fisik Anda. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga stamina dan fokus saat mengikuti ujian.

5. Informasi Terkini seputar CPNS dan PPPK Sarjana Sastra Inggris

Selalu pantau informasi terkini seputar penerimaan CPNS untuk lulusan Sarjana Sastra Inggris. Kunjungi website resmi https://sscasn.bkn.go.id/ secara berkala dan ikuti akun media sosial resmi yang terkait dengan penerimaan CPNS. Dengan mengikuti informasi terkini, Anda akan mendapatkan update tentang jadwal, persyaratan, dan berbagai hal penting terkait penerimaan CPNS.

6. Kesimpulan

Penerimaan CPNS untuk jurusan Sarjana Sastra Inggris tahun 2023/2024 menjadi kesempatan yang besar bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara. Persiapkan diri Anda dengan baik, ikuti alur pendaftaran dengan benar, dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terkini dari website resmi.

Dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Anda memiliki peluang besar untuk meraih posisi CPNS atau PPPK. Sukses dalam perjalanan Anda menuju jabatan ASN yang mulia!

Terimakasih telah berkunjung ke halaman kami yang berjudul "FORMASI CPNS LULUSAN SASTRA INGGRIS" semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian.

Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya, namun jika ada diantara sobat yang ingin memberikan ide, saran dan komentar dapat meninggalkannya di bawah atau dapat melalui email kami : sharelaju@gmail.com

Keywords:

CPNS Sarjana Sastra, PPPK Sastra Inggris, 2023, Aceh, Formasi, Agroteknologi PNS, Umum, Formasi, CPNS, PUPR, Loker, Lowongan Kerja, Donwload Formasi

Kata Kunci

Penerimaan CPNS Lulusan Sarjana Sastra Inggris 2023/2024
Seleksi CPNS Sarjana Sastra Inggris
Persiapan CPNS Sarjana Sastra Inggris
Informasi CPNS Sarjana Sastra Inggris
Pengumuman CPNS Sarjana Sastra Inggris
Download Formasi CPNS dan PPPK Sarjana Sastra Inggris
Seleksi PPPK Sarjana Sastra Inggris
Informasi PPPK Sarjana Sastra Inggris
Pengumuman PPPK Sarjana Sastra Inggris

Husaini Blog