FORMASI CPNS TEKNIK INFORMATIKA

By MANTAN ANAK KOMUNIKASI Saturday, September 23, 2023 Post a Comment

FORMASI CPNS TEKNIK INFORMATIKA - Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi mengenai pengumuman penerimaan CPNS dan PPPK pada Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2023/2024.

Berikut ini telah kami list formasi yang dapat Sarjana Teknik Informatika (S-1) aply atau lamar, Lowongan ini resmi kami ambil dari Karier ASN.

Pengumuman Formasi CPNS dan PPPK untuk Jurusan Teknik Informatika

FORMASI CPNS TEKNIK INFORMATIKA | Husaini

Dan ada yang menarik nih buat kalian lulusan Teknik Informatika, karena jurusan ini sangat banyak formasinya.

1. Pengumuman CPNS dan PPPK

Berikut ini adalah formasi yang dapat kalian lamar untuk lulusan Sarjana Teknik Informatika (S-1).

Pengumuman Pembukaan CPNS : 19 Sept - 3 Okt (Tergantung Pada Instansi)
Formsi dibuka : Akan Ada Versi Tabel dibawah
Tanggal Pendaftaran : 20 Sept - 9 Okt (Sesusai dengan instansi)
Jadwal Ujian SKD : Sesusai dengan instansi
Jadwal Ujian SKB : Sesusai dengan instansi
Informasi CPNS https://sscasn.bkn.go.id/

Berikut ini adalah hasil pencarian kami dari halaman resmi SSCASN Pemerintah Indonesia, postingan ini bertujuan untuk mempermudah sobat dalam mencari formasi untuk jurusan kalian. Semoga bermanfaat.

2. Tabel Formasi Untuk Sarjana Teknik Informatika 2023/2024

Untuk formasi Teknik Informatika dibuka sebanyak 5062 formasi lebih (tanggal 23 September 2023 jam 22:47 WIB). Bagi formasi yang tidak ada pada tabel ini dapat sobat cari di halaman Resmi https://sscasn.bkn.go.id/

Jabatan	Instansi	Unit Kerja	Jenis Pengadaan	Khusus disabilitas	Penghasilan (juta)	Jumlah Kebutuhan
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KEMENTERIAN PANRB, SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO DATA, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9,86 - 12,64	2
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KEMENTERIAN PANRB, SEKRETARIAT KEMENTERIAN, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI, DAN HUKUM	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,86 - 12,64	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, SEKRETARIAT UTAMA, PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, SEKRETARIAT UTAMA, PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9,5 - 10,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, SEKRETARIAT UTAMA, PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PPPK Teknis Umum	Ya	9,5 - 10,5	1
AHLI MUDA - PRANATA KOMPUTER	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,33 - 10	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Regional I	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-13 Jt	13
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Perencanaan Pendanaan Pembangunan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-13 Jt	13
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Biro Umum	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-13 Jt	10
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pendanaan Multilateral	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-13 Jt	9
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-13 Jt	5
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama Bappenas	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-13 Jt	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Deputi Bidang Sarana dan Prasarana	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	3
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Proyek Infrastruktur Prioritas Nasional	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-13 Jt	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-13 Jt	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Biro Sumber Daya Manusia	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Inspektorat Utama	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	3
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pertahanan dan Keamanan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-13 Jt	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-13 Jt	2
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-10 Juta	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Biro Hubungan Masyarakat, Kearsipan, dan Tata Usaha Pimpinan	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pembangunan Daerah	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Perumahan dan Kawasan Permukiman	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Politik dan Komunikasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Hukum dan Regulasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Regional III	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PUSAT PEMBINAAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	DEPUTI BIDANG INVESTIGASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGAWASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI BALI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI, DAN TATA KELOLA	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PUSAT INFORMASI PENGAWASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	DEPUTI BIDANG AKUNTAN NEGARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	BIRO UMUM DAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM, KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PUSAT INFORMASI PENGAWASAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	PERWAKILAN BPKP PROVINSI RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI	PPPK Teknis Umum	Ya	9-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Pendanaan Bilateral	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Perencanaan Makro dan Analisis Statistik	PPPK Teknis Umum	Tidak	9-13 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 9,36	4
AHLI PERTAMA - INSTRUKTUR	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI MINERAL DAN BATUBARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN GEOLOGI - PUSAT SUMBER DAYA MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	SEKRETARIAT JENDERAL - PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI ESDM	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	2
HLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN GEOLOGI - PUSAT SUMBER DAYA MINERAL BATUBARA DAN PANAS BUMI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	PPPK Teknis Khusus	Ya	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SD KELAUTAN, DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT PENANGANAN PELANGGARAN, DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PSDKP, DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDIDAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PUSAT PELATIHAN DAN PENYULUHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PUSAT PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN, BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Umum	Ya	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT KAPAL PERIKANAN DAN ALAT PENANGKAPAN IKAN, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	PPPK Teknis Khusus	Ya	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT PEMASARAN, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	PUSAT DATA, STATISTIK DAN INFORMASI, SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI, SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	BALAI PENGELOLAAN INFORMASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN , SUB BAGIAN UMUM, SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Kelautan dan Perikanan	BALAI UJI STANDAR KIPM, BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI - SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL EBTKE	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN GEOLOGI - PUSAT AIR TANAH DAN GEOLOGI TATA LINGKUNGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN GEOLOGI - PUSAT VULKANOLOGI DAN MITIGASI BENCANA GEOLOGI - BALAI PEMANTAUAN GUNUNGAPI DAN MITIGASI GERAKAN TANAH NUSA TENGGARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN GEOLOGI - SEKRETARIAT BADAN GEOLOGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN GEOLOGI - MUSEUM GEOLOGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA GEOLOGI MINERAL DAN BATUBARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MINYAK DAN GAS BUMI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN - SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA - DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA - DIREKTORAT PENERIMAAN MINERAL DAN BATUBARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN ENERGI NASIONAL - BIRO UMUM	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	SEKRETARIAT JENDERAL - BIRO UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI - SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	INSPEKTORAT JENDERAL - SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,85 - 9,34	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT LOGISTIK, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,85 - 9,34	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH BIDANG ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,44 - 9,81	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,43 - 9,1	40
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,43 - 9,1	28
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,43 - 9,1	28
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,43 - 9,1	16
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,43 - 9,1	8
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,43 - 9,1	5
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,43 - 9,1	5
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,43 - 9,1	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,43 - 9,1	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,43 - 9,1	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,43 - 9,1	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	PPPK Teknis Umum	Ya	8,43 - 9,1	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	PPPK Teknis Umum	Ya	8,43 - 9,1	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	PPPK Teknis Umum	Ya	8,43 - 9,1	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,43 - 9,1	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,43 - 9,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,43 - 9,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Umum	Ya	8,43 - 9,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,43 - 9,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGADAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,33 - 9,68	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,33 - 9,68	1
AHLI MUDA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Dalam Negeri	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,3 - 11	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,17 - 8,81	6
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, DEPUTI BIDANG TRANSFORMASI PENGADAAN DIGITAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,17 - 8,81	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , SEKRETARIAT UTAMA , BIRO UMUM , BAGlAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,17 - 18,97	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , PUSAT PEMBERDAYAAN KEMITRAAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,17 - 18,97	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Kepegawaian Negara	BKN Pusat - Direktorat PPSIASN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 9,4	8
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Kepegawaian Negara	BKN Pusat - Direktorat PDPIK	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 9,4	3
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional III BKN Bandung	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 9,4	3
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional III BKN Bandung	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 9,4	3
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara Pusat	PPPK Teknis Umum	Ya	8,1 - 9,4	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara, Pusat Data dan Sistem Informasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,1	2
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara Pusat	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 9,4	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Kepegawaian Negara	Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara (Ciawi, Bogor)	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 9,4	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 9,4	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional III BKN Bandung	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 9,4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional VII BKN Palembang	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 9,4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, DIREKTORAT KOMUNIKASI PEMASARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG, BAGIAN ADMINISTRASI UMUM, SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, BIRO UMUM, HUKUM, DAN PENGADAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR, BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN UMUM, SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI, DIREKTORAT MANAJEMEN INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	INSPEKTORAT UTAMA, BAGIAN UMUM, SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI, DIREKTORAT STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI USAHA	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian Negara	Badan Kepegawaian Negara Pusat	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 9,4	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI, DIREKTORAT AKSES PEMBIAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS, DIREKTORAT KAJIAN STRATEGIS	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, BIRO KOMUNIKASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF, BAGIAN UMUM, SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN, BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN DAN UMUM, SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PEMASARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	POLITEKNIK PARIWISATA LOMBOK, SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN DESTINASI DAN INFRASTRUKTUR, BAGIAN UMUM, SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Kepegawaian Negara	Kantor Regional VII BKN Palembang	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 9,4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	INSPEKTORAT UTAMA, BAGIAN UMUM, SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM, DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN, BAGIAN UMUM, SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN, HUKUM DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, PUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, DIREKTORAT PEMASARAN PARIWISATA REGIONAL II	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF, DIREKTORAT PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL INDUSTRI KREATIF	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	POLITEKNIK PARIWISATA PALEMBANG, SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF, DIREKTORAT TATA KELOLA EKONOMI DIGITAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI, BAGIAN UMUM, SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF, DIREKTORAT KULINER, KRIYA, DESAIN, DAN FESYEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKOLAH TINGGI PARIWISATA BANDUNG, BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN, SUBBAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KERJASAMA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompotensi, Pusat Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan Nasional dan Manajerial Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Keuangan	DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 10	29
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Keuangan	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 10	23
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BADAN POM PUSAT 1	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	13
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BADAN POM PUSAT 1	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	10
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Keuangan	DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	PPPK Teknis Umum	Ya	8,1 - 10	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Keuangan	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 10	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BIRO UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Keuangan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	DEPUTI BIDANG PEMASARAN, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG PEMASARAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,08 - 8,82	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR, BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN UMUM, SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,08 - 8,82	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, BIRO UMUM DAN HUKUM, BAGIAN LAYANAN PENGADAAN, SUBBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,05 - 8,79	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, BIRO UMUM DAN HUKUM, BAGIAN LAYANAN PENGADAAN, SUBBAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,05 - 8,79	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Jejaring Pendidikan	CPNS Umum	Tidak	8-10 Jt	13
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat	CPNS Umum	Tidak	8-10 Jt	8
AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V	CPNS Umum	Tidak	8-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV	CPNS Umum	Tidak	8-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III	CPNS Umum	Tidak	8-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Jejaring Pendidikan	CPNS Lulusan terbaik	Tidak	8-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I	CPNS Umum	Tidak	8-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENYELIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II	CPNS Umum	Tidak	8-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	Biro Investasi, Kerja Sama, dan Komunikasi, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus	PPPK Teknis Umum	Tidak	8 - 9,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat	CPNS Lulusan terbaik	Tidak	8-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , SEKRETARIS	PPPK Teknis Umum	Tidak	8 - 9,25	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8 - 9,25	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8 - 9,25	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8 - 9,25	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , SEKRETARIS	PPPK Teknis Umum	Tidak	8 - 9,25	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8 - 9,25	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8 - 9,25	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	Biro Perencanaan	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,93 - 8,64	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Arsip Nasional Republik Indonesia	SEKRETARIAT UTAMA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,9 - 8,4	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,88 - 9,11	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,88 - 9,11	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Arsip Nasional Republik Indonesia	SEKRETARIAT UTAMA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,88 - 8,35	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Arsip Nasional Republik Indonesia	PUSAT JASA KEARSIPAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,88 - 8,35	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Arsip Nasional Republik Indonesia	PUSAT JASA KEARSIPAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,88 - 8,35	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Arsip Nasional Republik Indonesia	DEPUTI BIDANG PEMBINAAN KEARSIPAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,86 - 8,33	10
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Arsip Nasional Republik Indonesia	DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,86 - 8,33	6
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Arsip Nasional Republik Indonesia	PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,86 - 8,33	5
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Arsip Nasional Republik Indonesia	DEPUTI BIDANG KONSERVASI ARSIP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,86 - 8,33	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Arsip Nasional Republik Indonesia	BIRO UMUM	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,86 - 8,33	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Arsip Nasional Republik Indonesia	BIRO ORGANISASI, KEPEGAWAIAN DAN HUKUM	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,86 - 8,33	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Arsip Nasional Republik Indonesia	PUSAT AKREDITASI KEARSIPAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,86 - 8,33	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Arsip Nasional Republik Indonesia	PUSAT STUDI ARSIP STATIS KEPRESIDENAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,86 - 8,33	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Arsip Nasional Republik Indonesia	PUSAT STUDI ARSIP STATIS KEPRESIDENAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,86 - 8,33	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERHUBUNGAN , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,8 - 9,01	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN , BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,8 - 9,01	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERHUBUNGAN , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,8 - 9,01	1
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	CPNS Umum	Tidak	7,79 - 18,71	5
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWAS KEPATUHAN , DIREKTUR PELAPORAN	CPNS Umum	Tidak	7,79 - 18,71	3
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , PUSAT PEMBERDAYAAN KEMITRAAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	CPNS Umum	Tidak	7,79 - 18,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , DEPUTI BIDANG ANALISIS DAN PEMERIKSAAN	CPNS Umum	Tidak	7,79 - 18,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWAS KEPATUHAN , DIREKTUR PELAPORAN	CPNS Penyandang disabilitas	Ya	7,79 - 18,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWAS KEPATUHAN , DIREKTUR PELAPORAN	CPNS Lulusan terbaik	Tidak	7,79 - 18,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGAN	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	PPATK , PUSAT PEMBERDAYAAN KEMITRAAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME	CPNS Putra/putri papua dan papua barat	Tidak	7,79 - 18,71	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,69 - 8,87	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,69 - 8,87	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN PELAPORAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,69 - 8,87	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN , SEKRETARIAT DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,69 - 8,87	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,69 - 8,87	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , PUSAT DATA DAN INFORMASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI RIAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI BALI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KALIMANTAN UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Dalam Negeri	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 10	9
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Dalam Negeri	DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 10	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Dalam Negeri	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 10	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Dalam Negeri	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Dalam Negeri	DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Dalam Negeri	DIREKTORAT JENDERAL POLITIK DAN PEMERINTAHAN UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Dalam Negeri	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Setjen WANTANNAS	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Biro Umum	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 8,09	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen WANTANNAS	Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Biro Persidangan, Sisfo dan Pengawasan Internal	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 8,09	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perdagangan	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	7
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	3
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perdagangan	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	16
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	8
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	7
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	5
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	5
AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	4
AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	4
AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	4
AHLI PERTAMA - GURU TIK	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	4
AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN RADEN INTAN LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - ANALIS STANDARDISASI	Kementerian Agama	BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAHN TAMPUNG PENYANG PALANGKARAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	BADAN LITBANG SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN WALISONGO SEMARANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN RADEN FATAH PALEMBANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAHN GDE PUDJA MATARAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAKN AMBON	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN AMBON	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN ANTASARI BANJARMASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN DATOKARAMA PALU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN METRO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU TIK	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN AR-RANIRY BANDA ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - ANALIS STANDARDISASI	Kementerian Agama	BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN SULTAN AMAI GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI LOMBOK	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SULTAN SYARIF KASIM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UHN I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAKN PALANGKARAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SALATIGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAKN AMBON	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UIN SUNAN AMPEL SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UIN WALISONGO SEMARANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	STAHN MPU KUTURAN SINGARAJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN TERNATE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANJARMASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN MATARAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAKN TORAJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN SULTAN QAIMUDDIN KENDARI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN BONE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI LOMBOK	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANJARMASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAKN KUPANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN FATTAHUL MULUK PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MEDAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	BADAN LITBANG SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UIN SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI JAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN CURUP	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAKN TORAJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAKN MANADO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UIN SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UIN IMAM BONJOL PADANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN LHOKSEUMAWE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	BALAI LITBANG AGAMA MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN TAKENGON	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN PALOPO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UHN I GUSTI BAGUS SUGRIWA DENPASAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	STABN RADEN WIJAYA WONOGIRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU TIK	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	BALAI DIKLAT KEAGAMAAN AMBON	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN PONTIANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN LANGSA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN KEDIRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	STAIN BENGKALIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UIN ALAUDDIN MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI MAKASSAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU TIK	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UIN FATMAWATI SUKARNO BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN KERINCI	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN KERINCI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PALEMBANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	STABN SRIWIJAYA TANGERANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	BADAN PENYELENGGARAN JAMINAN PRODUK HALAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU TIK	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN MATARAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI BALIKPAPAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UIN SJECH M DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN SORONG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI BALIKPAPAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MAKASSAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN PALANGKARAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN PAREPARE	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	STAIN MADINA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN PONOROGO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	BALAI DIKLAT KEAGAMAAN PADANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agama	IAHN GDE PUDJA MATARAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	STAIN SULTAN ABDURRAHMAN KEPRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	UPT ASRAMA HAJI EMBARKASI MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Agama	IAIN MANADO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kota Salatiga	WALI KOTA SALATIGA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PEMBINAAN DAN MUTASI , SUB BIDANG PEMINDAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENSIUN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7-8 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BIRO KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI BESAR PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENELITIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA MANADO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT LAYANAN APLIKASI INFORMATIKA PEMERINTAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BIRO UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENGENDALIAN APLIKASI INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BIRO UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	PUSAT DATA DAN SARANA INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT KOMISI INFORMASI PUSAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT TATA KELOLA DAN KEMITRAAN KOMUNIKASI PUBLIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENYIARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENGENDALIAN POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENGEMBANGAN PITALEBAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TANJUNG SELOR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO TERNATE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SAMARINDA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I KUPANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PEKANBARU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SEMARANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I TANGERANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I BANDUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I DENPASAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MANADO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BATAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I PALEMBANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II NANGROE ACEH DARUSSALAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I MEDAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MERAUKE	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PADANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II JAYAPURA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS I SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II BANJARMASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PALANGKARAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II MATARAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	BALAI MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO KELAS II PONTIANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO AMBON	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MAMUJU	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO MANOKWARI	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI FREKUENSI RADIO	Kementerian Komunikasi dan Informatika	LOKA MONITOR SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PANGKAL PINANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENGENDALIAN SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA (A)	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,95 - 8,8	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perindustrian	BIRO PERENCANAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	2
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Perindustrian	POLITEKNIK STMI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Perindustrian	BIRO PERENCANAAN	PPPK Teknis Umum	Ya	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL KETAHANAN, PERWILAYAHAN DAN AKSES INDUSTRI INTERNASIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perindustrian	BALAI PEMBERDAYAAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KERAMIK MINERAL NONLOGAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Perindustrian	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI (A)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	PUSAT DATA DAN INFORMASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	POLITEKNIK INDUSTRI LOGAM MOROWALI	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	AKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL SURAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Perindustrian	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Perindustrian	POLITEKNIK INDUSTRI PETROKIMIA BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI AMBON	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	BALAI DIKLAT INDUSTRI MEDAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	POLITEKNIK TEKNOLOGI KIMIA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Perindustrian	BIRO UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Perindustrian	BIRO HUKUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Sosial	Kantor Pusat	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,83 - 9,41	10
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	BIRO KOMUNIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI - SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,83 - 8,73	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI DAN SDM APARATUR - SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,83 - 8,73	1
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK JARINGAN KOMPUTER DAN TELEKOMUNIKASI	Kementerian Perindustrian	SMK SMAK BOGOR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	2
AHLI PERTAMA - GURU DESAIN KOMUNIKASI VISUAL	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,72 - 10,48	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,72 - 10,48	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,66 - 6,99	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Ya	6,66 - 6,99	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH , BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, PERENCANAAN, PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,57 - 7,15	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN PENGEMBANGAN KARIER	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN , SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN , SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PEMBINAAN, KESEJAHTERAAN, DOKUMENTASI DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGADAAN, MUTASI DAN PENGEMBANGAN KARIER	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	9
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	8
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	5
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	4
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Badan Pengawas Pemilihan Umum	DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Ya	6,51 - 6,92	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Umum	Ya	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Umum	Ya	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA BARAT	PPPK Teknis Umum	Ya	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Pemilihan Umum	SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,51 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,5 - 8,65	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,5 - 8,65	7
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,5 - 8,65	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Khusus	Ya	6,5 - 8,65	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Umum	Ya	6,5 - 8,65	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,5 - 8,65	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 9,1	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL, LOGAM, DAN MARITIM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI DIKLAT INDUSTRI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA (B)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL, MENENGAH, DAN ANEKA (A)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG , SEKRETARIAT DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,39 - 8,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG , SEKRETARIAT DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,39 - 8,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PUSAT PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PUSAT PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN INFORMASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 9,07	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BIRO PERENCANAAN, KEUANGAN DAN INFORMASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 9,07	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PERUMAHAN	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,28 - 8,43	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PERUMAHAN	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,28 - 8,43	1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS RADIASI	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,25 - 9	19
AHLI PERTAMA - PENGAWAS RADIASI	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	BAPETEN	PPPK Teknis Umum	Ya	6,25 - 9	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,18 - 9,4	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,16 - 9,3	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,11 - 9,25	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,11 - 9,25	1
AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,11 - 9,25	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KEMENTERIAN PANRB, KOMISI ASN, SEKRETARIAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,04 - 8,82	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,02 - 9,07	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Informasi Geospasial	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL - PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL (4)	PPPK Teknis Umum	Tidak	6-8 Jt	8
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT TEWEH SELATAN , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN TEWEH SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT MONTALLAT , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN MONTALLAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT TEWEH TIMUR , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN TEWEH TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Pusat Perancangan dan Kajian Kebijakan Hukum	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6 - 7,5	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Sekretariat Jenderal MPR	Deputi Bidang Administrasi, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, Bagian Persuratan dan Kearsipan, Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6 - 7,6	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT GUNUNG PUREI , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN GUNUNG PUREI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT LAHEI BARAT , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN LAHEI BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT TEWEH BARU , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN TEWEH BARU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT LAHEI , SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN LAHEI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Biro Umum	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Sekretariat Jenderal MPR	Deputi Bidang Administrasi, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Subbagian Fasilitasi Reformasi Birokrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,6	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi DKI Jakarta	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Banten	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Barat	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Tengah	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Timur	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Aceh	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jambi	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Bali	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi NTT	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Sekretariat Jenderal MPR	Deputi Bidang Administrasi, Biro Hubungan Masyarakat dan Sistem informasi, Bagian Informasi dan Data, Subbagian Sistem Informasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6 - 7,6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Sekretariat Jenderal MPR	Deputi Bidang Administrasi, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Subbagian Organisasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6 - 7,6	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Sekretariat Jenderal MPR	Deputi Bidang Administrasi, Biro Perencanaan dan Keuangan, Bagian Perencanaan, Subbagian Perencanaan Program	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6 - 7,6	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO UMUM, BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	6-9 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	BNPT, DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN, PERLINDUNGAN, DAN DERADIKALISASI, DIREKTORAT DERADIKALISASI, SUBDIT BINA DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN, SEKSI IDENTIFIKASI NARAPIDANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-9 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Informasi Geospasial	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL - PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL (1)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Informasi Geospasial	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL - PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL (2)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Informasi Geospasial	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL - PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL (3)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Informasi Geospasial	DEPUTI BIDANG INFRASTRUKTUR INFORMASI GEOSPASIAL - PUSAT PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI GEOSPASIAL (4)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KEMENTERIAN PANRB, KOMISI ASN, SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,99 - 8,78	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,96 - 8,42	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	SEKRETARIAT UTAMA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,86 - 8,76	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,86 - 8,76	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,86 - 8,76	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,86 - 8,76	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DINAS PERHUBUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,83 - 8,69	1
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	7
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Penelaahan Permohonan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	6
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Penelaahan Permohonan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,8 - 6,4	3
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,8 - 6,4	3
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	2
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Yogyakarta, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	1
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Bagian Kerumahtanggaan dan Layanan Pengadaan, Biro Umum dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 10,01	22
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 10,01	8
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 10,01	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 10,01	4
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Luar Negeri	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 10,01	3
AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,72 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,72 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,72 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS PERHUBUNGAN , SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,72 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Bojonegoro	BUPATI BOJONEGORO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DR. R. SOSODORO DJATIKOESOEMO BOJONEGORO , WAKIL DIREKTUR ADMINISTRASI DAN KEUANGAN , BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,7 - 6,5	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Bojonegoro	BUPATI BOJONEGORO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BOJONEGORO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,7 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, DEPUTI BIDANG INFORMASI, HUKUM DAN KERJASAMA, KANTOR PENGELOLAAN INFORMASI MARABAHAYA LAUT	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	6
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, DEPUTI BIDANG INFORMASI, HUKUM DAN KERJASAMA, DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	6
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, DEPUTI BIDANG INFORMASI, HUKUM DAN KERJASAMA, DIREKTORAT KERJASAMA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TENGAH (MANADO PROV. SULUT), STASIUN PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT (SPKKL) KEMA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TIMUR (AMBON PROV. MALUKU)	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TIMUR (AMBON PROV. MALUKU), STASIUN PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT (SPKKL) KUPANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TIMUR (AMBON PROV. MALUKU), STASIUN PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT (SPKKL) JAYAPURA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TENGAH (MANADO PROV. SULUT), STASIUN PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT (SPKKL) TARAKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TIMUR (AMBON PROV. MALUKU), STASIUN PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT (SPKKL) TUAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TENGAH (MANADO PROV. SULUT), STASIUN PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT (SPKKL) BALI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, DEPUTI BIDANG INFORMASI, HUKUM DAN KERJASAMA, DIREKTORAT HUKUM	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TIMUR (AMBON PROV. MALUKU), STASIUN PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT (SPKKL) MERAUKE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TIMUR (AMBON PROV. MALUKU), STASIUN PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAUT (SPKKL) AMBON	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TENGAH (MANADO PROV. SULUT), STASIUN BUMI (GROUND STATION) MANEMBO-NEMBO	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI, DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEAMANAN LAUT	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TENGAH (MANADO PROV. SULUT), PANGKALAN ARMADA KEAMANAN LAUT MANADO	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, INSPEKTORAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM BARAT (BATAM, PROV. KEPRI), PANGKALAN ARMADA KEAMANAN LAUT BATAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, KANTOR KEAMANAN LAUT ZONA MARITIM TENGAH (MANADO PROV. SULUT)	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 7,41	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Badan Keamanan Laut RI	BADAN KEAMANAN LAUT, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 7,41	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Kepegawaian dan Organisasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hukum	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Kerja Sama	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Kepegawaian dan Organisasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hukum	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hubungan Masyarakat	PPPK Teknis Umum	Ya	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Sekretariat Inspektorat Jenderal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,43 - 7,89	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,43 - 7,89	1
AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,4 - 7,5	5
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,4 - 7,5	4
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PERUMAHAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN , BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,4 - 7,5	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PERUMAHAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,4 - 7,5	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,4 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PERUMAHAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TERNATE	PPPK Teknis Umum	Ya	5,4 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,35 - 6,92	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,35 - 6,92	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,35 - 6,92	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , SEKRETARIAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Umum	Ya	5,2 - 5,7	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , SEKRETARIAT DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,2 - 5,7	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,19 - 7,4	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Madiun	BUPATI MADIUN , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG KONSERVASI LINGKUNGAN , SEKSI PERLINDUNGAN FUNGSI LINGKUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,14 - 5,56	1
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	Pemerintah Kab. Madiun	BUPATI MADIUN , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PERSAMPAHAN DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN , SEKSI PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,14 - 5,56	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kab. Madiun	BUPATI MADIUN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,14 - 5,56	1
AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	Pemerintah Kab. Madiun	BUPATI MADIUN , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,14 - 5,56	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,11 - 8,07	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kepolisian Negara	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,33	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kepolisian Negara	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA KALSEL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,33	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kepolisian Negara	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,33	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kepolisian Negara	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,33	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT PENGEMBANGAN EKOSISTEM DIGITAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5-10 Jt	8
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT DATA DAN KECERDASAN BUATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	5
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	3
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	2
AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , INSPEKTORAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Biro Persidangan II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-7 Jt	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi Jawa Barat	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-7 Jt	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT TEKNIK - LPP TVRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDA ACEH - STUDIO PRODUKSI RRI SABANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDA ACEH - STUDIO PRODUKSI RRI SINGKIL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KENDARI - STUDIO PRODUKSI RRI BAUBAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KUPANG - STUDIO PRODUKSI ROTE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PALU - STUDIO PRODUKSI RRI AMPANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PEKANBARU - STUDIO PRODUKSI RRI BENGKALIS	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TARAKAN - STUDIO PRODUKSI RRI MALINAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MATARAM - STUDIO PRODUKSI RRI BIMA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BENGKULU - STUDIO PRODUKSI RRI BINTUHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SURABAYA - STUDIO PRODUKSI RRI KEDIRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SAMARINDA - STUDIO PRODUKSI RRI LONG BAGUN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI WAMENA - STUDIO PRODUKSI RRI OKSIBIL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SUMENEP - STUDIO PRODUKSI RRI SAMPANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TUAL - STUDIO PRODUKSI RRI SAUMLAKI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SAMARINDA - STUDIO PRODUKSI RRI SENDAWAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAYAPURA - STUDIO PRODUKSI RRI SKOW	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAMBI - STUDIO PRODUKSI RRI SUNGAI PENUH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MANADO - STUDIO PRODUKSI RRI TALAUD	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SORONG - STUDIO PRODUKSI RRI TEMINABUAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	PUSAT PEMBERITAAN - LPP RRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PEKANBARU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MAMUJU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SINGARAJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PURWOKERTO	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI NABIRE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SAMARINDA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TANJUNGPINANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SUNGAILIAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BIAK	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI FAKFAK - STUDIO PRODUKSI RRI KAIMANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TARAKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI GORONTALO	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI DENPASAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SORONG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TAKENGON	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU - LPP RRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI AMBON	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TUAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BUKITTINGGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN SIARAN LUAR NEGERI - LPP RRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MATARAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI ENDE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PADANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI WAMENA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SEMARANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PONTIANAK	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SERUI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MALANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MEDAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SIBOLGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MAKASSAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TOLI-TOLI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BATAM	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TAHUNA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BENGKULU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BOGOR	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PALANGKARAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SINTANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDA ACEH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANTEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PALEMBANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MANOKWARI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI ENTIKONG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MADIUN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SURAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BOVENDIGOEL	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI CIREBON	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI GUNUNG SITOLI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI RANAI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SUMENEP	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI FAKFAK	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KUPANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MEULABOH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MERAUKE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KENDARI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MANADO - STUDIO PRODUKSI RRI MIANGAS	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI GUNUNG SITOLI - STUDIO PRODUKSI RRI NIAS SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI TERNATE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI AMBON - STUDIO PRODUKSI RRI BULA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI NUNUKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAMBI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI MANADO	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JAYAPURA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI SUNGAILIAT - STUDIO PRODUKSI RRI BELITUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANJARMASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI ATAMBUA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI KUPANG - STUDIO PRODUKSI RRI SUMBA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI BANDAR LAMPUNG - STUDIO PRODUKSI RRI WAY KANAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI JEMBER	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PONTIANAK - STUDIO PRODUKSI RRI SANGGAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU - LPP RRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI LHOKSEUMAWE	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	STASIUN RRI PALU	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,8	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , BADAN KEUANGAN DAERAH , SEKRETARIAT BADAN KEUANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN , RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Madiun	BUPATI MADIUN , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,96 - 5,38	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Madiun	BUPATI MADIUN , BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH , BIDANG ASET DAN AKUNTANSI , SUB BIDANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,96 - 5,38	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Balangan	BUPATI BALANGAN , DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,87 - 7,09	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Kediri	WALIKOTA PEMERINTAH KOTA KEDIRI , SEKRETARIAT DAERAH KOTA , BADAN PENDAPATAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,79 - 6,56	2
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Kediri	WALIKOTA PEMERINTAH KOTA KEDIRI , SEKRETARIAT DAERAH KOTA , DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,79 - 6,56	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Kediri	WALIKOTA PEMERINTAH KOTA KEDIRI , SEKRETARIAT DAERAH KOTA , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,79 - 6,56	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Kediri	WALIKOTA PEMERINTAH KOTA KEDIRI , SEKRETARIAT DAERAH KOTA , DIREKTUR RSUD GAMBIRAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,79 - 6,56	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Kediri	WALIKOTA PEMERINTAH KOTA KEDIRI , SEKRETARIAT DAERAH KOTA , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,79 - 6,56	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Kediri	WALIKOTA PEMERINTAH KOTA KEDIRI , SEKRETARIAT DAERAH KOTA , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KEDIRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,79 - 6,56	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Kediri	WALIKOTA PEMERINTAH KOTA KEDIRI , SEKRETARIAT DAERAH KOTA , DINAS PERHUBUNGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,79 - 6,56	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN DAERAH KAB. BEKASI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN DATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , SEKRETARIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	3
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , SEKRETARIS	PPPK Teknis Umum	Ya	4,75 - 5,64	2
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PENDIDIKAN , SEKRETARIAT DINAS , SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN , BIDANG PENGELOLAAN LAYANAN DAN PEMANFAATAN ARSIP	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , SEKRETARIAT DINAS , SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS KEPENDUDUKUAN DAN PENCATATAN SIPIL , BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS SOSIAL , SEKRETARIAT DINAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , BAGIAN RISALAH DAN PERSIDANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS KESEHATAN , DIREKTUR RSUD TIPE D CABANGBUNGIN , SUBBAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN DAERAH KAB. BEKASI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PENDIDIKAN , SEKRETARIAT DINAS , SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN DAERAH KAB. BEKASI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA, STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN , SEKRETARIAT DINAS , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN , BIDANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEARSIPAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN, DATA DAN INFORMASI INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN	Pemerintah Kab. Madiun	BUPATI MADIUN , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , BIDANG PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,6 - 5,02	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Balikpapan	WALIKOTA BALIKPAPAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN , BIDANG E-GOVERNMENT	PPPK Teknis Umum	Ya	4,52 - 5,09	1
AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	Pemerintah Kota Balikpapan	WALIKOTA BALIKPAPAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN , BIDANG E-GOVERNMENT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,52 - 5,09	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT TEKNIK - LPP TVRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	4
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	2
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN PAPUA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN D.I. YOGYAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN BALI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN DKI JAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,5 - 5	1
AHLI PERTAMA - TEKNISI SIARAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	TVRI STASIUN SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,5 - 5	1

Pada tabel diatas hanya terdapat 1000 Formasi yang kami lampirkan dikarenakan ruang yang tersedia, untuk selanjutnya akan bisa di klik di bawah ini :

Formasi Teknik Informatika : 1000 - 2000
Formasi Teknik Informatika : 2000- 3000
Formasi Teknik Informatika : 3000 - 4000
Formasi Teknik Informatika : 4000 - 5000

Sedikit Peringatan atau notice :
Validasi Formasi saat ini masih berlangsung, data yang tampil adalah data yang sudah valid Formasi Instansi. (Sc. ASN Karier)

Untuk cara mencarinya kami akan menyediakan tutorial berupa vidio dan juga tulisan : Cooming Sooon

Silakan Wa Ke : 089603474427 untuk File nya.

3. Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK Sarjana Teknik Informatika Tahun 2023

Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami alur pendaftaran CPNS yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda ikuti:

a. Pendaftaran Akun di SSCASN BKN

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun di SSCASN BKN. Kunjungi website SSCASN BKN dan ikuti petunjuk pendaftaran akun dengan benar. Pastikan Anda menggunakan informasi yang valid dan akurat.

b. Pengisian Data Diri dan Upload Dokumen

Setelah berhasil membuat akun, lengkapi data diri Anda dengan benar. Isi informasi yang diminta dengan lengkap dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya.

c. Memilih Formasi CPNS Sarjana Teknik Informatika

Pada tahapan ini, Anda akan diminta untuk memilih formasi CPNS yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda. Teliti dengan baik formasi yang tersedia dan pilihlah yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian Anda.

d. Mengikuti Seleksi Administrasi

Setelah mendaftar dan memilih formasi, Anda akan mengikuti proses seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim penerimaan CPNS akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang Anda unggah. Pastikan dokumen yang Anda sertakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

e. Mengikuti Ujian Seleksi

Jika lulus seleksi administrasi, Anda akan diundang untuk mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi terdiri dari beberapa tahapan, seperti ujian tulis, ujian kompetensi, dan wawancara. Persiapkan diri Anda dengan baik dan pelajari materi yang akan diujikan sesuai dengan formasi yang Anda pilih.

4. Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS

Untuk berhasil dalam seleksi CPNS, persiapkan diri Anda dengan baik. Berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan:

a. Pelajari Materi Ujian

Materi ujian CPNS meliputi berbagai aspek, termasuk pengetahuan umum, keahlian teknis, dan kompetensi yang relevan dengan formasi yang Anda pilih. Pelajari materi-materi tersebut dengan seksama dan gunakan sumber belajar yang terpercaya.

b. Latihan Soal CPNS

Agar lebih siap menghadapi ujian, latihan soal CPNS sangat dianjurkan. Cari sumber latihan soal yang relevan dengan formasi yang Anda pilih dan luangkan waktu untuk berlatih secara berkala. Hal ini akan membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menjawab soal.

c. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris

Kemampuan bahasa Inggris sering menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan membaca buku, menonton film atau acara berbahasa Inggris, dan berlatih berbicara dengan orang yang mahir berbahasa Inggris.

d. Perhatikan Kesehatan dan Kondisi Fisik

Selama proses seleksi CPNS, pastikan Anda menjaga kesehatan dan kondisi fisik Anda. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga stamina dan fokus saat mengikuti ujian.

5. Informasi Terkini seputar CPNS dan PPPK Sarjana Teknik Informatika

Selalu pantau informasi terkini seputar penerimaan CPNS untuk lulusan Sarjana Teknik Informatika. Kunjungi website resmi https://sscasn.bkn.go.id/ secara berkala dan ikuti akun media sosial resmi yang terkait dengan penerimaan CPNS. Dengan mengikuti informasi terkini, Anda akan mendapatkan update tentang jadwal, persyaratan, dan berbagai hal penting terkait penerimaan CPNS.

6. Kesimpulan

Penerimaan CPNS untuk jurusan Sarjana Teknik Informatika tahun 2023/2024 menjadi kesempatan yang besar bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara. Persiapkan diri Anda dengan baik, ikuti alur pendaftaran dengan benar, dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terkini dari website resmi.

Dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Anda memiliki peluang besar untuk meraih posisi CPNS atau PPPK. Sukses dalam perjalanan Anda menuju jabatan ASN yang mulia!

Terimakasih telah berkunjung ke halaman kami yang berjudul "FORMASI CPNS TEKNIK INFORMATIKA" semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian.

Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya, namun jika ada diantara sobat yang ingin memberikan ide, saran dan komentar dapat meninggalkannya di bawah atau dapat melalui email kami : sharelaju@gmail.com

Keywords:

CPNS Sarjana Teknik Informatika, PPPK Sarjana Teknik, 2023, Aceh, Formasi, Teknik Informatika PNS, Umum, Formasi, CPNS, PUPR, Loker, Lowongan Kerja, Donwload Formasi

Kata Kunci

Penerimaan CPNS Lulusan Sarjana Teknik Informatika 2023/2024
Seleksi CPNS Sarjana Teknik Informatika
Persiapan CPNS Sarjana Teknik Informatika
Informasi CPNS Sarjana Teknik Informatika
Pengumuman CPNS Sarjana Teknik Informatika
Download Formasi CPNS dan PPPK Sarjana Teknik Informatika
Seleksi PPPK Sarjana Teknik Informatika
Informasi PPPK Sarjana Teknik Informatika
Pengumuman PPPK Sarjana Teknik Informatika

Husaini Blog