Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

FORMASI CPNS TEKNIK KIMIA 2023

FORMASI CPNS TEKNIK KIMIA 2023 - Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi terkait penerimaan CPNS dan PPPK untuk Lulusan Sarjana Teknik Kimia (S-1) tahun anggaran 2023/2024.

Pengumuman CPNS dan PPPK S-1 Teknik Kimia
Formasi CPNS Teknik Kimia | Husaini, S.T


1. Pengumuman CPNS dan PPPK

Berikut ini adalah formasi yang dapat kalian lamar untuk lulusan Sarjana Teknik Kimia (S-1).

  • Pengumuman Pembukaan CPNS  : 19 Sept - 3 Okt (Tergantung Pada Instansi)
  • Formsi dibuka : Akan Ada Versi Tabel dibawah
  • Tanggal Pendaftaran : 20 Sept - 9 Okt (Sesusai dengan instansi)
  • Jadwal Ujian SKD :  Sesusai dengan instansi
  • Jadwal Ujian SKB :  Sesusai dengan instansi
  • Informasi CPNS https://sscasn.bkn.go.id/

Berikut ini adalah hasil pencarian kami dari halaman resmi SSCASN Pemerintah Indonesia, postingan ini bertujuan untuk mempermudah sobat dalam mencari formasi untuk jurusan kalian. Semoga bermanfaat.

2. Tabel Formasi Untuk Sarjana Teknik Kimia 2023/2024

Untuk formasi Teknik Kimia dibuka sebanyak 507 formasi  lebih (tanggal 23 September 2023 jam 6:40 WIB). Bagi formasi yang tidak ada pada tabel ini dapat sobat cari di halaman Resmi https://sscasn.bkn.go.id/

 

JabatanInstansiUnit KerjaJenis PengadaanDisabilitasPenghasilan (juta)Jumlah Kebutuhan
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANKementerian Energi dan Sumber Daya MineralBADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI - DIREKTORAT BAHAN BAKAR MINYAKPPPK Teknis KhususTidak8,87 - 15,593
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Energi dan Sumber Daya MineralDIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA - DIREKTORAT PEMBINAAN PROGRAM MINERAL DAN BATUBARAPPPK Teknis UmumTidak8,87 - 15,592
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANKementerian Energi dan Sumber Daya MineralDIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI - DIREKTORAT KONSERVASI ENERGIPPPK Teknis UmumTidak8,87 - 15,591
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Energi dan Sumber Daya MineralDIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI - DIREKTORAT ANEKA ENERGI BARU DAN ENERGI TERBARUKANPPPK Teknis UmumTidak8,87 - 15,591
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Energi dan Sumber Daya MineralDIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI - DIREKTORAT KONSERVASI ENERGIPPPK Teknis UmumTidak8,87 - 15,591
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Energi dan Sumber Daya MineralDIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA - BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA TEKMIRAPPPK Teknis KhususTidak8,87 - 15,591
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANANBadan Pengawas Obat dan MakananDIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI PANGAN OLAHANPPPK Teknis KhususTidak8,1 - 102
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANANBadan Pengawas Obat dan MakananBALAI BESAR POM DI SEMARANGPPPK Teknis KhususTidak8,1 - 101
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANANBadan Pengawas Obat dan MakananDIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHANPPPK Teknis KhususTidak8,1 - 101
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASASetjen WANTANNASSekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, Biro UmumPPPK Teknis UmumTidak7,56 - 8,094
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAKementerian PerdaganganDIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERIPPPK Teknis KhususTidak7,5 - 8,15
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAKementerian PerdaganganDIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGAPPPK Teknis UmumTidak7,5 - 8,15
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAKementerian PerdaganganDIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONALPPPK Teknis KhususTidak7,5 - 8,14
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAKementerian PerdaganganDIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERIPPPK Teknis KhususTidak7,5 - 8,13
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAKementerian PerdaganganSEKRETARIAT JENDERALPPPK Teknis KhususTidak7,5 - 8,11
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAKementerian PerdaganganINSPEKTORAT JENDERALPPPK Teknis KhususTidak7,5 - 8,11
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAKementerian Komunikasi dan InformatikaDIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYAPPPK Teknis KhususTidak7 - 7,51
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAKementerian Komunikasi dan InformatikaSEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPPPK Teknis KhususTidak7 - 7,51
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAKementerian Komunikasi dan InformatikaDIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKAPPPK Teknis KhususTidak7 - 7,51
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKANKementerian PerindustrianPOLITEKNIK ATI MAKASSARPPPK Teknis UmumTidak6,95 - 8,81
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANKementerian PerindustrianBALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEHPPPK Teknis KhususTidak6,95 - 8,81
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKANKementerian PerindustrianSMK SMTI PADANGPPPK Teknis KhususTidak6,95 - 8,81
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKANKementerian PerindustrianSMK SMTI BANDA ACEHPPPK Teknis KhususTidak6,95 - 8,81
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANKementerian PerindustrianBADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRIPPPK Teknis UmumTidak6,95 - 8,81
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKANKementerian PerindustrianAKADEMI KOMUNITAS INDUSTRI MANUFAKTUR BANTAENGPPPK Teknis UmumTidak6,95 - 8,81
AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM PENDIDIKANKementerian PerindustrianSMK SMTI MAKASSARPPPK Teknis KhususTidak6,95 - 8,81
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI JAKARTAPPPK Teknis KhususTidak6,9 - 8,752
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL, LOGAM, DAN MARITIMPPPK Teknis KhususTidak6,9 - 8,752
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANDA ACEHPPPK Teknis KhususTidak6,9 - 8,752
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian PerindustrianDIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN TEKSTILPPPK Teknis KhususTidak6,9 - 8,751
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASANPPPK Teknis KhususTidak6,9 - 8,751
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KARET, KULIT, PLASTIKPPPK Teknis KhususTidak6,9 - 8,751
AHLI PERTAMA - GURU KIMIAKementerian PerindustrianSMK SMTI BANDAR LAMPUNGPPPK Teknis KhususTidak6,75 - 8,557
AHLI PERTAMA - GURU KIMIA ANALISISKementerian PerindustrianSMK SMAK MAKASSARPPPK Teknis KhususTidak6,75 - 8,554
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRIKementerian PerindustrianSMK SMTI MAKASSARPPPK Teknis KhususTidak6,75 - 8,553
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRIKementerian PerindustrianSMK SMTI MAKASSAR (A)PPPK Teknis KhususTidak6,75 - 8,553
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRIKementerian PerindustrianSMK SMAK MAKASSARPPPK Teknis KhususTidak6,75 - 8,552
AHLI PERTAMA - GURU KIMIAKementerian PerindustrianSMK SMTI MAKASSARPPPK Teknis KhususTidak6,75 - 8,552
AHLI PERTAMA - GURU KIMIA ANALISISKementerian PerindustrianSMK SMAK MAKASSARPPPK Teknis UmumYa6,75 - 8,551
AHLI PERTAMA - GURU KIMIAKementerian PerindustrianSMK SMTI BANDAR LAMPUNGPPPK Teknis UmumYa6,75 - 8,551
AHLI PERTAMA - GURU KIMIA ANALISISKementerian PerindustrianSMK SMAK MAKASSARPPPK Teknis UmumTidak6,75 - 8,551
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK KIMIA INDUSTRIKementerian PerindustrianSMK SMAK MAKASSARPPPK Teknis UmumYa6,75 - 8,551
AHLI PERTAMA - GURU KIMIAKementerian PerindustrianSMK SMTI BANDAR LAMPUNGPPPK Teknis UmumTidak6,75 - 8,551
AHLI PERTAMA - GURU KIMIAKementerian PerindustrianSMK SMTI BANDA ACEHPPPK Teknis KhususTidak6,75 - 8,551
AHLI PERTAMA - GURU TEKNIK MESINKementerian PerindustrianSMK SMTI MAKASSARPPPK Teknis KhususTidak6,75 - 8,551
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kota BontangWALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak6,55 - 8,72
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kota BontangWALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak6,55 - 8,72
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Kota BontangWALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , BIDANG PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak6,55 - 8,71
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Kota BontangWALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , BIDANG PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak6,55 - 8,71
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Kota BontangWALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak6,55 - 8,71
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Kota BontangWALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak6,55 - 8,71
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kota BontangWALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , BIDANG PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak6,51 - 8,662
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kota BontangWALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , BIDANG PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak6,51 - 8,662
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIKementerian PerindustrianBADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRIPPPK Teknis KhususTidak6,4 - 8,252
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI HASIL PERKEBUNAN, MINERAL, LOGAM, DAN MARITIMPPPK Teknis KhususTidak6,4 - 8,252
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PALEMBANGPPPK Teknis KhususTidak6,4 - 8,251
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI SURABAYAPPPK Teknis KhususTidak6,4 - 8,251
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESINPPPK Teknis UmumYa6,4 - 8,251
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI JAKARTAPPPK Teknis KhususTidak6,4 - 8,251
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDANPPPK Teknis KhususTidak6,4 - 8,251
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIKementerian PerindustrianPUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALALPPPK Teknis KhususTidak6,4 - 8,251
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI LOGAM DAN MESINPPPK Teknis KhususTidak6,4 - 8,251
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI DAN KEMASANPPPK Teknis KhususTidak6,4 - 8,251
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIKementerian PerindustrianBADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRIPPPK Teknis UmumTidak6,4 - 8,251
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIKementerian PerindustrianBALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI PONTIANAKPPPK Teknis KhususTidak6,4 - 8,251
AHLI PERTAMA - PENGAWAS RADIASIBadan Pengawas Tenaga NuklirBAPETENPPPK Teknis UmumTidak6,25 - 919
AHLI PERTAMA - PENGAWAS RADIASIBadan Pengawas Tenaga NuklirBAPETENPPPK Teknis UmumYa6,25 - 91
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kota PadangWALIKOTA PADANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak5,78 - 6,132
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Kota PadangWALIKOTA PADANG , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIANPPPK Teknis UmumTidak5,78 - 6,131
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Kota PadangWALIKOTA PADANG , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak5,78 - 6,131
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kota PadangWALIKOTA PADANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak5,78 - 6,131
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. TrenggalekBUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , UPT TAMAN SAINS TEKNOLOGI PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak5,68 - 6,092
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. TrenggalekBUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID. PERKEBUNANPPPK Teknis UmumTidak5,68 - 6,091
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. TrenggalekBUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID. TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAPPPK Teknis KhususTidak5,68 - 6,091
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. TrenggalekBUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID. KETAHANAN PANGANPPPK Teknis KhususTidak5,68 - 6,091
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. TrenggalekBUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID. KETAHANAN PANGANPPPK Teknis UmumYa5,68 - 6,091
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. TrenggalekBUPATI TRENGGALEK , DINAS PERTANIAN DAN PANGAN , KABID. PERKEBUNANPPPK Teknis KhususTidak5,68 - 6,091
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiSekretariat Jenderal - Biro Umum dan Layanan PengadaanPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,82
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiSekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Kerja SamaPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiSekretariat Jenderal - Biro Keuangan dan Barang Milik NegaraPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiSekretariat Jenderal - Biro Kepegawaian dan OrganisasiPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiSekretariat Jenderal - Biro HukumPPPK Teknis UmumTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiSekretariat Jenderal - Biro Hubungan MasyarakatPPPK Teknis UmumYa5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiInspektorat Jenderal - Sekretariat Inspektorat JenderalPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiInspektorat Jenderal - Inspektorat IIIPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiInspektorat Jenderal - Inspektorat IIPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah TertinggalPPPK Teknis UmumTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah TertinggalPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah KhususPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah TertinggalPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPPPK Teknis UmumTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan InvestasiPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan PedesaanPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan PedesaanPPPK Teknis UmumTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana DesaPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan PedesaanPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan TransmigrasiPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan PengembanganPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiDirektorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pembangunan Kawasan TransmigrasiPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan FungsionalPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPPPK Teknis UmumTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil NegaraPPPK Teknis UmumTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiBadan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiBadan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPPPK Teknis UmumTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiBadan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan TransmigrasiBadan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan TransmigrasiPPPK Teknis KhususTidak5,5 - 6,81
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYAPemerintah Kota BontangWALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DAN KEBUDAYAAN , SEKSI KEBUDAYAANPPPK Teknis KhususTidak5,41 - 6,692
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYAPemerintah Kota BontangWALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DAN KEBUDAYAAN , SEKSI KEBUDAYAANPPPK Teknis KhususTidak5,41 - 6,692
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. MagetanBUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPPPK Teknis UmumTidak3- 8 Juta1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kota BimaWALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPPPK Teknis KhususTidak5 - 6,51
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. BekasiBUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIPPPK Teknis KhususTidak4,75 - 5,641
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Kab. BekasiBUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIPPPK Teknis KhususTidak4,75 - 5,641
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Kab. BekasiBUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA, STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIPPPK Teknis UmumTidak4,75 - 5,641
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. BekasiBUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA, STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRIPPPK Teknis KhususTidak4,75 - 5,641
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Kab. BekasiBUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG KERJASAMA, PENGAWASAN, DATA DAN INFORMASI INDUSTRIPPPK Teknis KhususTidak4,75 - 5,641
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kota MagelangWALIKOTA MAGELANG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMPPPK Teknis UmumTidak4 - 4,51
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. SukamaraBUPATI SUKAMARA , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak3- 5 Juta1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kota MagelangWALIKOTA MAGELANG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN DAN PENANGANAN PERSAMPAHANPPPK Teknis UmumTidak4 - 4,51
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. SukamaraBUPATI SUKAMARA , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak3- 5 Juta1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. PasuruanBUPATI PASURUAN , KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PASURUAN , PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak3,98 - 8,018
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. PasuruanBUPATI PASURUAN , KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN PASURUAN , PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPPPK Teknis UmumTidak3,98 - 8,014
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. PasuruanBUPATI PASURUAN , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB. PASURUAN , PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak3,98 - 8,013
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. PasuruanBUPATI PASURUAN , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KAB. PASURUAN , PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPPPK Teknis UmumTidak3,98 - 8,011
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Kab. KerinciBUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN , BIDANG PRASARANA, SARANA DAN HASIL PERKEBUNANPPPK Teknis KhususTidak3,71 - 6,212
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. KerinciBUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPPPK Teknis KhususTidak3,71 - 6,212
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. KerinciBUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN DAN PENAATAN HUKUM LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak3,71 - 6,212
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Kab. KerinciBUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , BIDANG TANAMAN PANGANPPPK Teknis KhususTidak3,71 - 6,212
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Kab. KerinciBUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAAN , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak3,71 - 6,212
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. KerinciBUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARANPPPK Teknis KhususTidak3,71 - 6,211
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Provinsi Sulawesi UtaraDINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAHPPPK Teknis KhususTidak3,59 - 5,993
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAPemerintah Provinsi Sulawesi UtaraUPTD BALAI PENGAWASAN TENAGA KERJAPPPK Teknis KhususTidak3,59 - 5,992
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Provinsi Sulawesi UtaraSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAHPPPK Teknis KhususTidak3,59 - 5,992
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. PurworejoBUPATI , DLHP , KABID KONSERVASI DAN PENATAAN LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak3,58 - 4,211
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. PurworejoBUPATI , SATPOL PPDAMKAR , KABID PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN , KASI PEMADAM, PENYELAMATAN DAN INVESTIGASIPPPK Teknis KhususTidak3,58 - 4,211
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Provinsi Sulawesi UtaraUPTD BALAI PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGANPPPK Teknis KhususTidak3,55 - 5,951
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kota PalembangWALIKOTA PALEMBANG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGANPPPK Teknis KhususTidak3,54 - 4,171
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,33101
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,3357
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,3342
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,3341
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL XI (SULAWESI TENGAH, SULAWESI TENGGARA)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,3328
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,3325
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,3323
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL XII (GORONTALO, SULAWESI UTARA)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,3319
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,3315
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL III (BENGKULU, JAMBI)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,3315
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL XIII (MALUKU, MALUKU UTARA)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,3311
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL XIV (PAPUA, PAPUA BARAT)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,338
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,338
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH)PPPK Teknis UmumTidak3,51 - 9,335
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. JembranaBUPATI JEMBRANA , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak3,51 - 3,922
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL V (BANTEN, JAWA BARAT)PPPK Teknis UmumYa3,51 - 9,332
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL IV (KEP. BANGKA BELITUNG, LAMPUNG, SUMATERA SELATAN)PPPK Teknis UmumYa3,51 - 9,331
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL IX (KALIMANTAN SELATAN, KALIMANTAN TIMUR)PPPK Teknis UmumYa3,51 - 9,331
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL VI (D.I. YOGYAKARTA, JAWA TENGAH, JAWA TIMUR)PPPK Teknis UmumYa3,51 - 9,331
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL VII (BALI, NUSA TENGGARA BARAT, NUSA TENGGARA TIMUR)PPPK Teknis UmumYa3,51 - 9,331
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL VIII (KALIMANTAN BARAT, KALIMANTAN TENGAH)PPPK Teknis UmumYa3,51 - 9,331
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL X (SULAWESI BARAT, SULAWESI SELATAN)PPPK Teknis UmumYa3,51 - 9,331
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL I (ACEH, SUMATERA UTARA)PPPK Teknis UmumYa3,51 - 9,331
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL II (KEPULAUAN RIAU, RIAU, SUMATERA BARAT)PPPK Teknis UmumYa3,51 - 9,331
AHLI PERTAMA - PENYULUH KELUARGA BERENCANABadan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalREGIONAL III (BENGKULU, JAMBI)PPPK Teknis UmumYa3,51 - 9,331
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. JembranaBUPATI JEMBRANA , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak3,51 - 3,921
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. JembranaBUPATI JEMBRANA , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak3,51 - 3,921
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANKementerian KesehatanPUSAT KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATANPPPK Teknis UmumTidak3,5 - 8,11
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANKementerian KesehatanPUSAT KEBIJAKAN SISTEM KETAHANAN KESEHATAN DAN SUMBER DAYA KESEHATANPPPK Teknis UmumYa3,5 - 8,11
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Kutai BaratWAKIL BUPATI KUTAI BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI PENCEGAHAN PEMADAMAN DAN PENYELAMATANPPPK Teknis KhususTidak3,5 - 71
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. BanjarnegaraBUPATI BANJARNEGARA , DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN , BIDANG TANAMAN PANGANPPPK Teknis KhususTidak3,47 - 3,471
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian KesehatanDIREKTORAT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULARPPPK Teknis KhususTidak3,4 - 8,61
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Halmahera SelatanBUPATI HALMAHERA SELATAN , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN , BIDANG PENCEGAHANPPPK Teknis UmumTidak3,4 - 4,51
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Halmahera SelatanBUPATI HALMAHERA SELATAN , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN , BIDANG PEMADAM PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANAPPPK Teknis UmumTidak3,4 - 4,51
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Kepulauan TanimbarBUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak3,37 - 43
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Kepulauan TanimbarBUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKANPPPK Teknis KhususTidak3,37 - 42
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Kepulauan TanimbarBUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS PERTANIANPPPK Teknis UmumTidak3,37 - 41
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Kepulauan TanimbarBUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKANPPPK Teknis UmumTidak3,37 - 41
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Kepulauan TanimbarBUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKANPPPK Teknis UmumTidak3,37 - 41
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Kepulauan TanimbarBUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI PEMADAM KEBAKARANPPPK Teknis KhususTidak3,37 - 41
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Kepulauan TanimbarBUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS PERTANIANPPPK Teknis KhususYa3,37 - 41
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Kepulauan TanimbarBUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKANPPPK Teknis KhususTidak3,37 - 41
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Provinsi Kalimantan TimurGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRIPPPK Teknis KhususTidak3,37 - 6,66
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Provinsi Kalimantan TimurGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRIPPPK Teknis KhususTidak3,37 - 6,65
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Provinsi Kalimantan TimurGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN , BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARANPPPK Teknis KhususTidak3,37 - 6,62
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Provinsi Kalimantan TimurGUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRIPPPK Teknis UmumTidak3,37 - 6,62
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kota CimahiWALI KOTA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATANPPPK Teknis KhususTidak3,37 - 11,691
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kota CimahiWALI KOTA , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak3,37 - 11,691
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYAPemerintah Provinsi Sulawesi UtaraDINAS KEBUDAYAAN DAERAHPPPK Teknis KhususTidak3,32 - 5,722
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. NagekeoBUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, BIDANG USAHA KECIL MENENGAHPPPK Teknis KhususTidak3,32 - 3,51
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. NagekeoBUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH, PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak3,32 - 3,51
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. NagekeoBUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG TATA LINGKUNGAN, PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak3,32 - 3,51
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Kab. NagekeoBUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS PERTANIAN, BIDANG SARANA PRASARANA DAN PENYULUHAN, ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak3,32 - 3,51
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. NagekeoBUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP, PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak3,32 - 3,51
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Provinsi MalukuGUBERNUR MALUKU , DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI MALUKUPPPK Teknis KhususTidak3,3 - 3,81
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAPemerintah Provinsi MalukuGUBERNUR MALUKU , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU , UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL V KELAS APPPK Teknis KhususTidak3,3 - 3,81
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Provinsi MalukuGUBERNUR MALUKU , DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU , BIDANG TANAMAN PANGAN , SEKSI PRODUKSIPPPK Teknis UmumTidak3,3 - 3,81
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Provinsi MalukuGUBERNUR MALUKU , DINAS PERTANIAN PROVINSI MALUKU , BIDANG TANAMAN PANGAN , SEKSI PRODUKSIPPPK Teknis KhususTidak3,3 - 3,81
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAPemerintah Provinsi MalukuGUBERNUR MALUKU , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU , UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL IV KELAS APPPK Teknis KhususTidak3,3 - 3,81
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAPemerintah Provinsi MalukuGUBERNUR MALUKU , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU , UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL II KELAS APPPK Teknis KhususTidak3,3 - 3,81
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAPemerintah Provinsi MalukuGUBERNUR MALUKU , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI MALUKU , UPTD BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN REGIONAL III KELAS APPPK Teknis KhususTidak3,3 - 3,81
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYAPemerintah Kab. TasikmalayaBUPATI TASIKMALAYA , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPPPK Teknis KhususTidak3,24 - 3,651
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYAPemerintah Kab. TasikmalayaBUPATI TASIKMALAYA , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPPPK Teknis UmumTidak3,24 - 3,651
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Provinsi Sulawesi UtaraDINAS PERKEBUNAN DAERAHPPPK Teknis KhususTidak3,24 - 5,642
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Provinsi Sulawesi UtaraDINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAHPPPK Teknis KhususTidak3,23 - 5,632
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. DharmasrayaBUPATI DHARMASRAYA , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak3,22 - 3,831
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kota JambiWALIKOTA , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , KABID PENCEGAHAN , KASI PENCEGAHAN DAN INSPEKSIPPPK Teknis KhususTidak3,2 - 4,220
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kota JambiWALIKOTA , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , KABID PENCEGAHAN , KASI PENCEGAHAN DAN INSPEKSIPPPK Teknis UmumTidak3,2 - 4,210
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. DemakBUPATI DEMAK , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN PENINGKATAN KAPASITASPPPK Teknis KhususTidak3,2 - 3,91
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. DemakBUPATI DEMAK , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG INDUSTRIPPPK Teknis UmumTidak3,2 - 3,91
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. DemakBUPATI DEMAK , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG INDUSTRIPPPK Teknis KhususTidak3,2 - 3,91
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. DemakBUPATI DEMAK , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN PENINGKATAN KAPASITASPPPK Teknis UmumTidak3,2 - 3,91
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Kab. DemakBUPATI DEMAK , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak3,2 - 3,91
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kota SurakartaWALIKOTA SURAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAA SAMPAH DAN LIMBAH B3PPPK Teknis KhususTidak3,19 - 4,41
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kota SurakartaWALIKOTA SURAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA KELOLA LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak3,19 - 4,41
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kota SurakartaWALIKOTA SURAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , UPTD PENGELOLAAN TPA SAMPAHPPPK Teknis KhususTidak3,19 - 4,41
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. MagetanBUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPPPK Teknis KhususTidak3,15 - 4,110
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. MagetanBUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPPPK Teknis UmumYa3,15 - 4,12
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. MagetanBUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPPPK Teknis UmumTidak3,15 - 4,11
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. MagetanBUPATI MAGETAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak3,15 - 4,11
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. SumenepBUPATI SUMENEP , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak3,1 - 3,82
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. SumenepBUPATI SUMENEP , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak3,1 - 3,81
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Musi BanyuasinBUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASINPPPK Teknis KhususTidak3,1 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. Sumba Barat DayaBUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGANPPPK Teknis KhususTidak3,1 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. SintangBUPATI SINTANG, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak3,1 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Musi BanyuasinBUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASINPPPK Teknis UmumTidak3,1 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. Sumba Barat DayaBUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGANPPPK Teknis UmumTidak3,1 - 3,711
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Aceh BaratBUPATI ACEH BARAT , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHPPPK Teknis KhususTidak3,1 - 5,041
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. SintangBUPATI SINTANG, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak3,1 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Musi BanyuasinBUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN MUSI BANYUASINPPPK Teknis KhususTidak3,1 - 3,711
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYAPemerintah Kab. Sumba Barat DayaBUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN , SEKSI PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAN TRADISIPPPK Teknis KhususTidak3,1 - 3,711
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Musi BanyuasinBUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASINPPPK Teknis UmumTidak3,1 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. PidieBUPATI PIDIE , SEKRETARIAT DAERAH 1 , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak3,08 - 3,732
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. PidieBUPATI PIDIE , SEKRETARIAT DAERAH 1 , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , KABID PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGANPPPK Teknis UmumTidak3,08 - 3,731
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. Mandailing NatalBUPATI , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERDAGANGAN , BIDANG PENGEMBANGAN PERDAGANGANPPPK Teknis KhususTidak3,02 - 3,71
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Barito SelatanBUPATI BARITO SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARANPPPK Teknis UmumTidak3 - 5 Juta6
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. LumajangBUPATI LUMAJANG , DINAS PERTANIAN KAB.LUMAJANGPPPK Teknis KhususTidak3 - 4 Juta5
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. GresikBUPATI GRESIK , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak4 - 4 Juta3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kota JambiWALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN SDA , KABAG PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNANPPPK Teknis KhususTidak5 - 4 Juta3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. KamparBUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPPPK Teknis KhususTidak3 - 3,53
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. LumajangBUPATI LUMAJANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak03-Apr2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kota Lubuk LinggauWALIKOTA LUBUKLINGGAU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak3 - 5 Juta2
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Rejang LebongBUPATI REJANG LEBONG , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak3 - 4,52
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Provinsi Jawa TengahGUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI JAWA TENGAH , KABID PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3, PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LH DLHK PROV. JATENG , KASI PENGENDALIAN KERUSAKAN LH DLHK PROV JATENGPPPK Teknis KhususTidak3 - 4,52
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kota MakassarWALIKOTA MAKASSAR , DINAS PEMADAM KEBAKARANPPPK Teknis KhususTidak3 - 4 Juta2
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. LuwuBUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIANPPPK Teknis UmumTidak3 - 3,82
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. SanggauBUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak3 - 4,51
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. LuwuBUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak3 - 3,81
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Konawe KepulauanBUPATI KONAWE KEPULAUAN , WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI SARANAPPPK Teknis KhususTidak3 - 4 Juta1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kota MakassarWALIKOTA MAKASSAR , DINAS PEMADAM KEBAKARANPPPK Teknis UmumTidak3 - 4 Juta1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. SukabumiBUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak3 - 4,51
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. SanggauBUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3PPPK Teknis KhususTidak3 - 4,51
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYAPemerintah Kab. SanggauBUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAANPPPK Teknis UmumTidak3 - 4,51
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. SukabumiBUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAHPPPK Teknis KhususTidak3 - 4,51
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. LuwuBUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGANPPPK Teknis KhususTidak3 - 3,81
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. LumajangBUPATI LUMAJANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak3-4 Juta1
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. SukabumiBUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG KEMITRAAN DAN PENATAAN HUKUM LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak3 - 4,51
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. SanggauBUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UM , BIDANG PERDAGANGANPPPK Teknis KhususTidak3 - 4,51
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Konawe KepulauanBUPATI KONAWE KEPULAUAN , WAKIL BUPATI KONAWE KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI SARANAPPPK Teknis UmumTidak3 - 4 Juta1
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kota JambiWALIKOTA , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN , KABID TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURAPPPK Teknis KhususTidak3-4 Juta1
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAPemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota JakartaGUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN ENERGI , PUSAT HIGIENE PERUSAHAAN, KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA , KETUA SATUAN PELAKSANA ANALISISPPPK Teknis KhususTidak3-8 Juta1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. SanggauBUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UM , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak3 - 4,51
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Kab. SanggauBUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN , BIDANG PENDATAAN, SARANA PRASARANA DAN KELEMBAGAANPPPK Teknis UmumTidak3 - 4,51
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. JeparaBUPATI JEPARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak3 - 5 Juta1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah AcehGUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH DAN ANEKAPPPK Teknis KhususTidak3 - 4,033
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah AcehGUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN MANUFAKTURPPPK Teknis KhususTidak3 - 4,033
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANANPemerintah Kota BatamPEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS KESEHATAN , BIDANG SUMBER DAYA KESEHATANPPPK Teknis KhususTidak3 - 5,772
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah AcehGUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH DAN ANEKAPPPK Teknis KhususTidak3 - 4,031
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah AcehGUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN MANUFAKTURPPPK Teknis KhususTidak3 - 4,031
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. Way KananSEKRETARIAT DAERAHPPPK Teknis KhususTidak2,99 - 3,992
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. Way KananSEKRETARIAT DAERAHPPPK Teknis UmumTidak2,99 - 3,991
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kota PekalonganWALIKOTA PEKALONGAN , SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak2,99 - 3,781
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kota DenpasarWALIKOTA DENPASAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) , BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 10,3721
AHLI PERTAMA - PERENCANAPemerintah Kab. TubanBUPATI TUBAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEMBANGUNANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,312
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Aceh TamiangBUPATI ACEH TAMIANG , PELAKSANA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN PEMADAM KEBAKARANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 49
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. Ogan Komering Ulu TimurBUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,858
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 7,648
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,228
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,978
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. Morowali UtaraASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 57
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kota DenpasarWALIKOTA DENPASAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) , BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASAPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 10,376
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAM DAN PENYELAMATANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 6,976
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. BanjarDINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 56
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAM DAN PENYELAMATANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,976
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,226
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. BrebesBUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN LAYANAN PENGADAANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,385
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kota BatamPEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 5,775
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SURABAYAPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,224
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KOTA SURABAYAPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,224
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Daerah D I YogyakartaGUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,974
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,974
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 6,974
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kota Palangka RayaWALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,854
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kota TanjungpinangWALIKOTA TANJUNGPINANG , SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANGPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,473
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kota TualDINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TUAL,PPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,713
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. Banggai LautBUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,973
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. Morowali UtaraASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 53
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kota Palangka RayaWALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 4,853
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. LahatBUPATI LAHAT , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 43
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Maluku Barat DayaBUPATI MALUKU BARAT DAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,653
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kota BatamPEMERINTAH KOTA BATAM , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 5,773
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. CirebonBUPATI CIREBON , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUMPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 42
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. BuolBUPATI , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUOLPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,932
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kota BanjarmasinASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 4,362
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. CirebonBUPATI CIREBON , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHAN , SEKSI PENCEGAHAN DAN INSPEKSIPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 42
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. Ogan Komering Ulu TimurBUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASAPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,852
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. BireuenBUPATI BIREUEN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,712
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA DAN SARANA - DINAS PERTANIANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 6,972
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kota Pagar AlamWALIKOTA PAGAR ALAM , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN PENINGKATAN KAPASITASPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 52
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Empat LawangBUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS DAMKAR DAN PENYELAMATAN , KABID PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN , KASI PEMADAMAN DAN INVESTIGASIPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,842
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Provinsi Jawa TimurGUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMURPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 62
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kota TualDINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TUAL,PPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,712
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kota MetroWALIKOTA METRO , WAKIL WALIKOTA METRO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA METROPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,872
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANKementerian PertanianDIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN , BALAI PENGUJIAN MUTU PRODUK TANAMANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 7,472
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kota Palangka RayaWALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,852
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Penukal Abab Lematang IlirBUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,872
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. MarosBUPATI MAROS , WAKIL BUPATI MAROS , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,712
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Penukal Abab Lematang IlirBUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS PENANGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN , SEKSI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN INVESTIGASIPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,872
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kota Palangka RayaWALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,852
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASAPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 6,972
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. BanjarDINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 52
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Provinsi Jawa TimurGUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUNPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 62
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Batang HariBUPATI BATANG HARI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 2,972
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Penukal Abab Lematang IlirBUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG LINGKUNGAN HIDUP , SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN, PENATAAN LINGKUNGAN, PEMULIHAN, PEMBINAAN SARANA TEKNIS DAN KOMUNIKASI LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,872
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Empat LawangBUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS DAMKAR DAN PENYELAMATAN , KABID PEMADAMAN DAN PENYELAMATAN , KASI PEMADAMAN DAN INVESTIGASIPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,841
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. WonosoboBUPATI WONOSOBO , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kota Tebing TinggiWALIKOTA TEBING TINGGI , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PEMADAMAN, PENYELAMATAN DAN SARANA PRASARANAPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 41
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Ogan Komering Ulu TimurBUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH , SEKSI PENANGANAN DAN PENGOLAHAN AKHIR SAMPAHPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,851
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. Kepulauan AruBUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,471
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. BantulBUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,51
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIPemerintah Kab. BuolBUPATI , DINAS KOPERASI, UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,931
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Flores TimurBUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, KEPELA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUNPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Provinsi Jawa TimurGUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG SARANA PRASARANA, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INDUSTRIPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 61
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. BrebesBUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN SAMPAHPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,381
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Kab. Ogan Komering IlirBUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,811
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Provinsi Jawa TimurGUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU PASURUAN , SEKSI PENGEMBANGAN TEKNIS INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU UPT INDUSTRI KAYU DAN PRODUK KAYU PASURUANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 61
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENAATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Provinsi Jawa TimurGUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT INDUSTRI KULIT DAN PRODUK KULIT MAGETAN , SEKSI PENGEMBANGAN TEKNIS INDUSTRI KULIT DAN PRODUK KULIT UPT INDUSTRI KULIT DAN PRODUK KULIT MAGETANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 61
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Hulu Sungai UtaraBUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , UPT LABORATORIUM LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 51
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Ogan Komering IlirBUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUNPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,811
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Rokan HuluBUPATI ROKAN HULU , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,61
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. BuolBUPATI , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BUOLPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,931
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. CilacapBUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PANGAN DAN PERKEBUNAN , BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,31
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. WonosoboBUPATI WONOSOBO , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENATAAN, PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kota BanjarmasinDINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA BANJARMASINPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 4,411
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIPemerintah Kota SawahluntoWALIKOTA SAWAHLUNTO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,971
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. Kepulauan AruBUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,471
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3PPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. NatunaBUPATI NATUNA, DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO , BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 71
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. BloraBUPATI BLORA , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENINGKATAN KAPASITAS DAN PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 2,971
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Flores TimurBUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, KEPELA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG TATA LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Hulu Sungai UtaraBUPATI HULU SUNGAI UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENATAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 51
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Lombok TimurBUPATI LOMBOK TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,871
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Bolaang Mongondow UtaraDINAS PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,471
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Provinsi RiauGUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , UPT PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , SEKSI PENGUJIAN PUPUK, PESTISIDA DAN IDENTIFIKASI ORGANISME PENGGANGGU TANAMANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,471
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Ogan Komering IlirBUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUNPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,811
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. WonosoboBUPATI WONOSOBO , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Kab. BrebesBUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,381
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERTANIAN , BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA - DINAS PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIPemerintah Kab. Aceh TengahBUPATI ACEH TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH , DINAS PERDAGANGANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 4,51
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Kota TanjungpinangWALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,471
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Musi Rawas UtaraBUPATI MUSI RAWAS UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KABID PEMBINAAN LINMAS DAN PBKPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,871
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kota Palangka RayaWALIKOTA PALANGKA RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA PALANGKA RAYAPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 4,851
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. KotabaruBUPATI KOTABARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARUPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 5,651
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Muara EnimBUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETAHANAN PANGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 5,951
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. BrebesBUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,381
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. BandungBUPATI BANDUNG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,11
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIPemerintah Kab. Luwu UtaraBUPATI LUWU UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAHPPPK Teknis KhususYa2,97 - 3,51
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN , BIDANG HORTIKULTURAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Provinsi Jawa TimurGUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PEMBERDAYAAN INDUSTRIPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 61
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. WonosoboBUPATI WONOSOBO , DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. KotabaruBUPATI KOTABARU , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 5,651
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. CilacapBUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENATAAN DAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,31
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. BulunganSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 2,971
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. SekadauBUPATI SEKADAU, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGENDALIAN, PEMELIHARAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 6,961
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERTANIAN , BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA - DINAS PERTANIANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. Bolaang Mongondow UtaraDINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,241
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,681
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA SURABAYAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,681
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Provinsi NTBGUBERNUR NTB , DINAS PERINDUSTRIANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,381
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. WonosoboBUPATI WONOSOBO , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG PASARPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Morowali UtaraDINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAHPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 51
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Provinsi Jawa TimurGUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP , SEKSI PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 61
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Kepulauan AruBUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,471
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA SURABAYAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,681
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIPemerintah Kab. Seram Bagian TimurSEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 2,971
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. ManggaraiBUPATI MANGGARAI, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BIDANG PEMBINAAN USAHA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN, SUBSTANSI PEMBINAAN USAHAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,711
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN KOTA SURABAYAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,681
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. WonosoboBUPATI WONOSOBO , DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. KarimunBUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , SEKSI OPERASI DAN PENGENDALIAN PEMADAM KEBAKARANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 41
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kota PasuruanDINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERTANIAN , BIDANG PRASARANA DAN SARANA - DINAS PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNANPPPK Teknis UmumYa2,97 - 7,641
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. WonosoboBUPATI WONOSOBO , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAMPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Provinsi Jawa TimurGUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN SIDOARJO , SEKSI PENGEMBAGAN TEKNIS INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN UPT INDUSTRI LOGAM DAN PEREKAYASAAN SIDOARJOPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 61
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KOTA SURABAYA , BAGIAN ORGANISASIPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 6,681
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Ogan Komering Ulu TimurBUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 , SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,851
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Provinsi Jawa TimurGUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN SURABAYA , SEKSI PENGEMBANGAN TEKNIS ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN UPT ANEKA INDUSTRI DAN KERAJINAN SURABAYAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 61
AHLI PERTAMA - PERENCANAPemerintah Kab. TubanBUPATI TUBAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PEMBANGUNANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 6,31
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. WonosoboBUPATI WONOSOBO , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANANPemerintah Kab. Timor Tengah UtaraBUPATI TIMOR TENGAH UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATAN , UPTD LABORATORIUM KESEHATANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 51
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. BantulBUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,51
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Timor Tengah UtaraBUPATI TIMOR TENGAH UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 51
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Kepulauan AruBUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,471
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Kab. CirebonBUPATI CIREBON , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 41
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. CirebonBUPATI CIREBON , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUMPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 41
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan NasionalKEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSATPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 5,471
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Provinsi RiauGUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA , UPT PENGAWASAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN , SEKSI SERTIFIKASI DAN MUTU PANGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,471
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Provinsi Jawa TimurGUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRIPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 61
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Ogan Komering Ulu TimurBUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN, KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3 , SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PEMULIHAN KERUSAKAN LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,851
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Kab. Bolaang Mongondow UtaraDINAS PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,371
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIPemerintah Kab. Seram Bagian TimurSEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 2,971
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYAPemerintah Kab. Bolaang Mongondow UtaraDINAS PENDIDIKANPPPK Teknis UmumYa2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. Pidie JayaDINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASIPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 2,971
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. CilacapBUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,31
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Kepulauan AruBUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,471
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Provinsi Jawa TimurGUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP , SEKSI PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 61
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANAPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kota SerangWALI KOTA SERANG , SEKRETARIAT DAERAHPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 5,271
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3PPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIPemerintah Kab. Ogan Komering IlirBUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRIPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,811
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAPemerintah Provinsi NTBGUBERNUR NTB , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,381
AHLI PERTAMA - PERENCANAPemerintah Kab. CilacapBUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN ASETPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,31
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. BandungBUPATI BANDUNG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAHPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,11
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Kotawaringin TimurBUPATI KOTAWARINGIN TIMUR , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,671
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. SragenBUPATI SRAGEN , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN, DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN DAN USAHA MIKROPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,861
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. BogorBUPATI BOGOR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAHPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,971
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. Banggai LautBUPATI BANGGAI LAUT , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 4,971
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA, DAN PETERNAKAN , BIDANG HORTIKULTURAPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENAATAN DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Musi Rawas UtaraBUPATI MUSI RAWAS UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KABID PEMBINAAN LINMAS DAN PBKPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 4,871
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. SekadauBUPATI SEKADAU, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG KAJIAN DAMPAK LINGKUNGAN, PENEGAKAN HUKUM DAN INVENTARISASI RPPLH DAN KLHS, SEKSI INVENTARISASI RPPLH DAN KLHSPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,961
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Flores TimurBUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, KEPELA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. BantulBUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PERENCANAAN DAN PENATAAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,51
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. BandungBUPATI BANDUNG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG KONSERVASI PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 3,11
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Provinsi Jawa TimurGUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR , UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYA , SEKSI PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL UPT PENGEMBANGAN MUTU PRODUK INDUSTRI DAN TEKNOLOGI KREATIF SURABAYAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 61
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Tanah LautBUPATI TANAH LAUT , DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP , KABID TATA LINGKUNGANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 81
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM KOTA SURABAYA , BAGIAN ORGANISASIPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,681
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Hulu Sungai SelatanBUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS KETAHANAN PANGAN KAB.HSSPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,871
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. BantulBUPATI BANTUL , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,51
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kota TanjungpinangWALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,471
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. BatangBUPATI BATANG , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,51
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Kutai TimurBUPATI KUTAI TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,971
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. WonosoboBUPATI WONOSOBO , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Muara EnimBUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 5,951
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Sidenreng RappangBUPATI SIDENRENG RAPPANG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA, PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN , BIDANG PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURAPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,71
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. BengkalisBUPATI BENGKALIS , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTERIAN , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRIPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 4,171
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. CilacapBUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH B3 DAN PENINGKATAN KAPASITASPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,31
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kota SurabayaWALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA , BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 7,641
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Lombok TimurBUPATI LOMBOK TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 4,871
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Bolaang Mongondow UtaraDINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Kepulauan AruBUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,471
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kota YogyakartaWALIKOTA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAHPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,71
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. WonosoboBUPATI WONOSOBO , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENATAAN, PENGKAJIAN DAMPAK DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,511
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. CirebonBUPATI CIREBON , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN DAN PENAATAN HUKUMPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 41
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Ogan Komering Ulu TimurBUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS KETAHANAN PANGAN , BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN , SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,851
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Belitung TimurBUPATI BELITUNG TIMUR , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 4,91
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. TubanBUPATI TUBAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERHUBUNGANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 6,31
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. BuolBUPATI , DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN , PEGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak2,97 - 3,931
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. MesujiBUPATI MESUJI , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis UmumTidak2,97 - 4,031
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. MalangBUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,91 - 3,712
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. MalangBUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3PPPK Teknis KhususTidak2,91 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. MalangBUPATI MALANG , DINAS KETAHANAN PANGANPPPK Teknis KhususTidak2,91 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. MalangBUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,91 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. MalangBUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGANPPPK Teknis KhususTidak2,91 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. MalangBUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak2,91 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. MalangBUPATI MALANG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak2,91 - 3,711
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAKementerian KetenagakerjaanKEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, BALAI BESAR PENGEMBANGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MAKASSARPPPK Teknis UmumTidak2,9 - 75
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAKementerian KetenagakerjaanKEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAPPPK Teknis UmumTidak2,9 - 75
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kota PrabumulihWALIKOTA PRABUMULIH , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHPPPK Teknis KhususTidak2,9 - 3,74
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAKementerian KetenagakerjaanKEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA JAKARTAPPPK Teknis KhususTidak2,9 - 73
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAKementerian KetenagakerjaanKEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BANDUNGPPPK Teknis UmumTidak2,9 - 73
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAKementerian KetenagakerjaanKEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SAMARINDAPPPK Teknis UmumTidak2,9 - 73
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kota MalangWALIKOTA MALANG , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , UPT PEMADAM KEBAKARANPPPK Teknis UmumTidak2,9 - 3,33
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Rokan HilirROKAN HILIR OPD BARU , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,9 - 3,53
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Provinsi Maluku UtaraGUBERNUR MALUKU UTARA , DINAS PERTANIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA PERTANIANPPPK Teknis UmumTidak2,9 - 32
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Rokan HilirROKAN HILIR OPD BARU , SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA DAERAH DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT , BIDANG SUMBER DAYA APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKATPPPK Teknis KhususTidak2,9 - 3,52
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Maluku TenggaraBUPATI MALUKU TENGGARA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHPPPK Teknis KhususTidak2,9 - 42
AHLI PERTAMA - PENGUJI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAKementerian KetenagakerjaanKEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN, DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA, BALAI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA MEDANPPPK Teknis UmumTidak2,9 - 72
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Kab. Rokan HilirROKAN HILIR OPD BARU , DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak2,9 - 3,52
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYAPemerintah Kab. Tanjung Jabung BaratBUPATI TANJUNG JABUNG BARAT , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAANPPPK Teknis KhususTidak2,9 - 41
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Tanjung Jabung BaratBUPATI TANJUNG JABUNG BARAT , DINAS LINGKUNGAN HIDUP , BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,9 - 41
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Tanjung Jabung BaratBUPATI TANJUNG JABUNG BARAT , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , BIDANG PENCEGAHANPPPK Teknis UmumTidak2,9 - 41
AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIANPemerintah Kota BanjarWALIKOTA , DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN , BIDANG PERTANIANPPPK Teknis KhususTidak2,9 - 3,51
AHLI PERTAMA - PENGAWAS FARMASI DAN MAKANANPemerintah Kota PrabumulihWALIKOTA PRABUMULIH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KESEHATANPPPK Teknis KhususTidak2,9 - 3,71
AHLI PERTAMA - ASESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRIPemerintah Kota BatamPEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL , ASSESOR MANAJEMEN MUTU INDUSTRI AHLI MUDAPPPK Teknis KhususTidak2,65 - 5,171
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Provinsi Sulawesi TenggaraDINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,5 - 42
AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIANPemerintah Provinsi Sulawesi TenggaraDINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURAPPPK Teknis KhususTidak2,5 - 42
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kota BandungWALIKOTA BANDUNG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN , BIDANG KEBERSIHANPPPK Teknis KhususTidak2,5 - 7,51
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kota BandungWALIKOTA BANDUNG , DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN , BIDANG KEBERSIHANPPPK Teknis UmumTidak2,5 - 7,51
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. MunaBUPATI MUNA , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIANPPPK Teknis UmumTidak2,5 - 31
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. MunaBUPATI MUNA , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak2,5 - 31
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Pangkajene dan KepulauanBUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak2,5 - 41
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAMPPPK Teknis KhususTidak2-4 Juta3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARANPemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Sel.BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN , BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAMPPPK Teknis UmumTidak2-4 Juta1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. Halmahera TimurBUPATI , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUPPPK Teknis KhususTidak1-1 Juta1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPemerintah Kab. Halmahera TimurBUPATI , DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN UKM , BIDANG PERINDUSTRIANPPPK Teknis KhususTidak1-1 Juta1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. Serdang BedagaiBUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KABAG PENGADAAN BARANG / JASAPPPK Teknis KhususTidak0 - 04
AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGANPemerintah Kab. Serdang BedagaiBUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak0 - 04
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRIPemerintah Kab. Serdang BedagaiBUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGANPPPK Teknis KhususTidak0 - 03
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Serdang BedagaiBUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis KhususTidak0 - 03
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYAPemerintah Kab. Serdang BedagaiBUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAANPPPK Teknis UmumTidak0 - 02
AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUPPemerintah Kab. Serdang BedagaiBUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS LINGKUNGAN HIDUPPPPK Teknis UmumTidak0 - 02
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASAPemerintah Kab. Serdang BedagaiBUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KABAG PENGADAAN BARANG / JASAPPPK Teknis UmumTidak0 - 01
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYAPemerintah Kab. Serdang BedagaiBUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAANPPPK Teknis UmumYa0 - 01

Sedikit Peringatan atau notice :

Validasi Formasi saat ini masih berlangsung, data yang tampil adalah data yang sudah valid Formasi Instansi. (Sc. ASN Karier)

Untuk cara mencarinya kami akan menyediakan tutorial berupa vidio dan juga tulisan : Cooming Sooon

Silakan Wa Ke : 089603474427 untuk File nya.

3. Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK Sarjana Teknik Kimia Tahun 2023

Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami alur pendaftaran CPNS yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda ikuti:

a. Pendaftaran Akun di SSCASN BKN

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun di SSCASN BKN. Kunjungi website SSCASN BKN dan ikuti petunjuk pendaftaran akun dengan benar. Pastikan Anda menggunakan informasi yang valid dan akurat.

b. Pengisian Data Diri dan Upload Dokumen

Setelah berhasil membuat akun, lengkapi data diri Anda dengan benar. Isi informasi yang diminta dengan lengkap dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya.

c. Memilih Formasi CPNS Sarjana Teknik Kimia

Pada tahapan ini, Anda akan diminta untuk memilih formasi CPNS yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda. Teliti dengan baik formasi yang tersedia dan pilihlah yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian Anda.

d. Mengikuti Seleksi Administrasi

Setelah mendaftar dan memilih formasi, Anda akan mengikuti proses seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim penerimaan CPNS akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang Anda unggah. Pastikan dokumen yang Anda sertakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

e. Mengikuti Ujian Seleksi

Jika lulus seleksi administrasi, Anda akan diundang untuk mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi terdiri dari beberapa tahapan, seperti ujian tulis, ujian kompetensi, dan wawancara. Persiapkan diri Anda dengan baik dan pelajari materi yang akan diujikan sesuai dengan formasi yang Anda pilih.

4. Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS

Untuk berhasil dalam seleksi CPNS, persiapkan diri Anda dengan baik. Berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan:

a. Pelajari Materi Ujian

Materi ujian CPNS meliputi berbagai aspek, termasuk pengetahuan umum, keahlian teknis, dan kompetensi yang relevan dengan formasi yang Anda pilih. Pelajari materi-materi tersebut dengan seksama dan gunakan sumber belajar yang terpercaya.

b. Latihan Soal CPNS

Agar lebih siap menghadapi ujian, latihan soal CPNS sangat dianjurkan. Cari sumber latihan soal yang relevan dengan formasi yang Anda pilih dan luangkan waktu untuk berlatih secara berkala. Hal ini akan membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menjawab soal.

c. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris

Kemampuan bahasa Inggris sering menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan membaca buku, menonton film atau acara berbahasa Inggris, dan berlatih berbicara dengan orang yang mahir berbahasa Inggris.

d. Perhatikan Kesehatan dan Kondisi Fisik

Selama proses seleksi CPNS, pastikan Anda menjaga kesehatan dan kondisi fisik Anda. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga stamina dan fokus saat mengikuti ujian.

5. Informasi Terkini seputar CPNS dan PPPK Sarjana Teknik Kimia

Selalu pantau informasi terkini seputar penerimaan CPNS untuk lulusan Sarjana Teknik Kimia. Kunjungi website resmi https://sscasn.bkn.go.id/ secara berkala dan ikuti akun media sosial resmi yang terkait dengan penerimaan CPNS. Dengan mengikuti informasi terkini, Anda akan mendapatkan update tentang jadwal, persyaratan, dan berbagai hal penting terkait penerimaan CPNS.

6. Kesimpulan

Penerimaan CPNS untuk jurusan Sarjana Teknik Kimiatahun 2023/2024 menjadi kesempatan yang besar bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara. Persiapkan diri Anda dengan baik, ikuti alur pendaftaran dengan benar, dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terkini dari website resmi.

Dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Anda memiliki peluang besar untuk meraih posisi CPNS atau PPPK. Sukses dalam perjalanan Anda menuju jabatan ASN yang mulia!

Terimakasih telah berkunjung ke halaman kami yang berjudul "FORMASI CPNS TEKNIK KIMIA 2023" semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian.

Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya, namun jika ada diantara sobat yang ingin memberikan ide, saran dan komentar dapat meninggalkannya di bawah atau dapat melalui email kami : sharelaju@gmail.com

Keywords: 

CPNS Sarjana Teknik KimiaPPPK Sarjana Teknik2023AcehFormasiTeknik Kimia PNSUmumFormasiCPNSPUPRLokerLowongan KerjaDonwload Formasi

Kata Kunci

  • Penerimaan CPNS Lulusan Sarjana Teknik Kimia 2023/2024
  • Seleksi CPNS Sarjana Teknik Kimia 
  • Persiapan CPNS Sarjana Teknik Kimia 
  • Informasi CPNS Sarjana Teknik Kimia 
  • Pengumuman CPNS Sarjana Teknik Kimia 
  • Download Formasi CPNS dan PPPK Sarjana Teknik Kimia 
  • Seleksi PPPK Sarjana Teknik Kimia 
  • Informasi PPPK Sarjana Teknik Kimia 
  • Pengumuman PPPK Sarjana Teknik Kimia 


Post a Comment for "FORMASI CPNS TEKNIK KIMIA 2023"