FORMASI CPNS JURUSAN HUKUM
FORMASI CPNS dan PPPK LULUSAN SASTRA INGGRIS - Pada kesempatan ini kami akan memberikan informasi Lowongan Kerja (LOKER) pada Instansi Pemerintahan Republik Indonesia untuk jurusan Hukum.
Berikut ini kami rangkum dari sumber resmi CASN tahun 2023 mengenai penerimaan Formasi Sarjana Hukum (S - 1) Tahun Anggaran 2023 / 2024 untuk menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara.
 |
| FORMASI CPNS JURUSAN HUKUM | Husaini S.T |
1. Pengumuman CPNS dan PPPK
Berikut ini adalah formasi yang dapat kalian lamar untuk lulusan Sarjana Hukum (S-1).
- Pengumuman Pembukaan CPNS : 19 Sept - 3 Okt (Tergantung Pada Instansi)
- Formsi dibuka : Akan Ada Versi Tabel dibawah
- Tanggal Pendaftaran : 20 Sept - 9 Okt (Sesusai dengan instansi)
- Jadwal Ujian SKD : Sesusai dengan instansi
- Jadwal Ujian SKB : Sesusai dengan instansi
- Informasi CPNS https://sscasn.bkn.go.id/
Berikut ini adalah hasil pencarian kami dari halaman resmi SSCASN Pemerintah Indonesia, postingan ini bertujuan untuk mempermudah sobat dalam mencari formasi untuk jurusan kalian. Semoga bermanfaat.
2. Tabel Formasi Untuk S1 Hukum 2023/2024
Untuk formasi S1 Hukum dibuka sebanyak 149 (tanggal 4 Oktober 2023 jam 9:07 WIB). Bagi formasi yang tidak ada pada tabel ini dapat sobat cari di halaman Resmi https://sscasn.bkn.go.id/
| Jabatan | Instansi | Unit Kerja | Jenis Pengadaan | Khusus disabilitas | Penghasilan (juta) | Jumlah Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN - DKI JAKARTA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,9 - 8,75 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA - DKI JAKARTA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,9 - 8,75 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan | BAGIAN TATA USAHA, BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI SENI DAN BUDAYA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,56 - 8,1 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perdagangan | DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perdagangan | SEKRETARIAT JENDERAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perdagangan | BADAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perdagangan | BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perdagangan | DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perdagangan | INSPEKTORAT JENDERAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 7,5 - 8,1 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Perindustrian | BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI BANJARBARU | PPPK Teknis Umum | Tidak | 6,95 - 8,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Bontang | WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,55 - 8,7 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Bontang | WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA , SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA , SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,55 - 8,7 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Badan Pengawas Pemilihan Umum | SEKRETARIAT JENDERAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,51 - 6,92 | 6 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Badan Pengawas Pemilihan Umum | SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BANTEN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,51 - 6,92 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Badan Pengawas Pemilihan Umum | SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DI YOGYAKARTA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,51 - 6,92 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Badan Pengawas Pemilihan Umum | SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,51 - 6,92 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Badan Pengawas Pemilihan Umum | SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI GORONTALO | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,51 - 6,92 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Badan Pengawas Pemilihan Umum | SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI MALUKU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 6,51 - 6,92 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Sekretariat Jenderal - Biro Hubungan Masyarakat | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 2 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Pedesaan | PPPK Teknis Umum | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | PPPK Teknis Umum | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | PPPK Teknis Umum | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi | Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi | PPPK Teknis Umum | Tidak | 5,5 - 6,8 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK DAERAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,59 - 5,99 | 4 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,59 - 5,99 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara | BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,59 - 5,99 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Kolaka Utara | BUPATI KOLAKA UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN I BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA , BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOLER | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,44 - 3,86 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Halmahera Selatan | BUPATI HALMAHERA SELATAN , CAMAT KAYOA SELATAN , SEKSI PELAYANAN | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,4 - 4,5 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Halmahera Selatan | BUPATI HALMAHERA SELATAN , DINAS SOSIAL , BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN PEMBERDAYAAN SOSIAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,4 - 4,5 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Halmahera Selatan | BUPATI HALMAHERA SELATAN , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , BIDANG BINA IDEOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,4 - 4,5 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Halmahera Selatan | BUPATI HALMAHERA SELATAN , BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH , BIDANG PENGEMBANGAN, PEMBINAAN DAN INFORMASI PEGAWAI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,4 - 4,5 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Jambi | WALIKOTA , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KABID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3,2 - 4,2 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Jambi | WALIKOTA , BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI , SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,2 - 4,2 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PERENCANA | Pemerintah Kota Jambi | WALIKOTA , DINAS TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH , SEKRETARIAT DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,2 - 4,2 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya | BUPATI SUMBA BARAT DAYA , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN , SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3,1 - 3,71 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Jambi | WALIKOTA , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KABID. PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3 - 4,2 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Kendari | WALIKOTA KENDARI , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI , BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | PPPK Teknis Umum | Tidak | 3-5 Jt | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Jambi | WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG ROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3 - 4,2 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Kendari | WALIKOTA KENDARI , DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA KENDARI , BIDANG PEMASARAN PARIWISATA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3-5 Jt | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Kendari | WALIKOTA KENDARI , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA KENDARI , BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3-5 Jt | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Provinsi Jawa Tengah | SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , SEKRETARIAT BRIDA PROV. JATENG , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BRIDA PROV. JATENG | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3 - 4,5 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Kendari | WALIKOTA KENDARI , SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KOTA KENDARI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3-5 Jt | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Buru Selatan | BUPATI BURU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN , SEKRETARIAT DPRD KAB. BURU SELATAN , BAGIAN UMUM | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3 - 3,71 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Buru Selatan | BUPATI BURU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , BIDANG PEMBINAAN MEDIA INFORMASI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3 - 3,71 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Buru Selatan | BUPATI BURU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 3 - 3,71 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Pekalongan | WALIKOTA PEKALONGAN , SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KOTA PEKALONGAN , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,99 - 3,78 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 12 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Batam | PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI , BIDANG KOMUNIKASI DAN KEHUMASAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,77 | 5 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI SELATAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN RIAU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TIMUR | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - BENGKULU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 3 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Manggarai Timur | BUPATI MANGGARAI TIMUR, DINAS SOSIAL, BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL, JF PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PEMBERDAYAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 3,45 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Kutai Timur | BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 6,97 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Manggarai Timur | BUPATI MANGGARAI TIMUR, DINAS SOSIAL, BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL, JF PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PEMBERDAYAAN SOSIAL KELEMBAGAAN MASYARAKAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 3,45 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Tanjungpinang | WALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , BAGIAN TATA USAHA , SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 4,47 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Aceh Tamiang | BUPATI ACEH TAMIANG , DINAS SYARIAT ISLAM , BIDANG BINA HUKUM DAN SUMBER DAYA SYARIAT ISLAM , SEKSI KERJASAMA ANTAR LEMBAGA HUKUM DAN LEMBAGA KEAGAMAAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 4 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | GUBERNUR , BADAN PENGHUBUNG , SUB BAGIAN TATA USAHA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 3,44 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Brebes | BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DPRD | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 3,38 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Kutai Timur | BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , SEKRETARIAT DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 6,97 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGGARA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI UTARA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TENGAH | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI SELATAN | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TIMUR | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Kutai Timur | BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN , SEKRETARIAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 6,97 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - RIAU | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan | DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI BARITO , SUB BAGIAN TATA USAHA , SUB BAGIAN TATA USAHA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 6,29 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Kutai Timur | BUPATI KUTAI TIMUR , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 6,97 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGGARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGAH | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Kutai Timur | BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PARIWISATA , SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 6,97 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA TIMUR | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - JAMBI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI UTARA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - LAMPUNG | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - RIAU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - ARSIPARIS | Pemerintah Kab. Karimun | BUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERIKANAN KABUPATEN KARIMUN , SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 4 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - GORONTALO | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Kutai Timur | BUPATI KUTAI TIMUR , BADAN PENDAPATAN DAERAH , SEKRETARIAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 6,97 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN SELATAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - NUSA TENGGARA TIMUR | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Manggarai | BUPATI MANGGARAI, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, DINAS KESEHATAN, SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN, SUBTANSI PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 3,71 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - ACEH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA UTARA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN RIAU | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kota Batam | PEMERINTAH KOTA BATAM , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,77 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SULAWESI TENGAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Kutai Timur | BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 6,97 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA SELATAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN SELATAN | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PERENCANA | Pemerintah Kota Serang | WALI KOTA SERANG , DINAS PERHUBUNGAN , SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,27 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - MALUKU UTARA | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN BARAT | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - JAMBI | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - SUMATERA SELATAN | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - BENGKULU | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - LAMPUNG | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Kutai Timur | BUPATI KUTAI TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 6,97 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - ACEH | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Kutai Timur | BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 6,97 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Kutai Timur | BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , SEKRETARIS | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 6,97 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - GORONTALO | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - PAPUA BARAT | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Toraja Utara | BUPATI TORAJA UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN , BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK | PPPK Teknis Umum | Tidak | 2,97 - 2,97 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional | KEMENTERIAN ATR/BPN - KALIMANTAN TENGAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,97 - 5,47 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Sukoharjo | BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,96 - 3,96 | 3 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Sukoharjo | BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KABID SISTEM INFORMASI | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,96 - 3,96 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Minahasa Selatan | SEKRETARIAT DAERAH | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,9 - 5 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Luwu Timur | BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DANKOMUNIKASI PIMPINAN , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,9 - 3,6 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Buton | SEKRETARIAT DAERAH , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 2,9 - 4 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG UMUM | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 0 - 0 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 0 - 0 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 0 - 0 | 2 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG UMUM | PPPK Teknis Umum | Tidak | 0 - 0 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN | PPPK Teknis Khusus | Tidak | 0 - 0 | 1 |
| AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | BUPATI SERDANG BEDAGAI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | PPPK Teknis Umum | Tidak | 0 - 0 | 1 |
Sedikit Peringatan atau notice :
Validasi Formasi saat ini masih berlangsung, data yang tampil adalah data yang sudah valid Formasi Instansi. (Sc. ASN Karier)
Untuk cara mencarinya kami akan menyediakan tutorial berupa vidio dan juga tulisan : Cooming Sooon
Silakan email : sharelaju@gmail.com untuk File nya.
3. Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK Sarjana Hukum Tahun 2023
Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami alur pendaftaran CPNS yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda ikuti:
a. Pendaftaran Akun di SSCASN BKN
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun di SSCASN BKN. Kunjungi website SSCASN BKN dan ikuti petunjuk pendaftaran akun dengan benar. Pastikan Anda menggunakan informasi yang valid dan akurat.
b. Pengisian Data Diri dan Upload Dokumen
Setelah berhasil membuat akun, lengkapi data diri Anda dengan benar. Isi informasi yang diminta dengan lengkap dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya.
c. Memilih Formasi CPNS Sarjana Hukum
Pada tahapan ini, Anda akan diminta untuk memilih formasi CPNS yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda. Teliti dengan baik formasi yang tersedia dan pilihlah yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian Anda.
d. Mengikuti Seleksi Administrasi
Setelah mendaftar dan memilih formasi, Anda akan mengikuti proses seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim penerimaan CPNS akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang Anda unggah. Pastikan dokumen yang Anda sertakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
e. Mengikuti Ujian Seleksi
Jika lulus seleksi administrasi, Anda akan diundang untuk mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi terdiri dari beberapa tahapan, seperti ujian tulis, ujian kompetensi, dan wawancara. Persiapkan diri Anda dengan baik dan pelajari materi yang akan diujikan sesuai dengan formasi yang Anda pilih.
4. Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS
Untuk berhasil dalam seleksi CPNS, persiapkan diri Anda dengan baik. Berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan:
a. Pelajari Materi Ujian
Materi ujian CPNS meliputi berbagai aspek, termasuk pengetahuan umum, keahlian teknis, dan kompetensi yang relevan dengan formasi yang Anda pilih. Pelajari materi-materi tersebut dengan seksama dan gunakan sumber belajar yang terpercaya.
b. Latihan Soal CPNS
Agar lebih siap menghadapi ujian, latihan soal CPNS sangat dianjurkan. Cari sumber latihan soal yang relevan dengan formasi yang Anda pilih dan luangkan waktu untuk berlatih secara berkala. Hal ini akan membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menjawab soal.
c. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris
Kemampuan bahasa Inggris sering menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan membaca buku, menonton film atau acara berbahasa Inggris, dan berlatih berbicara dengan orang yang mahir berbahasa Inggris.
d. Perhatikan Kesehatan dan Kondisi Fisik
Selama proses seleksi CPNS, pastikan Anda menjaga kesehatan dan kondisi fisik Anda. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga stamina dan fokus saat mengikuti ujian.
5. Informasi Terkini seputar CPNS dan PPPK Sarjana Hukum
Selalu pantau informasi terkini seputar penerimaan CPNS untuk lulusan Sarjana Hukum. Kunjungi website resmi https://sscasn.bkn.go.id/ secara berkala dan ikuti akun media sosial resmi yang terkait dengan penerimaan CPNS. Dengan mengikuti informasi terkini, Anda akan mendapatkan update tentang jadwal, persyaratan, dan berbagai hal penting terkait penerimaan CPNS.
6. Kesimpulan
Penerimaan CPNS untuk jurusan Sarjana Sarjana Hukum tahun 2023/2024 menjadi kesempatan yang besar bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara. Persiapkan diri Anda dengan baik, ikuti alur pendaftaran dengan benar, dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terkini dari website resmi.
Dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Anda memiliki peluang besar untuk meraih posisi CPNS atau PPPK. Sukses dalam perjalanan Anda menuju jabatan ASN yang mulia!
Terimakasih telah berkunjung ke halaman kami yang berjudul "FORMASI CPNS JURUSAN HUKUM" semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian.
Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya, namun jika ada diantara sobat yang ingin memberikan ide, saran dan komentar dapat meninggalkannya di bawah atau dapat melalui email kami : sharelaju@gmail.com
Keywords:
CPNS Sarjana Teknik Sarjana Hukum, PPPK Sarjana Teknik, 2023, Aceh, Formasi, Teknik Sarjana Hukum PNS, Umum, Formasi, CPNS, Loker, Lowongan Kerja, Donwload Formasi,PDF
Kata Kunci
- Penerimaan CPNS Lulusan Sarjana Hukum 2023/2024
- Seleksi CPNS Sarjana Hukum
- Persiapan CPNS Sarjana Hukum
- Informasi CPNS Sarjana Hukum
- Pengumuman CPNS Sarjana Hukum
- Download Formasi CPNS dan PPPK Sarjana Hukum
- Seleksi PPPK Sarjana Hukum
- Informasi PPPK Sarjana Hukum
- Pengumuman PPPK Sarjana Hukum
- CPNS Hukum
- PPPK Hukum
Post a Comment for "FORMASI CPNS JURUSAN HUKUM"