UNDUH FORMASI CPNS JURUSAN PSIKOLOGI

By cucu online Thursday, October 05, 2023 Post a Comment

Formasi Lengkap Sarjana Psikologi CPNS/PPPK 2023 - Pada kesempatan ini kami akan memberikan sebuah postingan mengenai lowongan kerja menjadi Aparatur Sipil Negara tahun Anggaran 2023/2024 untuk lulusan Sarjana Psikologi (S-1).

Formasi CPNS dan PPPK Psikologi 2023

1. Pengumuman CPNS dan PPPK

Berikut ini adalah formasi yang dapat kalian lamar untuk lulusan Sarjana Psikologi S-1).

Pengumuman Pembukaan CPNS : 19 Sept - 3 Okt (Tergantung Pada Instansi)
Formsi dibuka : Akan Ada Versi Tabel dibawah
Tanggal Pendaftaran : 20 Sept - 9 Okt (Sesusai dengan instansi)
Jadwal Ujian SKD : Sesusai dengan instansi
Jadwal Ujian SKB : Sesusai dengan instansi
Informasi CPNS https://sscasn.bkn.go.id/

Berikut ini adalah hasil pencarian kami dari halaman resmi SSCASN Pemerintah Indonesia, postingan ini bertujuan untuk mempermudah sobat dalam mencari formasi untuk jurusan kalian. Semoga bermanfaat.

2. Tabel Formasi Untuk S1 Psikologi 2023/2024

Untuk formasi Psikologi dibuka sebanyak 109 (tanggal 05 Oktober 2023 jam 14:14 WIB). Bagi formasi yang tidak ada pada tabel ini dapat sobat cari di halaman Resmi https://sscasn.bkn.go.id/

Jabatan	Instansi	Unit Kerja	Jenis Pengadaan	Khusus disabilitas	Penghasilan (juta)	Jumlah Kebutuhan
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, SEKRETARIAT UTAMA, BIRO UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, DAN JARINGAN, DIREKTORAT JARINGAN DAN PEMBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, DAN JARINGAN, DIREKTORAT HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KERJA SAMA	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI, DIREKTORAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI, DIREKTORAT PENGKAJIAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, DAN JARINGAN, DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI, DIREKTORAT PENGKAJIAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI, DIREKTORAT EVALUASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DIREKTORAT PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI, DIREKTORAT PENGENDALIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	9,5 - 10,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, DAN JARINGAN, DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9,5 - 10,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI, DIREKTORAT PENGKAJIAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9,5 - 10,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Badan Pembinaan Ideologi Pancasila	BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI, DIREKTORAT PENGENDALIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	9,5 - 10,5	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga	PPPK Teknis Khusus	Tidak	Sep-13	5
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT USAHA DAN INVESTASI, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Kelautan dan Perikanan	DIREKTORAT PEMASARAN, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Kelautan dan Perikanan	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN ORGANISASI, SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,87 - 9,36	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL - PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,87 - 15,59	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Kelautan dan Perikanan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL, DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,85 - 9,34	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,33 - 9,68	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR - JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 9	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN - DKI JAKARTA (A)	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,15 - 9	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	DIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN - DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,15 - 9	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	SEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,84	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara, Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BADAN POM 2	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	17
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BADAN POM 1	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	9
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	DIREKTORAT PENGAWASAN PRODUKSI OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Badan Pengawas Obat dan Makanan	PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	DIREKTORAT PENGAWASAN KOSMETIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	DIREKTORAT PENGAWASAN KEAMANAN, MUTU, DAN EKSPOR IMPOR OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, PREKURSOR DAN ZAT ADIKTIF	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Badan Pengawas Obat dan Makanan	BALAI BESAR POM DI PEKANBARU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,1 - 10	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8,08 - 8,93	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - DKI JAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	8,08 - 8,93	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Jejaring Pendidikan	CPNS Umum	Tidak	8-10 Jt	13
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat	CPNS Umum	Tidak	8-10 Jt	8
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi	CPNS Umum	Tidak	8-10 Jt	8
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Jejaring Pendidikan	CPNS Lulusan terbaik	Tidak	8-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi	CPNS Lulusan terbaik	Tidak	8-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI	Setjen Komisi Pemberantasan Korupsi	Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat	CPNS Lulusan terbaik	Tidak	8-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Purwakarta	BUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	8 - 9,25	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	8
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	6
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	6
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	6
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	5
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	5
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	5
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	4
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	4
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	4
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	4
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	4
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA , DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH KAWASAN ASIA DAN AFRIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	3
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH , DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	3
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA , DIREKTORAT PENEMPATAN PEMERINTAH KAWASAN ASIA DAN AFRIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	3
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	3
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI BALI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	3
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KALIMANTAN UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH , DIREKTORAT PENEMPATAN PEMERINTAH KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK , DIREKTORAT PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK , DIREKTORAT PENEMPATAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA , DIREKTORAT PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA , DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH , DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI RIAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH , DIREKTORAT PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK , DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Umum	Ya	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Umum	Ya	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA , DIREKTORAT PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA , DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH KAWASAN ASIA DAN AFRIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH , DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH , DIREKTORAT PENEMPATAN PEMERINTAH KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK , DIREKTORAT PENEMPATAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , BP3MI KALIMANTAN UTARA	PPPK Teknis Umum	Ya	7,64 - 10,44	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,63 - 8,48	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,63 - 8,48	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - DKI JAKARTA (A)	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,63 - 8,48	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,63 - 8,48	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,63 - 8,48	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,63 - 8,48	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA - D.I YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,63 - 8,48	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH VII	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 7,83	6
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH VII	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 7,83	5
AHLI PERTAMA - PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	PUSAT ASESMEN PENDIDIKAN, BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Dalam Negeri	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 10	4
AHLI PERTAMA - PENGEMBANG KURIKULUM	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN, BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 8,1	4
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN KEBUDAYAAN, DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 7,83	4
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN, DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 7,83	4
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 7,83	3
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara, Sekretariat Utama, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 7,56	2
AHLI PERTAMA - PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	PUSAT ASESMEN PENDIDIKAN, BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 8,1	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 8,1	2
AHLI PERTAMA - PENGEMBANG KURIKULUM	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN, BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS - NON FAKULTAS - BAGIAN AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJASAMA SUBBAGIAN AKADEMIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 8,08	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN, BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGEMBANG PENILAIAN PENDIDIKAN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	PUSAT ASESMEN PENDIDIKAN, BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN	PPPK Teknis Umum	Ya	7,56 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGEMBANG KURIKULUM	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	PUSAT KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN, BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN	PPPK Teknis Umum	Ya	7,56 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA - TENAGA KEPENDIDIKAN - BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA DAN LEMBAGA KEBUDAYAAN, DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 7,83	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	PUSAT STANDAR DAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN, BADAN STANDAR, KURIKULUM, DAN ASESMEN PENDIDIKAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	POLITEKNIK NEGERI MEDAN - BAGIAN PERENCANAAN, KEUANGAN DAN UMUM - BAGIAN PERENCANAAN KEUANGAN DAN UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Kader Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 7,56	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Lembaga Administrasi Negara	Lembaga Administrasi Negara, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi, Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 7,56	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	BALAI PELESTARIAN KEBUDAYAAN WILAYAH III	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 7,83	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Dalam Negeri	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,56 - 10	1
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	UNIVERSITAS TRUNOJOYO - BIRO AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN -	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,56 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 10	7
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Badan Siber dan Sandi Negara	Badan Siber dan Sandi Negara, Sekretariat Utama, Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 10	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,5 - 8,1	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERUNDINGAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	4
AHLI PERTAMA - PEMERIKSA PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	Kementerian Perdagangan	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	4
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perdagangan	INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	21
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	7
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	6
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	5
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	4
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	3
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Agama	IAKN AMBON	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Kementerian Agama	BADAN LITBANG SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BALI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Kementerian Agama	BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SEMARANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Agama	SEKRETARIAT JENDERAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Agama	DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Agama	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,25 - 10	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia	BP2MI , PUSAT PENGEMBANGAN SDM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7,1 - 9,9	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Komunikasi dan Informatika	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT STANDARDISASI PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT PENATAAN SUMBER DAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Komunikasi dan Informatika	DIREKTORAT OPERASI SUMBER DAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	7 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Perindustrian	POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,95 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Perindustrian	POLITEKNIK ATK YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Perindustrian	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,9 - 8,75	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI BANDAR LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	5
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Perindustrian	SMK SMTI MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,75 - 8,55	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,55 - 8,7	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA , BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,54 - 8,69	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	BALAI STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI MEDAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	PUSAT PEMBERDAYAAN INDUSTRI HALAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Kementerian Perindustrian	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN, ALAT TRANSPORTASI, DAN ELEKTRONIKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,4 - 8,25	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGADAAN, MUTASI, DAN PENGEMBANGAN SDM	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,37 - 8,36	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,31 - 6,95	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	62
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	44
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	36
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	35
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	33
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	31
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	30
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI LAMPUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	27
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	26
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	26
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	25
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	23
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	23
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	22
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	21
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	19
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI JAMBI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	19
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	18
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	17
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI BENGKULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	17
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI MALUKU UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	16
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI BALI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	15
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	15
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI PAPUA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	14
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	12
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI PAPUA TENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	12
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	11
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	11
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI PAPUA BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	10
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	9
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI GORONTALO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	9
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	8
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	7
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	7
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Umum	Ya	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI PAPUA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SULAWESI TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI PAPUA BARAT DAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI PAPUA SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SUMATERA UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI PAPUA TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI PAPUA	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SULAWESI SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SULAWESI UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI MALUKU UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	6
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SUMATERA SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI GORONTALO	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI LAMPUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI KEPULAUAN RIAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI BENGKULU	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI JAMBI	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SULAWESI BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI BALI	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI BANGKA BELITUNG	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI KALIMANTAN BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI RIAU	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI KALIMANTAN UTARA	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI SUMATERA BARAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	5
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI PAPUA SELATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	6,29 - 8,19	4
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	4
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI JAWA BARAT	PPPK Teknis Umum	Ya	6,29 - 8,19	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI JAWA TENGAH	PPPK Teknis Umum	Ya	6,29 - 8,19	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI JAWA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Ya	6,29 - 8,19	3
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI BANTEN	PPPK Teknis Umum	Ya	6,29 - 8,19	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO PERUNDANG-UNDANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	INSPEKTORAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PUSAT PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO ADVOKASI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	2
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Umum	Ya	6,29 - 8,19	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI DI YOGYAKARTA	PPPK Teknis Umum	Ya	6,29 - 8,19	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Ya	6,29 - 8,19	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	PROVINSI DKI JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	1
AHLI PERTAMA - PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM	Setjen Komisi Pemilihan Umum	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,29 - 8,19	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	KEMENTERIAN PANRB, KOMISI ASN, SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6,02 - 8,8	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Badan Informasi Geospasial	SEKRETARIAT UTAMA - BIRO PERENCANAAN, KEPEGAWAIAN, DAN HUKUM	PPPK Teknis Umum	Tidak	6-8 Jt	6
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	6-8 Jt	5
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT TEWEH SELATAN , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN TEWEH SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT MONTALLAT , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN MONTALLAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT TEWEH TIMUR , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN TEWEH TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Sekretariat Jenderal MPR	Deputi Bidang Administrasi, Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Hukum, Bagian Persuratan dan Kearsipan, Subbagian Kearsipan dan Dokumentasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6 - 7,6	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT GUNUNG PUREI , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN GUNUNG PUREI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT LAHEI BARAT , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN LAHEI BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT TEWEH BARU , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN TEWEH BARU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Barito Utara	BUPATI BARITO UTARA , WAKIL BUPATI BARITO UTARA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA , CAMAT LAHEI , SEKSI PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN LAHEI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6-8 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Sekretariat Jenderal MPR	Deputi Bidang Administrasi, Biro Umum, Bagian Pengadaan dan Penerbitan, Subbagian Pengadaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	6 - 7,6	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Sekretariat Jenderal MPR	Deputi Bidang Administrasi, Biro Umum, Bagian Pengadaan dan Penerbitan, Subbagian Pengadaan	PPPK Teknis Umum	Tidak	6 - 7,6	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Sekretariat Jenderal MPR	Deputi Bidang Administrasi, Biro Umum, Bagian Pengadaan dan Penerbitan, Subbagian Pengadaan	PPPK Teknis Umum	Ya	6 - 7,6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	9
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	9
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	9
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	9
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	9
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	9
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	9
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	9
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	6
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,89 - 8,29	6
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,89 - 8,29	6
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,89 - 8,29	6
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,89 - 8,29	6
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,89 - 8,29	6
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	6
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,89 - 8,29	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,89 - 8,29	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,89 - 8,29	4
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,89 - 8,29	4
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	PUSAT PENGENDALIAN OPERASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,89 - 8,29	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	PUSAT PENGENDALIAN OPERASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,89 - 8,29	3
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	PUSAT PENGENDALIAN OPERASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,89 - 8,29	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI	PPPK Teknis Umum	Ya	5,89 - 8,29	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	PUSAT PENGENDALIAN OPERASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,89 - 8,29	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	PPPK Teknis Umum	Ya	5,89 - 8,29	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN	PPPK Teknis Umum	Ya	5,89 - 8,29	1
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	7
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Penelaahan Permohonan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	6
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Penelaahan Permohonan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,8 - 6,4	3
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,8 - 6,4	3
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Yogyakarta, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	1
AHLI PERTAMA - PENATA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Medan, Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,8 - 6,4	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kota Padang	WALIKOTA PADANG , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN , SEKSI PENCEGAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,78 - 6,13	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Umum dan Layanan Pengadaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Perencanaan dan Kerja Sama	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Kepegawaian dan Organisasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hukum	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Sekretariat Jenderal - Biro Hubungan Masyarakat	PPPK Teknis Umum	Ya	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Sekretariat Inspektorat Jenderal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat III	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Inspektorat Jenderal - Inspektorat II	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Sekretariat Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal - Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Daerah Tertinggal	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Pedesaan - Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Pedesaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi - Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Sekretariat Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Badan Pengembangan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi - Pusat Data dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,5 - 6,8	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Trenggalek	BUPATI TRENGGALEK , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , PELAKSANA , BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN DAN KEDARURATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,46 - 6,1	2
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kota Bontang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DAN KEBUDAYAAN , SEKSI KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5,41 - 6,69	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TERNATE , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,4 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kota Ternate	WALIKOTA TERNATE , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA TERNATE , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5,4 - 7,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kepolisian Negara	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA SUMUT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 5,33	5
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kepolisian Negara	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, POLDA SUMUT	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 5,33	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT BIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PPPK Teknis Umum	Tidak	5-10 Jt	7
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI, DAN KERJA SAMA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	6
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Otorita Ibu Kota Nusantara	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT PELAYANAN DASAR	PPPK Teknis Umum	Tidak	5-10 Jt	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	5-10 Jt	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT BIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	4
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	3
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	5-10 Jt	3
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	3
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT BIDANG KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	3
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGGULANGAN BENCANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT PENDANAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Otorita Ibu Kota Nusantara	BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	5-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Otorita Ibu Kota Nusantara	DIREKTORAT PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PERIZINAN PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	5-10 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Biro Organisasi Keanggotaan dan Kepegawaian	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Setjen Dewan Perwakilan Daerah	Sekretariat Kantor DPD RI di Ibukota Provinsi NTT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5-10 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Bima	WALIKOTA BIMA , WAKIL WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	5 - 6,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN DAERAH KAB. BEKASI , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	4
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN DAERAH KAB. BEKASI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENILAIAN KERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN DAERAH KAB. BEKASI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN DAERAH KAB. BEKASI , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KAB. BEKASI , DINAS PERINDUSTRIAN , BIDANG SARANA DAN PRASARANA, STANDARDISASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Bekasi	BUPATI BEKASI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN DAERAH KAB. BEKASI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENILAIAN KERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	4,75 - 5,64	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kota Balikpapan	WALIKOTA BALIKPAPAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BALIKPAPAN , BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,65 - 5,22	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kapuas Hulu	BUPATI KAPUAS HULU, DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA, BIDANG KEPEMUDAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4,11 - 4,53	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Sukamara	BUPATI SUKAMARA , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4-5 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Sukamara	BUPATI SUKAMARA , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4-5 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kota Magelang	WALIKOTA MAGELANG , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA , BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	4 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Sukamara	BUPATI SUKAMARA , BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH , PELAKSANA	PPPK Teknis Khusus	Ya	4-5 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Sukamara	BUPATI SUKAMARA , BADAN PENANGGULANG BENCANA DAERAH , PELAKSANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	4-5 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Pasuruan	BUPATI PASURUAN , KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KAB. PASURUAN , PENGANTAR KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,98 - 8,01	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Kerinci	BUPATI KERINCI , WAKIL BUPATI KERINCI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH , BIDANG PENDATAAN, PENGEMBANGAN KARIR DAN PENILAIAN KINERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 6,21	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Mukomuko	BUPATI MUKOMUKO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 5,35	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Mukomuko	BUPATI MUKOMUKO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,71 - 5,35	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,59 - 5,99	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,58 - 5,98	6
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,58 - 5,98	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Ya	3,58 - 5,98	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Probolinggo	WALIKOTA PROBOLINGGO , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,58 - 9,12	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Probolinggo	WALIKOTA PROBOLINGGO , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PEMBINAAN, PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,58 - 9,12	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Perekonomian	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Kemaritiman dan Investasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Deputi Bidang Administrasi	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	4
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Pusat Data dan Teknologi Informasi	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,56 - 11,03	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Pusat Pembinaan Penerjemah	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Sekretariat Negara	Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Inspektorat	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,56 - 11,03	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Banjarnegara	BUPATI BANJARNEGARA , DINAS TENAGA KERJA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU , BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA , SEKSI PERLUASAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 3,51	4
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Jembrana	BUPATI JEMBRANA , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,51 - 3,92	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Lamongan	BUPATI LAMONGAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,51 - 5,41	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	3
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	BUPATI PADANG PARIAMAN , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 4	3
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	BUPATI PADANG PARIAMAN , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	3
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Subang	BUPATI SUBANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Ya	3,5 - 4	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Pemuda dan Olahraga	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 6,9	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Subang	BUPATI SUBANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN TRANSMIGRASI, KASI PENYEDIAAN LAHAN DAN LEGALITAS TANAH TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	2
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	BUPATI PADANG PARIAMAN , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2 , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 4	2
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Konawe Utara	BUPATI KONAWE UTARA , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Kesehatan	PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KESEHATAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 8,1	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Kesehatan	DIREKTORAT PENYEDIAAN TENAGA KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 8,6	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Konawe Utara	BUPATI KONAWE UTARA , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	Pemerintah Kab. Konawe Utara	BUPATI KONAWE UTARA , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Pemuda dan Olahraga	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, SEKRETARIAT KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA, BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 6,9	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Kesehatan	RUMAH SAKIT KANKER DHARMAIS JAKARTA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 8,6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Kutai Barat	WAKIL BUPATI KUTAI BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARTUR PENILAIAN KINERJA DAN PENGHARGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 7	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Kutai Barat	WAKIL BUPATI KUTAI BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 7	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Banjarnegara	BUPATI BANJARNEGARA , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , BIDANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN TATA RUANG PERDESAAN , SEKSI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DAN INFRASTRUKTUR DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Banjarnegara	BUPATI BANJARNEGARA , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , BIDANG PEMERINTAHAN DESA, KELEMBAGAAN DAN PERENCANAAN PARTISIPATIF , SEKSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Klungkung	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , BIDANG PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN KAWASAN PEDESAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 7,63	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Banjarnegara	BUPATI BANJARNEGARA , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , KPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT , KASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Banjarnegara	BUPATI BANJARNEGARA , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , KPALA BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT , KASI PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	BUPATI TASIKMALAYA , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 3,91	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Klungkung	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , BIDANG PEMERINTAHAN DESA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,5 - 7,63	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Jembrana	BUPATI JEMBRANA , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 3,91	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Banjarnegara	BUPATI BANJARNEGARA , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , BIDANG PEMERINTAHAN DESA, KELEMBAGAAN DAN PERENCANAAN PARTISIPATIF , SEKSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	BUPATI TASIKMALAYA , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 3,91	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Klungkung	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , BIDANG PEMERINTAHAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,5 - 7,63	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Dharmasraya	BUPATI DHARMASRAYA , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,45 - 4,06	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Kesehatan	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,4 - 8,6	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Pontianak	WALIKOTA PONTIANAK , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,38 - 8,5	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Tebo	BUPATI TEBO , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA , BIDANG TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,38 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Tebo	BUPATI TEBO , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,38 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , DINAS SOSIAL , BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI KEPULAUAN TANIMBAR , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Kepulauan Tanimbar	BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	8
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	6
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	5
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PENGEMBANGAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	3
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH , UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI , SEKSI PENGEMBANGAN INSTRUMEN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 6,6	3
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG SERTIFIKASI KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	3
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH , UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI , SEKSI PENGUJIAN DAN PENILAIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 6,6	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG INDUSTRI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,37 - 6,6	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN FUNGSIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH , UPTD PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI , SEKSI PENGUJIAN DAN PENILAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,37 - 6,6	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS KEBUDAYAAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 5,72	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BIDANG KERJA SAMA ANTAR DESA DAN PEMBANGUNAN PERDESAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA, BIDANG PELATIHAN KERJA PRODUKTIVITAS DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, BIDANG KEBUDAYAAN, PAMONG BUDAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA, BIDANG KEPEMUDAAN, PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Nagekeo	BUPATI NAGEKEO, SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NAGEKEO, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,32 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kota Bitung	DINAS KETENAGA KERJAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,3 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kota Bitung	DINAS KETENAGA KERJAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Maluku	GUBERNUR MALUKU , DINAS SOSIAL PROVINSI MALUKU	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	BUPATI TASIKMALAYA , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,24 - 3,65	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Tasikmalaya	BUPATI TASIKMALAYA , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,24 - 3,65	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,24 - 5,64	4
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,23 - 5,63	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Lombok Barat	BUPATI LOMBOK BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Lombok Barat	BUPATI LOMBOK BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Lombok Barat	BUPATI LOMBOK BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Lombok Barat	BUPATI LOMBOK BARAT , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Lombok Barat	BUPATI LOMBOK BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Lombok Barat	BUPATI LOMBOK BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Lombok Barat	BUPATI LOMBOK BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINRAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN HUKUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Lombok Barat	BUPATI LOMBOK BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Lombok Barat	BUPATI LOMBOK BARAT , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PEREKONOMIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Pesisir Barat	BUPATI PESISIR BARAT , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan	BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PENATAAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,22 - 3,86	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KABAG ROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PEMANFAATAN DATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Bengkulu Utara	BUPATI BENGKULU UTARA , DINAS PENDIDIKAN , BIDANG KEBUDAYAAN , SEKSI CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kota Palu	WALI KOTA PALU , SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALU , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PALU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA JAMBI , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN KAWASAN PERDESAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KABAG TATA PEMERINTAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG , BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA , BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT DAN KAWASAN PERDESAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL , BIDANG PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KABAG KERJASAMA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,2 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Demak	BUPATI DEMAK , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,2 - 3,9	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Ciamis	BUPATI CIAMIS , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,4	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Ciamis	BUPATI CIAMIS , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,4	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , CAMAT BANYUANYAR , SEKSI KESEJAHTERAAN RAKYAT KECAMATAN BANYUANYAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , CAMAT KRUCIL , SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN KRUCIL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ciamis	BUPATI CIAMIS , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,19 - 4,4	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ciamis	BUPATI CIAMIS , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,4	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA	PPPK Teknis Khusus	Ya	3,19 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , CAMAT KREJENGAN , SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN KREJENGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ciamis	BUPATI CIAMIS , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,19 - 4,4	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Probolinggo	BUPATI PROBOLINGGO , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO , CAMAT LECES , SEKSI PEMERINTAHAN KECAMATAN LECES	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ciamis	BUPATI CIAMIS , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kota Surakarta	WALIKOTA SURAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA , BIDANG MUTASI DAN PROMOSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,19 - 4,4	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Blitar	WALIKOTA BLITAR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Ya	3,18 - 7,25	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Blitar	WALIKOTA BLITAR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,18 - 7,25	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Blitar	WALIKOTA BLITAR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,18 - 7,25	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kota Blitar	WALIKOTA BLITAR , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,18 - 7,25	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kota Singkawang	WALIKOTA SINGKAWANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN, PAUD DAN DIKMAS , SEKSI CAGAR BUDAYA DAN MUSEUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,15 - 5,51	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Sumenep	BUPATI SUMENEP , DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Sumenep	BUPATI SUMENEP , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Sumenep	BUPATI SUMENEP , SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Sumenep	BUPATI SUMENEP , DINAS SOSIAL , SEKRETARIAT DINAS SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN , SEKSI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , CAMAT TOJO BARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Tojo Una Una	BUPATI TOJO UNA-UNA , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Pamekasan	BUPATI PAMEKASAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Pamekasan	BUPATI PAMEKASAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Musi Banyuasin	BUPATI MUSI BANYUASIN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MUSI BANYUASIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Sumba Barat Daya	BUPATI SUMBA BARAT DAYA , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN , SEKSI PENGELOLAAN KEBUDAYAAN DAN TRADISI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,1 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Pidie	BUPATI PIDIE , SEKRETARIAT DAERAH 1 , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,08 - 3,73	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Pidie	BUPATI PIDIE , SEKRETARIAT DAERAH 1 , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,08 - 3,73	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Purworejo	BUPATI , BPBD , KABID PENYELAMATAN DAN EVAKUASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3,04 - 3,67	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	4
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. LUMAJANG , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB.LUMAJANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Jambi	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA JAMBI , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN SDA , KABAG PENGADAAN BARANG/JASA DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	3
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DISNAKERTRANS PROVINSI JAWA TENGAH , BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DISNAKERTRANS PROV. JATENG	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,5	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah	BUPATI BENGKULU TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 Jt	3
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG LITBANGAN DAN PENGENDALIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Cirebon	WALIKOTA CIREBON , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA CIREBON	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Luwu	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	BUPATI REJANG LEBONG , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,6	2
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Jepara	BUPATI JEPARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-5 Jt	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI TEKNIS BPSDMD PROV JATENG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB. LUMAJANG , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KAB.LUMAJANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 Jt	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Ya	3 - 3,8	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	BUPATI REJANG LEBONG , DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG LITBANGAN DAN PENGENDALIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 Jt	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , BIDANG ANGGARAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Banggai Kepulauan	BUPATI BANGGAI KEPULAUAN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BPBD	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,6	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,1	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,8	2
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Lumajang	BUPATI LUMAJANG , DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN LUMAJANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , BPSDMD PROVINSI JAWA TENGAH , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI MANAJERIAL BPSDMD PROV JATENG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	2
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK , BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , KETUA SUBKELOMPOK PENGARUSUTAMAAN GENDER	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-8 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , KABID. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	BUPATI REJANG LEBONG , DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PPPK Teknis Umum	Ya	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN , BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI UKM DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA , KASI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , DINAS KETENAGAKERJAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , KABID.KERJASAMA DAN PEMBANGUNAN KAWASAN PEDESAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Pacitan	BUPATI PACITAN , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMERINTAHAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , DINAS KETENAGAKERJAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , SEKRETARIAT DPRD , KABAG. FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN , BAGIAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Sukabumi	BUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH , BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , KABID. PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Sukabumi	BUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Banyuwangi	BUPATI BANYUWANGI , DINAS KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , CAMAT TAMALANREA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Luwu	BUPATI LUWU , WAKIL BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN PENGENDALIAN PENDUDUK , BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , KETUA SUBKELOMPOK PERLINDUNGAN PEREMPUAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-8 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , CAMAT SANGKARRANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UM , BIDANG PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA , KASI PERLUASAN KESEMPATAN KERJA DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Ya	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Banyuwangi	BUPATI BANYUWANGI , BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,7	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Nagan Raya	BUPATI NAGAN RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , CAMAT UJUNG PANDANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , CAMAT RAPPOCINI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Sukabumi	BUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Sukabumi	BUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Grobogan	BUPATI GROBOGAN , BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , CAMAT WAJO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Sanggau	BUPATI SANGGAU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU , DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UM , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	BIRO ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,8	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , CAMAT MARISO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DISPERMADES DUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH , BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISPERMADES DUKCAPIL PROV JATENG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , CAMAT TAMALATE	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	BUPATI REJANG LEBONG , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kota Kendari	WALIKOTA KENDARI , DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KOTA KENDARI , BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-5 Jt	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Rejang Lebong	BUPATI REJANG LEBONG , DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Sukabumi	BUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	GUBERNUR JAWA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH , DISPERMADES DUKCAPIL PROVINSI JAWA TENGAH , BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DISPERMADES DUKCAPIL PROV JATENG	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Kampar	BUPATI KAMPAR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Sukabumi	BUPATI SUKABUMI , WAKIL BUPATI SUKABUMI , PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Sikka	BUPATI SIKKA, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, PENGANTAR KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-5 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , CAMAT MAKASSAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kota Kendari	WALIKOTA KENDARI , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA KENDARI , BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-5 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Jepara	BUPATI JEPARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , BIDANG TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI , SEKSI PENEMPATAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA, PELATIHAN DAN PRODUKTIFITAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-5 Jt	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Makassar	WALIKOTA MAKASSAR , CAMAT BONTOALA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3-4 Jt	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Buru Selatan	BUPATI BURU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN , DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PEMASARAN WISATA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Buru Selatan	BUPATI BURU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN , DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PENGEMBANGAN PRODUK DAN USAHA WISATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Buru Selatan	BUPATI BURU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN , DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH DAN ANEKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	3
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN MANUFAKTUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	3
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Sarolangun	BUPATI SAROLANGUN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (DISNAKERTRANS) , BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIFITAS, PENEMPATAN DAN PENGEMBANGAN TENAGA KERJA , SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	3 - 4,16	2
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI MENENGAH DAN ANEKA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Aceh	GUBERNUR ACEH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH , BIDANG PENGEMBANGAN INDUSTRI AGRO DAN MANUFAKTUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	3 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Way Kanan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,99 - 3,99	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Kupang	BUPATI KUPANG, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, BIDANG PEMBINAAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,99 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Way Kanan	SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,99 - 3,99	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kota Pekalongan	WALIKOTA PEKALONGAN , SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KOMPETENSI ASN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,99 - 3,24	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Pekalongan	WALIKOTA PEKALONGAN , SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PEKALONGAN , BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,99 - 3,77	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Dharmasraya	BUPATI DHARMASRAYA , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,52	3
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Dharmasraya	BUPATI DHARMASRAYA , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,52	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Denpasar	WALIKOTA DENPASAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) , BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 10,37	21
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN , BIDANG PERMUKIMAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,77	15
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Murung Raya	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	10
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	8
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Morowali Utara	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	7
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Rembang	BUPATI REMBANG , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA , KABID PENGEMBANGAN DAN PENATAAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	6
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Denpasar	WALIKOTA DENPASAR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN (ASISTEN II) , BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 10,37	6
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Rembang	BUPATI REMBANG , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA , KABID PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	6
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , DINAS KESEHATAN , BIDANG PELAYANAN DAN SUMBER DAYA KESEHATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	5
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Sumba Timur	BUPATI SUMBA TIMUR, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUMBA TIMUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,87	5
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,83	5
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PERUMAHAN RAKYAT PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN , BIDANG PERMUKIMAN	PPPK Teknis Umum	Ya	2,97 - 5,77	5
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH BIDANG PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	5
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Sumba Timur	BUPATI SUMBA TIMUR, DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SUMBA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,91	5
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Sumba Timur	BUPATI SUMBA TIMUR, DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SUMBA TIMUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,91	5
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , DINAS PENDIDIKAN , BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT , SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	4
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Bireuen	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	4
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Bandung Barat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,41	4
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Ponorogo	BUPATI PONOROGO , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA , BIDANG PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	4
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Sragen	BUPATI SRAGEN , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,32	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Bima	BPBD , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Daerah D I Yogyakarta	GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA , ASISTEN SETDA BIDANG PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MASYARAKAT , BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,97	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Bandung Barat	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,41	3
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ponorogo	BUPATI PONOROGO , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMERINTAHAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kota Tual	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA TUAL, , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA TUAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	3
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Sumbawa Barat	BUPATI SUMBAWA BARAT , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	3
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	SEKRETARIAT JENDERAL , BIRO UMUM , BAGIAN RUMAH TANGGA KEMENTERIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Provinsi Riau	GUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	3
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	3
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Morowali Utara	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN, KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	3
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	3
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Pekanbaru	WALIKOTA PEKANBARU , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PEKANBARU , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	3
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	3
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR , ASSESSOR SDM APARATUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	3
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Bandung Barat	DINAS TENAGA KERJA , DINAS TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,41	3
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	3
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMERINTAHAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Batu	WALIKOTA BATU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Cianjur	BUPATI CIANJUR , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA , SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,72	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Provinsi NTB	GUBERNUR NTB , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Bima	DIKBUDPORA , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Banjarmasin	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,36	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA , SUB BAGIAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,85	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Bireuen	BUPATI BIREUEN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Gunung Mas	SEKRETARIAT DAERAH , BKPSDM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,87	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , PUSAT PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,37	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Batu	WALIKOTA BATU , DINAS TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Rembang	BUPATI REMBANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH , KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA ASN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,6	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , RS UMUM DAERAH DR. R. SOETIJONO BLORA , BAGIAN UMUM , SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Buol	BUPATI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,93	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat	SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,5	2
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Sumba Barat	BUPATI , DINAS PARIWISATA, EKONOMI KREATIF DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Karimun	BUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL , BIDANG REHABILITASI SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	2
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Gunung Mas	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,87	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,68	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , KECAMATAN LUBUK BAJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	2
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kota Metro	WALIKOTA METRO , WAKIL WALIKOTA METRO , SEKRETARIAT DAERAH KOTA METRO , DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL, USAHA MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN KOTA METRO	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	2
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Luwu Utara	BUPATI LUWU UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG KERJASAMA DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN , BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI CITARUM CILIWUNG , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Kaur	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Bandung	BUPATI BANDUNG , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,1	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PENATAAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	2
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Provinsi Riau	GUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	2
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA SERTA PARIWISATA KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,22	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , DINAS PENDIDIKAN , SEKRETARIAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMERINTAHAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	2
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN , BALAI BESAR PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN , BAGIAN UMUM	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kota Batam	PEMERINTAH KOTA BATAM , KECAMATAN SAGULUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,77	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah	GUBERNUR SULAWESI TENGAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI , KABID PEMB. PELATIHAN, PERLUASAN PENEMPATAN & PROD. TK , KASIE PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	2
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	2
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Nganjuk	BUPATI NGANJUK , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA , BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,3	2
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Bima	BPBD , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Murung Raya	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	2
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Batang Hari	BUPATI BATANG HARI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI, PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	2
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Padang Lawas Utara	BUPATI PADANG LAWAS UTARA , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,7	2
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASAYARAKAT DESA , BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,57	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Belitung Timur	BUPATI BELITUNG TIMUR , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , PELAKSANA , SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,9	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Murung Raya	BUPATI MURUNG RAYA , SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , SEKRETARIAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG KEMASYARAKATAN DESA , SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK , BIDANG PEMBANGUNAN KELUARGA DAN ADVOKASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMBINAAN PEMERINTAHAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	BUPATI HALMAHERA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG KERJASAMA DESA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH , SEKRETARIAT BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Cianjur	BUPATI CIANJUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,72	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Batang	BUPATI BATANG , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Aceh Singkil	BUPATI , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , SEKRETARIAT BAPPEDA , SUB. BAGIAN DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ACEH , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , BAGIAN TATA USAHA , SUB BAGIAN UMUM, KEPEGAWAIAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Karanganyar	BUPATI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN, LOGISTIK DAN PERALATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	BUPATI TIMOR TENGAH UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Barito Kuala	BUPATI BARITO KUALA , WAKIL BUPATI BARITO KUALA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PERLINDUNGAN KERJA DAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,24	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Cianjur	BUPATI CIANJUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,72	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM ACEH , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Karimun	BUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENILAIAN KINERJA APARATUR DAN PENGHARGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Sragen	BUPATI SRAGEN , DINAS TENAGA KERJA , BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ESDM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,59	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , DINAS KETENAGAKERJAAN , BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Kudus	BUPATI KUDUS , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI , SEKSI REHABILITASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 7	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Batu	WALIKOTA BATU , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Bangkalan	BUPATI BANGKALAN , SEKRETARIAT DAERAH , INSPEKTORAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Sekadau	BUPATI SEKADAU, BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, BIDANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN APARATUR SIPIL NEGARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,96	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,57	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Bandung	BUPATI BANDUNG , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PENATAAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,1	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan	BUPATI LABUHANBATU SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH LABUHANBATU SELATAN , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Luwu Utara	BUPATI LUWU UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BAGIAN ORGANISASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,57	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT GUNUNG MEGANG	PPPK Teknis Khusus	Ya	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	BUPATI MANGGARAI TIMUR, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, BIDANG KESENIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA AHLI MUDA SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KELEMBAGAAN KESENIAN TRADISIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,45	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Provinsi NTB	GUBERNUR NTB , BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Barito Kuala	BUPATI BARITO KUALA , WAKIL BUPATI BARITO KUALA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,24	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT WULANGGITANG, SEKRETARIAT CAMAT WULANGGITANG, SUB BAGIAN PROGRAM DATA DAN EVALUASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	BUPATI HULU SUNGAI TENGAH , CAMAT BATU BENAWA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Cianjur	BUPATI CIANJUR , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PENGEMBANGAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA , SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,72	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	BUPATI HULU SUNGAI TENGAH , CAMAT LABUAN AMAS UTARA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	BUPATI MANGGARAI TIMUR, DINAS TENAGA KERJA DAN TRNSMIGRASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA AHLI MUDA SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,45	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	BUPATI HULU SUNGAI TENGAH , CAMAT PANDAWAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Tanjungpinang	WALIKOTA TANJUNGPINANG , DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA TANJUNGPINANG , DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH , BAGIAN TATA USAHA , SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PENUNJANG NON MEDIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur	BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , KABID PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Mempawah	SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA , BIDANG PARIWISATA , SEKSI KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Cianjur	BUPATI CIANJUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,72	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Pringsewu	BUPATI PRINGSEWU , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL - DISNAKERTRANS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,72	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Bandung	BUPATI BANDUNG , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,1	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Provinsi NTB	GUBERNUR NTB , DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PENATAAN DESA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kota Pagar Alam	WALIKOTA PAGAR ALAM , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA PAGAR ALAM , BIDANG MUTASI, KEPANGKATAN DAN KESEJAHTERAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , SEKRETARIAT , SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kota Tangerang	WALIKOTA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,19	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Buol	BUPATI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,93	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	GUBERNUR , BADAN PENGHUBUNG , SUB BIDANG PROMOSI DAN ANJUNGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,44	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kotabaru	BUPATI KOTABARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KOTABARU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,65	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT TITEHENA, SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Maros	WAKIL BUPATI MAROS , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BENCANA, BIDANG PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,77	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Bangkalan	BUPATI BANGKALAN , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN , BAGIAN PEMERINTAHAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT BELIMBING	PPPK Teknis Khusus	Ya	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Natuna	BUPATI NATUNA, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 7	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT ADONARA, SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN, LOGISTIK DAN PERALATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ponorogo	BUPATI PONOROGO , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT MLARAK , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT SEMENDE DARAT LAUT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Belitung Timur	BUPATI BELITUNG TIMUR , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , PELAKSANA , SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,9	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR , DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA , UPTD MUSEUM , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,67	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Batang	BUPATI BATANG , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG KELEMBAGAAN, ADAT DAN SOSIAL BUDAYA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	BUPATI MANGGARAI TIMUR, DINAS TENAGA KERJA DAN TRNSMIGRASI, BIDANG PELATIHAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA AHLI MUDA SUB KOORDINATOR SUBSTANSI PELATIHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,45	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Luwu Utara	BUPATI LUWU UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDADURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Luwu Utara	BUPATI LUWU UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ponorogo	BUPATI PONOROGO , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT EMPAT PETULAI DANGKU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT TANJUNG AGUNG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur	BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,67	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PENGEMBANGAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN KELEMBAGAAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT ADONARA BARAT, SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Sumedang	BUPATI SUMEDANG , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KINERJA ASN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKRETARIAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Soppeng	BUPATI SOPPENG , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , ASSESSOR SDM APARATUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA SURABAYA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,68	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Kotabaru	BUPATI KOTABARU , DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,65	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Karimun	BUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Banggai	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kota Yogyakarta	WALIKOTA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,7	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , SEKERTARIS BADAN , KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Klungkung	PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7,29	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT PANANG ENIM	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Pekalongan	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,24	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL TANJUNG PUTING , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH NARKOBA	Pemerintah Kab. Gunung Mas	SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.GUNUNG MAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,87	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Karimun	BUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA ALAM AHLI MUDA - SUB KOORDINATOR SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT ADONARA TENGAH, SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT ILE MANDIRI, SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , DINAS PENDIDIKAN , BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT , SEKSI PENDIDIKAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Aceh Tengah	BUPATI ACEH TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH , DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT KELEKAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKSI KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Provinsi NTB	GUBERNUR NTB , DINAS PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH , BIDANG PASAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	BUPATI MALUKU BARAT DAYA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,85	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Blora	BUPATI BLORA , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT LEMBAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kota Mojokerto	WALIKOTA MOJOKERTO , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN PENILAIAN KINERJA APARATUR	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,43	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT SUNGAI ROTAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kota Yogyakarta	WALIKOTA YOGYAKARTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,7	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT BENAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Karanganyar	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Karimun	BUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMERINTAHAN DESA , ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUB KOORDINATOR SARANA PRASARANA DAN KEKAYAAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, CAMAT WITIHAMA, SEKSI PELAYANAN UMUM DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT BELIDE DARAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Simeulue	BUPATI SIMEULUE , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG PEMERINTAHAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEISTIMEWAAN ACEH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Karanganyar	BUPATI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	GUBERNUR SUMATERA SELATAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA , UPTD MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN , SEKSI KOLEKSI DAN KONSERVASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENDAPATAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Provinsi Riau	GUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Provinsi Riau	GUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , BIRO UMUM , BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN ASET	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PELATIHAN, PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara	BUPATI PENAJAM PASER UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA , KABID. KEBUDAYAAN DAN PRODUK WISATA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAAN DAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN AGAMA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,57	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Sinjai	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,8	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan	BUPATI HULU SUNGAI SELATAN , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , KABID PEMBERDAYAAN PEMERINTAHAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS SOSIAL, BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Manggarai	BUPATI MANGGARAI, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, DINAS SOSIAL, BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL, SUBSTANSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SIAGA BENCANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Provinsi Riau	GUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN	PPPK Teknis Umum	Ya	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KETENAGAKERJAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA TIMUR , KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMERINTAHAN DESA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Pekalongan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kab. Karanganyar	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - ASESOR SDM APARATUR	Pemerintah Kab. Karanganyar	BUPATI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Mempawah	SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG EKONOMI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ponorogo	BUPATI PONOROGO , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT BABADAN , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Provinsi Riau	GUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG DATA DAN INFORMASI KEBENCANAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Karimun	BUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK AHLI MUDA - SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG PENATAAN DAN KERJASAMA DESA , SEKSI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA ALAM DAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Cianjur	BUPATI CIANJUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,72	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kota Surabaya	WALIKOTA SURABAYA , SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURABAYA , RSUD BHAKTI DHARMA HUSADA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,99	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,37	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT LUBAI ULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Manggarai Timur	BUPATI MANGGARAI TIMUR, DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN, BIDANG KESENIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA AHLI MUDA SUB KOORDINATOR SUBSTANSI KELEMBAGAAN KESENIAN TRADISIONAL	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,45	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT SEMENDE DARAT ULU	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Maluku Barat Daya	BUPATI MALUKU BARAT DAYA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,65	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI , BIDANG PEMBINAAN, PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKSI PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT LAWANG KIDUL	PPPK Teknis Umum	Ya	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Kepulauan Aru	BUPATI KEPULAUAN ARU , SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU , DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Hulu Sungai Tengah	BUPATI HULU SUNGAI TENGAH , CAMAT LABUAN AMAS SELATAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,2	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Batang	BUPATI BATANG , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , BIDANG KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Bulungan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Umum	Ya	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH , BIDANG ANGGARAN DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,24	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir	BUPATI OGAN KOMERING ILIR , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,81	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Karanganyar	BUPATI , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,87	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN , BIDANG PERINDUSTRIAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Bandung	BUPATI BANDUNG , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG FASILITASI PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,1	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Banggai	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,57	1
AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN KEHUTANAN NEGERI MANOKWARI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	KEMENTERIAN ATR/BPN - KANTOR PUSAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 5,47	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Luwu Utara	BUPATI LUWU UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT UJAN MAS	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Tapin	BUPATI TAPIN , DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAPIN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,5	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Mempawah	SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH , BIDANG PENGENDALIAN, FISIK PRASARANA DAN LITBANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,03	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Bulungan	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Bandung	BUPATI BANDUNG , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,1	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BALAI TAMAN NASIONAL BATANG GADIS , SUB BAGIAN TATA USAHA , SUB BAGIAN TATA USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara	DINAS PENDIDIKAN	PPPK Teknis Umum	Ya	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Muara Enim	BUPATI MUARA ENIM , WAKIL BUPATI MUARA ENIM , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT RAMBANG	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,95	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kota Yogyakarta	WALIKOTA YOGYAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4,7	1
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA	Pemerintah Kab. Halmahera Tengah	BUPATI HALMAHERA TENGAH , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	Pemerintah Kota Serang	WALI KOTA SERANG , SEKRETARIAT DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5,27	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, BAGIAN ORGANISASI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Flores Timur	BUPATI FLORES TIMUR, SEKRETARIAT DAERAH, DINAS TENAGA KERJA, BIDANG BINA TENAGA KERJA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,51	1
AHLI PERTAMA - PEMBINA INDUSTRI	Pemerintah Kab. Manggarai	BUPATI MANGGARAI, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI, DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN, BIDANG PEMBINAAN USAHA DAN DISTRIBUSI PERDAGANGAN, SUBSTANSI PEMBINAAN USAHA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,71	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Kutai Timur	BUPATI KUTAI TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,97	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Bandung Barat	DINAS TENAGA KERJA , DINAS TENAGA KERJA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,41	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Wonosobo	BUPATI WONOSOBO , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN, KESIAPSIAGAAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 2,97	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM , BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, HUKUM DAN KERJA SAMA TEKNIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , INSPEKTORAT	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Karimun	BUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK AHLI MUDA - SUB KOORDINATOR PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	Pemerintah Kab. Brebes	BUPATI BREBES , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,38	1
AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara	BUPATI TIMOR TENGAH UTARA , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 5	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	BUPATI ROKAN HULU , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , SEKSI REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Tuban	BUPATI TUBAN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL, PENANGANAN BENCANA DAN KEPAHLAWANAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,3	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	Pemerintah Kab. Karimun	BUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK , BIDANG KUALITAS HIDUP PEREMPUAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK AHLI MUDA - SUB KOORDINATOR PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PERENCANA	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	DIREKTORAT JENDERAL PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN LINGKUNGAN , DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK TENURIAL DAN HUTAN ADAT , SUB DIREKTORAT PENANGANAN KONFLIK TENURIAL KAWASAN HUTAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,29	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Provinsi Riau	GUBERNUR RIAU , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,47	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Cianjur	BUPATI CIANJUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6,72	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Batang	BUPATI BATANG , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,5	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Cirebon	BUPATI CIREBON , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	Pemerintah Kab. Natuna	BUPATI NATUNA, DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 7	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Empat Lawang	BUPATI , SEKRETARIAT DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KABAG PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 3,84	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	GUBERNUR JAWA TIMUR , SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI JAWA TIMUR , BIDANG BINA PEMERINTAHAN DESA , SEKSI KEUANGAN DAN ASET DESA	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 6	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Ponorogo	BUPATI PONOROGO , SEKRETARIAT DAERAH , CAMAT BALONG , SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Rembang	BUPATI REMBANG , DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA , KABID PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,6	1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANA	Pemerintah Kab. Cianjur	BUPATI CIANJUR , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG REHABILITASI DAN REKONTRUKSI	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 6,72	1
AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	Pemerintah Kab. Karimun	BUPATI KARIMUN , SEKRETARIAT DAERAH , DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA , BIDANG PEMERINTAHAN DESA , ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA - SUB KOORDINATOR SARANA PRASARANA DAN KEKAYAAN DESA	PPPK Teknis Umum	Tidak	2,97 - 4	1
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBENCANAAN	Pemerintah Kab. Cilacap	BUPATI CILACAP , SEKRETARIAT DAERAH , BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH , BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN	PPPK Teknis Khusus	Tidak	2,97 - 3,3	1

Sedikit Peringatan atau notice :
Validasi Formasi saat ini masih berlangsung, data yang tampil adalah data yang sudah valid Formasi Instansi. (Sc. ASN Karier)

Untuk cara mencarinya kami akan menyediakan tutorial berupa vidio dan juga tulisan : Cooming Sooon

Silakan email : sharelaju@gmail.com untuk File nya.

3. Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK Sarjana Psikologi Tahun 2023

Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami alur pendaftaran CPNS yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda ikuti:

a. Pendaftaran Akun di SSCASN BKN

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun di SSCASN BKN. Kunjungi website SSCASN BKN dan ikuti petunjuk pendaftaran akun dengan benar. Pastikan Anda menggunakan informasi yang valid dan akurat.

b. Pengisian Data Diri dan Upload Dokumen

Setelah berhasil membuat akun, lengkapi data diri Anda dengan benar. Isi informasi yang diminta dengan lengkap dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya.

c. Memilih Formasi CPNS Sarjana Psikologi

Pada tahapan ini, Anda akan diminta untuk memilih formasi CPNS yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda. Teliti dengan baik formasi yang tersedia dan pilihlah yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian Anda.

d. Mengikuti Seleksi Administrasi

Setelah mendaftar dan memilih formasi, Anda akan mengikuti proses seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim penerimaan CPNS akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang Anda unggah. Pastikan dokumen yang Anda sertakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

e. Mengikuti Ujian Seleksi

Jika lulus seleksi administrasi, Anda akan diundang untuk mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi terdiri dari beberapa tahapan, seperti ujian tulis, ujian kompetensi, dan wawancara. Persiapkan diri Anda dengan baik dan pelajari materi yang akan diujikan sesuai dengan formasi yang Anda pilih.

4. Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS

Untuk berhasil dalam seleksi CPNS, persiapkan diri Anda dengan baik. Berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan:

a. Pelajari Materi Ujian

Materi ujian CPNS meliputi berbagai aspek, termasuk pengetahuan umum, keahlian teknis, dan kompetensi yang relevan dengan formasi yang Anda pilih. Pelajari materi-materi tersebut dengan seksama dan gunakan sumber belajar yang terpercaya.

b. Latihan Soal CPNS

Agar lebih siap menghadapi ujian, latihan soal CPNS sangat dianjurkan. Cari sumber latihan soal yang relevan dengan formasi yang Anda pilih dan luangkan waktu untuk berlatih secara berkala. Hal ini akan membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menjawab soal.

c. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris

Kemampuan bahasa Inggris sering menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan membaca buku, menonton film atau acara berbahasa Inggris, dan berlatih berbicara dengan orang yang mahir berbahasa Inggris.

d. Perhatikan Kesehatan dan Kondisi Fisik

Selama proses seleksi CPNS, pastikan Anda menjaga kesehatan dan kondisi fisik Anda. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga stamina dan fokus saat mengikuti ujian.

5. Informasi Terkini seputar CPNS dan PPPK Sarjana Psikologi

Selalu pantau informasi terkini seputar penerimaan CPNS untuk lulusan Sarjana Psikologi. Kunjungi website resmi https://sscasn.bkn.go.id/ secara berkala dan ikuti akun media sosial resmi yang terkait dengan penerimaan CPNS. Dengan mengikuti informasi terkini, Anda akan mendapatkan update tentang jadwal, persyaratan, dan berbagai hal penting terkait penerimaan CPNS.

6. Kesimpulan

Penerimaan CPNS untuk jurusan Sarjana Psikologi tahun 2023/2024 menjadi kesempatan yang besar bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara. Persiapkan diri Anda dengan baik, ikuti alur pendaftaran dengan benar, dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terkini dari website resmi.

Dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Anda memiliki peluang besar untuk meraih posisi CPNS atau PPPK. Sukses dalam perjalanan Anda menuju jabatan ASN yang mulia!

Terimakasih telah berkunjung ke halaman kami yang berjudul "UNDUH FORMASI CPNS JURUSAN PSIKOLOGI" semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian.

Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya, namun jika ada diantara sobat yang ingin memberikan ide, saran dan komentar dapat meninggalkannya di bawah atau dapat melalui email kami : sharelaju@gmail.com

Keywords:

CPNS Sarjana Psikologi, PPPK Sarjana Teknik, 2023, Aceh, Formasi, Psikologi PNS, Umum, Formasi, CPNS, Loker, Lowongan Kerja, Donwload Formasi,PDF

Kata Kunci

Penerimaan CPNS Lulusan Sarjana Psikologi 2023/2024
Seleksi CPNS Sarjana Psikologi
Persiapan CPNS Sarjana Psikologi
Informasi CPNS Sarjana Psikologi
Pengumuman CPNS Sarjana Psikologi
Download Formasi CPNS dan PPPK Sarjana Psikologi
Seleksi PPPK Sarjana Psikologi
Informasi PPPK Sarjana Psikologi
Pengumuman PPPK Sarjana Psikologi
CPNS Psikologi
PPPK Psikologi

Husaini Blog