Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

UNDUH FORMASI CPNS JURUSAN SOSIOLOGI

FORMASI CPNS JURUSAN SOSIOLOGI - Pada kesempatan ini kami memberikan sebuah informasi Lowongan Kerja (LOKER) pada instansi Pemerintah untuk jurusan Kuliah Sarjana Sosiologi.

FORMASI CPNS dan PPPK JURUSAN SOSIOLOGI
Formasi Jurusan Sosiologi | Husaini, S.T


1. Pengumuman CPNS dan PPPK

Berikut ini adalah formasi yang dapat kalian lamar untuk lulusan Sarjana Sosiologi (S-1).

  • Pengumuman Pembukaan CPNS  : 19 Sept - 3 Okt (Tergantung Pada Instansi)
  • Formsi dibuka : Akan Ada Versi Tabel dibawah
  • Tanggal Pendaftaran : 20 Sept - 9 Okt (Sesusai dengan instansi)
  • Jadwal Ujian SKD :  Sesusai dengan instansi
  • Jadwal Ujian SKB :  Sesusai dengan instansi
  • Informasi CPNS https://sscasn.bkn.go.id/

Berikut ini adalah hasil pencarian kami dari halaman resmi SSCASN Pemerintah Indonesia, postingan ini bertujuan untuk mempermudah sobat dalam mencari formasi untuk jurusan kalian. Semoga bermanfaat.

2. Tabel Formasi Untuk Sarjana Sosiologi 2023/2024

Untuk formasi S1 Sosiologi dibuka sebanyak 1259 formasi  lebih (tanggal 04 Okt 2023 jam 10:19 WIB). Bagi formasi yang tidak ada pada tabel ini dapat sobat cari di halaman Resmi https://sscasn.bkn.go.id/

JabatanInstansiUnit KerjaJenis PengadaanKhusus disabilitasPenghasilan (juta)Jumlah Kebutuhan
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, DAN JARINGAN, DIREKTORAT JARINGAN DAN PEMBUDAYAANPPPK Teknis UmumTidak9,5 - 10,52
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, DAN JARINGAN, DIREKTORAT HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN KERJA SAMAPPPK Teknis UmumTidak9,5 - 10,52
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI, DIREKTORAT PENGKAJIAN KEBIJAKAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAPPPK Teknis UmumTidak9,5 - 10,52
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI, DIREKTORAT PENGKAJIAN MATERI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAPPPK Teknis UmumTidak9,5 - 10,52
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, DAN JARINGAN, DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KOMUNIKASIPPPK Teknis UmumTidak9,5 - 10,51
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI, DIREKTORAT PENGKAJIAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAPPPK Teknis UmumTidak9,5 - 10,51
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI, DIREKTORAT EVALUASIPPPK Teknis UmumTidak9,5 - 10,51
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DIREKTORAT PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHANPPPK Teknis UmumTidak9,5 - 10,51
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI, DIREKTORAT PENGENDALIANPPPK Teknis UmumTidak9,5 - 10,51
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, DAN JARINGAN, DIREKTORAT SOSIALISASI DAN KOMUNIKASIPPPK Teknis KhususTidak9,5 - 10,51
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGKAJIAN DAN MATERI, DIREKTORAT PENGKAJIAN IMPLEMENTASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILAPPPK Teknis KhususTidak9,5 - 10,51
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANBadan Pembinaan Ideologi PancasilaBADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA, DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI, DIREKTORAT PENGENDALIANPPPK Teknis KhususTidak9,5 - 10,51
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDirektorat Regional IPPPK Teknis KhususTidak9-13 Jt13
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDirektorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan MasyarakatPPPK Teknis KhususTidak9-13 Jt13
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDirektorat Pembangunan DaerahPPPK Teknis KhususTidak9-13 Jt13
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDirektorat Regional IIIPPPK Teknis KhususTidak9-13 Jt13
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan SektoralPPPK Teknis KhususTidak9-13 Jt13
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDirektorat Alokasi Pendanaan PembangunanPPPK Teknis KhususTidak9-13 Jt13
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDirektorat Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahPPPK Teknis KhususTidak9-13 Jt10
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDirektorat Ketenagalistrikan, Telekomunikasi dan InformatikaPPPK Teknis KhususTidak9-13 Jt9
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasPusat Analisis Kebijakan dan KinerjaPPPK Teknis UmumTidak9-13 Jt6
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDirektorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan OlahragaPPPK Teknis KhususTidak9-13 Jt5
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDirektorat Agama, Pendidikan, dan KebudayaanPPPK Teknis KhususTidak9-13 Jt5
AHLI PERTAMA - PERENCANAKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasDirektorat Regional IIPPPK Teknis KhususTidak9-13 Jt5
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANKementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BappenasPusat Analisis Kebijakan dan KinerjaPPPK Teknis KhususTidak9-13 Jt3
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Kelautan dan PerikananDIREKTORAT KEPELABUHANAN PERIKANAN, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAPPPPK Teknis KhususYa8,85 - 9,341
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Kelautan dan PerikananDIREKTORAT PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAPPPPK Teknis KhususYa8,85 - 9,341
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Kelautan dan PerikananDIREKTORAT PERIZINAN DAN KENELAYANAN, DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAPPPPK Teknis KhususYa8,85 - 9,341
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANKementerian Kelautan dan PerikananDIREKTORAT JASA KELAUTAN, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUTPPPK Teknis KhususTidak8,33 - 8,825
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANKementerian Kelautan dan PerikananBALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT MAKASSAR, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUTPPPK Teknis KhususTidak8,33 - 8,822
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANKementerian Kelautan dan PerikananBALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PADANG, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUTPPPK Teknis KhususTidak8,33 - 8,822
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANKementerian Kelautan dan PerikananBALAI KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL KUPANG, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUTPPPK Teknis KhususTidak8,33 - 8,821
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANKementerian Kelautan dan PerikananBALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUTPPPK Teknis KhususTidak8,33 - 8,821
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANKementerian Kelautan dan PerikananDIREKTORAT JASA KELAUTAN, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUTPPPK Teknis UmumTidak8,33 - 8,821
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANKementerian Kelautan dan PerikananDIREKTORAT KONSERVASI DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LAUT, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUTPPPK Teknis UmumTidak8,33 - 8,821
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANKementerian Kelautan dan PerikananLOKA KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN NASIONAL PEKANBARU, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUTPPPK Teknis KhususTidak8,33 - 8,821
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANKementerian Kelautan dan PerikananLOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SERANG, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUTPPPK Teknis KhususTidak8,33 - 8,821
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANKementerian Kelautan dan PerikananLOKA PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT SORONG, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUTPPPK Teknis KhususTidak8,33 - 8,821
AHLI PERTAMA - ANALIS PENGUSAHAAN JASA KELAUTANKementerian Kelautan dan PerikananBALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA PESISIR DAN LAUT PONTIANAK, DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUTPPPK Teknis UmumTidak8,33 - 8,821
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA - DKI JAKARTAPPPK Teknis KhususTidak8,17 - 9,021
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKATKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifSEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, BIRO UMUM, HUKUM, DAN PENGADAANPPPK Teknis KhususTidak8,1 - 8,841
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifDEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF, DIREKTORAT PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL INDUSTRI KREATIFPPPK Teknis UmumTidak8,1 - 8,841
AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKANKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifDEPUTI BIDANG EKONOMI DIGITAL DAN PRODUK KREATIF, DIREKTORAT KULINER, KRIYA, DESAIN, DAN FESYENPPPK Teknis UmumTidak8,1 - 8,841
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifSEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, BIRO UMUM, HUKUM, DAN PENGADAANPPPK Teknis KhususTidak8,08 - 8,822
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifSEKRETARIAT KEMENTERIAN/SEKRETARIAT UTAMA, BIRO UMUM, HUKUM, DAN PENGADAANPPPK Teknis UmumTidak8,08 - 8,821
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifDEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG KEBIJAKAN STRATEGIS, BAGIAN UMUM, SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGAPPPK Teknis KhususTidak8,08 - 8,821
AHLI PERTAMA - ARSIPARISKementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi KreatifDEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN, SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA DAN KELEMBAGAAN, BAGIAN UMUM, SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGAPPPK Teknis KhususTidak8,08 - 8,821
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSISetjen Komisi Pemberantasan KorupsiDirektorat Pembinaan Peran Serta MasyarakatCPNS UmumTidak8-10 Jt8
AHLI PERTAMA - ANALIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSISetjen Komisi Pemberantasan KorupsiDirektorat Pembinaan Peran Serta MasyarakatCPNS Lulusan terbaikTidak8-10 Jt1
AHLI PERTAMA - PENATA PENANGGULANGAN BENCANAPemerintah Kab. PurwakartaBUPATI PURWAKARTA , SEKRETARIAT DAERAH , PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHPPPK Teknis KhususTidak8 - 9,251
AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKATKementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatDIREKTORAT JENDERAL PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN - DKI JAKARTAPPPK Teknis KhususTidak7,9 - 8,751
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGANPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganPPATK , DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWAS KEPATUHAN , DIREKTUR PENGAWASAN KEPATUHAN PENYEDIA BARANG DAN/ATAU JASA LAIN DAN PROFESICPNS UmumTidak7,79 - 18,716
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGANPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganPPATK, PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISMECPNS UmumTidak7,79 - 18,715
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGANPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganPPATK , DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KERJA SAMA , DIREKTUR STRATEGI DAN KERJA SAMA DALAM NEGERICPNS UmumTidak7,79 - 18,714
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGANPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganPPATK , DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KERJA SAMA , DIREKTUR STRATEGI DAN KERJA SAMA INTERNASIONALCPNS UmumTidak7,79 - 18,713
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGANPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganPPATK , PUSAT PEMBERDAYAAN KEMITRAAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISMECPNS UmumTidak7,79 - 18,711
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGANPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganPPATK , DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KERJA SAMA , DIREKTUR STRATEGI DAN KERJA SAMA INTERNASIONALCPNS Lulusan terbaikTidak7,79 - 18,711
AHLI PERTAMA - ANALIS TRANSAKSI KEUANGANPusat Pelaporan dan Analisis Transaksi KeuanganPPATK , PUSAT PEMBERDAYAAN KEMITRAAN ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISMECPNS Putra/putri papua dan papua baratTidak7,79 - 18,711
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI JAWA TENGAHPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,448
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI NUSA TENGGARA TIMURPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,446
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI JAWA BARATPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,446
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI BANTENPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,446
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI JAWA TIMURPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,445
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI KALIMANTAN BARATPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,445
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI NUSA TENGGARA BARATPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,445
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI DKI JAKARTAPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,444
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI SUMATERA UTARAPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,444
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI SUMATERA SELATANPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,444
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI LAMPUNGPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,444
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI SULAWESI SELATANPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,444
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA , DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH KAWASAN ASIA DAN AFRIKAPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,443
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH , DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAHPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,443
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA , DIREKTORAT PENEMPATAN PEMERINTAH KAWASAN ASIA DAN AFRIKAPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,443
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI SULAWESI UTARAPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,443
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI BALIPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,443
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI KALIMANTAN UTARAPPPK Teknis UmumTidak7,64 - 10,442
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH , DIREKTORAT PENEMPATAN PEMERINTAH KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAHPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,442
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK , DIREKTORAT PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIKPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,442
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK , DIREKTORAT PENEMPATAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIKPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,442
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI SULAWESI TENGAHPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,442
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI SULAWESI SELATANPPPK Teknis UmumTidak7,64 - 10,442
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA , DIREKTORAT PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKAPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,442
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI SUMATERA BARATPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,442
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI KEPULAUAN RIAUPPPK Teknis UmumTidak7,64 - 10,442
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI KALIMANTAN BARATPPPK Teknis UmumTidak7,64 - 10,442
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA , DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKAPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH , DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAHPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI RIAUPPPK Teknis UmumTidak7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI ACEHPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH , DIREKTORAT PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAHPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI KALIMANTAN SELATANPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIK , DIREKTORAT SISTEM DAN STRATEGI PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN AMERIKA DAN PASIFIKPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI DI YOGYAKARTAPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI KEPULAUAN RIAUPPPK Teknis UmumYa7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI KALIMANTAN BARATPPPK Teknis UmumYa7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA , DIREKTORAT PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKAPPPK Teknis UmumTidak7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN ASIA DAN AFRIKA , DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH KAWASAN ASIA DAN AFRIKAPPPK Teknis UmumTidak7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH , DIREKTORAT PENEMPATAN NONPEMERINTAH KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAHPPPK Teknis UmumTidak7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , DEPUTI BIDANG PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAH , DIREKTORAT PENEMPATAN PEMERINTAH KAWASAN EROPA DAN TIMUR TENGAHPPPK Teknis UmumTidak7,64 - 10,441
AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJABadan Pelindungan Pekerja Migran IndonesiaBP2MI , BP3MI KEPULAUAN RIAUPPPK Teknis KhususTidak7,64 - 10,441

Sedikit Peringatan atau notice :

Validasi Formasi saat ini masih berlangsung, data yang tampil adalah data yang sudah valid Formasi Instansi. (Sc. ASN Karier)

Untuk cara mencarinya kami akan menyediakan tutorial berupa vidio dan juga tulisan : Cooming Sooon

Silakan email Ke : sharelaju@gmail.com untuk File Lengkapnya (1259 Formasi) nya.

3. Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK Sarjana Sosiologi Tahun 2023

Untuk mempersiapkan diri dengan baik, pahami alur pendaftaran CPNS yang berlaku. Berikut adalah tahapan-tahapan yang perlu Anda ikuti:

a. Pendaftaran Akun di SSCASN BKN

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftar akun di SSCASN BKN. Kunjungi website SSCASN BKN dan ikuti petunjuk pendaftaran akun dengan benar. Pastikan Anda menggunakan informasi yang valid dan akurat.

b. Pengisian Data Diri dan Upload Dokumen

Setelah berhasil membuat akun, lengkapi data diri Anda dengan benar. Isi informasi yang diminta dengan lengkap dan jangan lupa untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan, seperti KTP, ijazah, transkrip nilai, dan dokumen pendukung lainnya.

c. Memilih Formasi CPNS Sarjana Sosiologi

Pada tahapan ini, Anda akan diminta untuk memilih formasi CPNS yang sesuai dengan minat dan kualifikasi Anda. Teliti dengan baik formasi yang tersedia dan pilihlah yang paling sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahlian Anda.

d. Mengikuti Seleksi Administrasi

Setelah mendaftar dan memilih formasi, Anda akan mengikuti proses seleksi administrasi. Pada tahap ini, tim penerimaan CPNS akan melakukan verifikasi terhadap semua dokumen yang Anda unggah. Pastikan dokumen yang Anda sertakan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

e. Mengikuti Ujian Seleksi

Jika lulus seleksi administrasi, Anda akan diundang untuk mengikuti ujian seleksi. Ujian seleksi terdiri dari beberapa tahapan, seperti ujian tulis, ujian kompetensi, dan wawancara. Persiapkan diri Anda dengan baik dan pelajari materi yang akan diujikan sesuai dengan formasi yang Anda pilih.

4. Persiapan Menghadapi Seleksi CPNS

Untuk berhasil dalam seleksi CPNS, persiapkan diri Anda dengan baik. Berikut beberapa tips yang dapat Anda terapkan:

a. Pelajari Materi Ujian

Materi ujian CPNS meliputi berbagai aspek, termasuk pengetahuan umum, keahlian teknis, dan kompetensi yang relevan dengan formasi yang Anda pilih. Pelajari materi-materi tersebut dengan seksama dan gunakan sumber belajar yang terpercaya.

b. Latihan Soal CPNS

Agar lebih siap menghadapi ujian, latihan soal CPNS sangat dianjurkan. Cari sumber latihan soal yang relevan dengan formasi yang Anda pilih dan luangkan waktu untuk berlatih secara berkala. Hal ini akan membantu Anda memahami pola soal dan meningkatkan kemampuan Anda dalam menjawab soal.

c. Tingkatkan Kemampuan Bahasa Inggris

Kemampuan bahasa Inggris sering menjadi salah satu syarat penting dalam seleksi CPNS. Tingkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda dengan membaca buku, menonton film atau acara berbahasa Inggris, dan berlatih berbicara dengan orang yang mahir berbahasa Inggris.

d. Perhatikan Kesehatan dan Kondisi Fisik

Selama proses seleksi CPNS, pastikan Anda menjaga kesehatan dan kondisi fisik Anda. Istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, dan lakukan aktivitas fisik secara teratur untuk menjaga stamina dan fokus saat mengikuti ujian.

5. Informasi Terkini seputar CPNS dan PPPK Sarjana Sosiologi

Selalu pantau informasi terkini seputar penerimaan CPNS untuk lulusan Sarjana Sosiologi. Kunjungi website resmi https://sscasn.bkn.go.id/ secara berkala dan ikuti akun media sosial resmi yang terkait dengan penerimaan CPNS. Dengan mengikuti informasi terkini, Anda akan mendapatkan update tentang jadwal, persyaratan, dan berbagai hal penting terkait penerimaan CPNS.

6. Kesimpulan

Penerimaan CPNS untuk jurusan Sarjana Sosiologi tahun 2023/2024 menjadi kesempatan yang besar bagi Anda yang ingin menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara. Persiapkan diri Anda dengan baik, ikuti alur pendaftaran dengan benar, dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terkini dari website resmi.

Dengan persiapan yang matang dan kerja keras, Anda memiliki peluang besar untuk meraih posisi CPNS atau PPPK. Sukses dalam perjalanan Anda menuju jabatan ASN yang mulia!

Terimakasih telah berkunjung ke halaman kami yang berjudul "UNDUH FORMASI CPNS JURUSAN SOSIOLOGI" semoga dapat bermanfaat bagi sobat sekalian.

Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan dan lain sebagainya, namun jika ada diantara sobat yang ingin memberikan ide, saran dan komentar dapat meninggalkannya di bawah atau dapat melalui email kami : sharelaju@gmail.com

Keywords: 

CPNS Sarjana SosiologiPPPK Sarjana Sosiologi2023AcehFormasiSosiologi PNSUmumFormasiCPNSPUPRLokerLowongan KerjaDonwload Formasi

Kata Kunci

  • Penerimaan CPNS Lulusan Sarjana Sosiologi 2023/2024
  • Seleksi CPNS Sarjana Sosiologi
  • Persiapan CPNS Sarjana Sosiologi
  • Informasi CPNS Sarjana Sosiologi
  • Pengumuman CPNS Sarjana Sosiologi
  • Download Formasi CPNS dan PPPK Sarjana Sosiologi
  • Seleksi PPPK Sarjana Sosiologi
  • Informasi PPPK Sarjana Sosiologi
  • Pengumuman PPPK Sarjana Sosiologi

Post a Comment for "UNDUH FORMASI CPNS JURUSAN SOSIOLOGI"